Direktur Pusat Studi Strategis Angkatan Laut Thailand RADM Thamrong Tiammek bersama beberapa delegasi Angkatan Laut Kerajaan Thailand melakukan kunjungan ke Lemhannas RI, Kamis (25/7). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, dilanjutkan dengan melakukan courtesy call di Ruang Tamu Gubernur Gedung Astagatra lantai 1 Lemhannas RI.

Setelah berbincang dan berdiskusi, delegasi dari Thailand ini mengunjungi Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas). Di Labkurtannas, rombongan delegasi diterima oleh Tenaga Profesi Bidang Sumber Kekayaan Alam (SKA) dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA yang menjelaskan tentang seluk beluk ketahanan nasional dan pengukurannya.

“Kini Indonesia memasuki situasi yang sangat dinamis dan rumit,” ujar Dadan membuka penjelasannya mengenai Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtannas). Lebih lanjut Dadan menjelaskan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keadaan saat ini, faktor tersebut adalah intoleransi, kemiskinan dan krisis ekonomi, serta perbedaan. Oleh sebab itu untuk mengetahui tingkat ketahanan nasional, Lemhannas RI membuat sistem pengukuran indeks ketahanan nasional.

“Sistem ini terdiri dari 2506 parameter, 821 indikator, 108 variabel dan 8 gatra,” ungkap Dadan. Selanjutnya Dadan mejelaskan bahwa penentu statis memberikan deskripsi mengenai ketahanan nasional pada saat diukur dan memberikan informasi mengenai indikator strategik. Sedangkan penentu dinamis berguna untuk menemukan korelasi antar semua variabel dan bisa membantu untuk mengembangkan isu strategik. “Setiap tahun kami mengukur, menganalisa dan memonitor progres ketahanan nasional Indonesia,” lanjut Dadan.

“Lemhannas RI berusaha untuk mensimulasikan jika ada perubahan besar di masa depan. Dengan sistem ini Lemhannas RI dapat mengembangkan rumusan rekomendasi yang dibutuhkan oleh pemerintah,” ujar Dadan menutup paparannya di depan delegasi Angkatan Laut Kerajaan Thailand.

Lemhannas RI mendapatkan kunjungan Wakil Sekretaris Menteri Bidang Kebijakan Kementerian Pertahanan Singapura Teo Eng Dih, Selasa (23/7). Dalam lawatannya ke Lemhannas RI, Teo Eng Dih menyampaikan kuliah umum tentang hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura yang telah memasuki 52 tahun dengan tajuk “Ties that Bind – Bilateral Relations Between Indonesia and Singapore”, di Auditorium Gadjah Mada Gedung Pancagatra lantai 3 Lemhannas RI.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura sudah dimulai sejak masa pemerintahan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan Presiden Soeharto. Berbagai bidang kerja sama telah dilakukan dalam rangka memperat hubungan kedua negara, salah satunya yaitu dalam bidang pertahanan dengan melakukan pertukaran personel militer dan penyelenggaraan latihan reguler antara Singapore Armed Forces (SAF) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Hubungan dan kerja sama yang mendalam antara kedua aparat pertahanan kita menjadi landasan yang kuat untuk kerjasama di bidang yang lain dan telah bermanfaat bagi kedua belah pihak,” ungkap Teo.

Kerja sama ini juga semakin meluas dengan adanya tukar-menukar informasi dalam keamanan maritim dan penanggulangan terorisme. Dinamika lingkungan keamanan regional yang terus berubah dan munculnya ancaman baru, membuat kerja sama pertahanan ini harus dipererat. “Kerja sama antara TNI dan SAF sangat penting bagi peningkatan kemanan regional dan menanggulangi ancaman teroris,” ujar Teo.

Di tingkat regional, Teo berpendapat Indonesia memiliki peranan penting di ASEAN. Singapura mendukung gagasan-gagasan yang dicetuskan Indonesia di ASEAN seperti menciptakan Komunitas Kemanan ASEAN tahun 2003 yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM).

Singapura juga menyatakan dukungannya kepada Indonesia atas terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Kemanan PBB periode 2019 hingga 2020. Teo menyatakan bahwa Singapura sangat mendukung keanggotaan Indonesia di DK PBB dan tentu akan belajar banyak dari Indonesia. “Saya percaya hubungan antara Indonesia dan Singapura akan menjadi lebih kuat lagi,” ujar Teo.

Setelah  ceramah dari Teo Eng Dih, kuliah umum ini ditutup dengan sesi tanya jawab. Selain dihadiri oleh peserta PPRA 59 dan PPSA 22, pada kegiatan ini juga hadir tamu dari Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan RI, Mabes TNI AD, Mabes TNI AL, Mabes TNI AU, Mabes Polri, Mahasiswa Universitas Indonesia, Mahasiswa Universitas Pertahanan Indonesia, Mahasiswa Universitas Pelita Harapan, Mahasiswa Univertias Bakrie, Mahasiswa Universitas Bina Nusantara, serta peneliti dari CSIS dan LIPI.

Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H. menyatakan kondisi geografis Indonesia yang mayoritas berupa lautan dimanfaatkan sebagai jalur favorit bagi para sindikat untuk melakukan penyelundupan narkoba dari luar negeri. “Penyelundupan narkotika ke Indonesia sendiri, 80% melewati jalur laut”, ungkap Heru dalam ceramahnya tentang “Bersinergi Menyelamatkan Generasi dan Menjaga Negeri dari Ancaman Kejahatan Narkoba” untuk peserta PPRA 59 di ruang NKRI, Gedung Panca Gatra, Lemhannas RI, Rabu, (24/7).

Jalur laut ini dilewati karena semakin ketatnya pengawasan di bandara. “Kami di sini bekerja sama dengan teman-teman Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai dan lainnya untuk operasi di Indonesia,” tambah Heru. Salah satu cara untuk menekan peredaran narkoba di dalam negeri sendiri adalah dengan cara memutus jalur peredaran narkoba (pasokan) sejak di luar negeri, baik sejak di negara produksi maupun di negara transit. Oleh karena itu, perlu adanya diplomat intelijen narkoba di beberapa negara.

Di kawasan Asia Tenggara sendiri, ada tiga tempat jaringan narkoba, yang pertama disebut “The Golden Triangle” atau jaringan Segitiga Emas yang meliputi Thailand, Myanmar dan Laos. Heru menambahkan, di Vietnam dan Kamboja juga terdapat banyak produsen atau pabrik narkoba ilegal. Ada juga “The Golden Crescent” yang meliputi Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Terakhir, ada “The Golden Peacock” yang berasal dari Amerika Latin.

Memasuki era digitalisasi sekarang ini, BNN mengungkapkan bahwa transaksi narkoba sekarang ditambah melalui jalur dunia maya. Pertama, ada surface web market, yakni peredaran narkoba yang dilakukan melalui media sosial dan website. Kedua, ada deep web market, yakni peredaran narkoba yang dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit dilacak. Terakhir, ada Cryptomarket, yakni transaksi menggunakan crypto-currency melalui internet, tidak mudah dilacak dan identitas tersembunyi.

Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A. menyatakan bonus demografi yang akan didapat Indonesia pada tahun 2028-2031 hanya dapat dinikmati jika Indonesia mempunya SDM yang berkualitas. Hal tersebut Agus sampaikan ketika memberikan kuliah umum kepada peserta PPRA 59 dan PPSA 22 bertempat di Auditorium Gadjah Mada Gedung Pancagatra Lantai 3 Lemhannas RI, Jumat (19/7). Mewakili Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Agus Sartono membawakan topik “Reformasi Pendidikan Guna Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Nasional”.

Seperti dilansir UN Population Project, data perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2045 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan demografi Indonesia akan mencapai titik terendah pada periode 2028-2031 dan mencapai angka 46,9%, sehingga menciptakan peluang bonus demografi. “Syarat agar kita bisa menikmati bonus demografi adalah Indonesia harus memiliki SDM yang berkualitas,” ujar Agus. Namun Agus juga mengakui bahwa struktur pendidikan saat ini masih terbilang kurang baik. Maka untuk mengatasi hal tersebut rencana kerja pemerintah 2020 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Kualitas.

Dalam menjalankan rencana kerja tersebut, pemerintah mengambil kebijakan strategis yang terkait dengan pendidikan vokasi dan menitikberatkan pada pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk dan peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. Kemudian penajaman program pendidikan vokasi akan diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang meliputi peningkatan peran dan kerja sama dengan dunia usaha, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan sertifikasi kompetensi dan peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi. “Kita perlu penataan kembali melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi,” kata Agus.

Tantangan pasar kerja yang dihadapi adalah setiap tahunnya pasar kerja dimasuki oleh lulusan dari perguruan tinggi dan ditambah lulusan SMK yang tidak tertampung di perguruan tinggi. Maka upaya yang dilakukan adalah mencoba memperbesar kapasitas serta meningkatkan kualitas SDM dengan pengembangan pendidikan yang terintegerasi antara SMK, politeknik, dan sekolah vokasi.

Data Kementerian Perindustrian pada Mei 2019 sebanyak 2.388 SMK sudah mengikuti program link and match dengan berbagai industri, namun angka ini masih harus ditingkatkan dan target pada 2020 sebanyak 5.000 SMK sudah mengikuti program link and match dengan industri. Kemudian pada jenjang politeknik akan membangun politeknik baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri Baru (KIB) untuk menjamin ketersediaan lahan, akses magang, serta akses tenaga ahli dan instruktur. Lalu juga akan membuat kelas pagi dan sore sehingga bisa menggandakan jumlah lulusan dari yang ada saat ini. Selanjutnya di bidang vokasi akan dilakukan peningkatan daya tampung, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, kerja sama dengan industri untuk ketersediaan magang dan lapangan kerja, penajaman kurikulum, meningkatkan ketersediaan guru dan dosen produktif, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan akreditasi.