Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc. menerima audiensi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pemuda Demokrat Indonesia pada Senin, (24/1). Hadir dalam audiensi tersebut Ketua DPP Pemuda Demokrat Indonesia Bahar Farawowan didampingi oleh anggota DPP Pemuda Demokrat Indonesia Agustin Nurul Fatimah, Fitriya Riza, Krisnawati, dan Khoirul Umar.

“Organisasi ini rohnya adalah nasionalisme dan kebangsaan,” kata Ketua DPP Pemuda Demokrat Indonesia Bahar Farawowan menjelaskan mengenai Organisasi Pemuda Demokrat Indonesia. Lebih lanjut, Ketua DPP Pemuda Demokrat Indonesia menjelaskan bahwa organisasi ini dibentuk pada 31 Mei 1947 oleh Presiden Soekarno.

Sebagai organisasi yang sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, Organisasi Pemuda Demokrat Indonesia merasa bertanggung jawab secara moril dalam merawat kebhinekaan dan kebangsaan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut atas tanggung jawab tersebut, Organisasi Pemuda Demokrat Indonesia membentuk Rumah Milenial yang berisikan kegiatan aktivitas sosial. Namun, Rumah Milenial dianggap belum bisa berdampak luas. Agar bisa berdampak semakin luas, anggota Organisasi Pemuda Demokrat Indonesia merasa perlu mengikuti program di Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menginformasikan hasil dari Lemhannas RI, yakni berupa SDM dan kajian strategis. SDM tersebut dihasilkan dari pelaksanaan Program Pendidikan Reguler (PPR), Program Pendidikan Singkat (PPS), Program Pemantapan Pimpinan Daerah (P3D), Program Pelatihan Untuk Pelatih (PUP), dan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. “Lemhannas RI membekali SDM itu pada tataran yang bersesuai pada kader pimpinan tingkat nasional,” kata Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Lebih lanjut, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI berpendapat terdapat beberapa hal yang bisa disinergikan antara Lemhannas RI dengan Organisasi Pemuda Demokrat Indonesia. “Prinsipnya kita sama, satu frekuensi dalam rangka sama-sama mengkhawatirkan lunturnya wawasan kebangsaan di generasi muda,” ujar Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP, dan Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. (NA/CHP)

Plt. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Marsdya TNI Wieko Syofyan menerima audiensi dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) pada Senin, (24/01). Hadir dalam audiensi tersebut Ketua Umum IAI Ar. G. Budi Yulianto, IAI, AA yang didampingi oleh Sekjen IAI Ar. Zakie Muttaqien, IAI, Wakil Sekjen IAI Ar. Larasati Wijaya, IAI, Ketua Bidang Hubungan Organisasi dan Kelembagaan IAI Ar. Tiyok Prasetiyoadi, IAI dan Ketua Bidang Mitra IAI Ar. Theresia Asri, IAI.

Ketua Umum IAI menjelaskan bahwa IAI sudah berdiri sejak tahun 1959 di Bandung dan saat ini memiliki 22.000 anggota. Dengan jumlah anggota sebanyak itu, IAI merasa memerlukan satu kerja sama terkait dengan pelatihan wawasan kebangsaan. “Kami risau, terutama dalam 10 tahun terakhir, banyak (materi) wawasan kebangsaan yang tidak ada dalam kuliah,” kata Ketua Umum IAI.

Oleh karena itu, Ketua Umum IAI menyampaikan harapannya agar IAI dapat melaksanakan Nota Kesepahaman dengan Lemhannas RI dan pengurus serta anggota IAI dapat mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan di Lemhannas RI.

“Di lembaga ini, kita memang memiliki program-program Pemantapan Nilai-Nilai yang kita programkan tiap tahunnya,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI. Menurut Plt. Gubernur Lemhannas RI, masa pandemi menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai. Namun, Plt. Gubernur Lemhannas RI tetap menyambut baik niat tersebut dan mengarahkan rencana kerja sama untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan. 

Turut hadir dalam audiensi tersebut Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc., Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP, dan Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. (NA/CHP)

Pada Selasa, 25 Januari 2022, Plt. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Marsdya TNI Wieko Syofyan menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS). Rombongan DPP ABPEDNAS dipimpin langsung Ketua Umum DPP ABPEDNAS Deden Samsudin, S.H. yang didampingi Penasehat DPP ABPEDNAS Marsda TNI Purn Tumiyo, S.E. dan Dr. Taqwa Yunus, Bendahara Umum DPP ABPEDNAS Ella Nurlaela, serta Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS Indra Utama, M.Pwk.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS menjelaskan bahwa ABPEDNAS merupakan organisasi yang mewadahi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan anggota ABPEDNAS memiliki jiwa kebangsaan untuk kemajuan desa. Sejalan dengan hal tersebut, Lemhannas RI dipandang dapat menjadi tempat pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi anggota ABPEDNAS.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Umum DPP ABPEDNAS menyampaikan keinginan DPP ABPEDNAS untuk dapat bekerja sama dengan Lemhannas RI, baik melibatkan Lemhannas RI dalam kegiatan ABPEDNAS, maupun anggota ABPEDNAS dapat mengikuti program-program di Lemhannas RI seperti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI. “Kami berharap mungkin ada kesempatan program yang mungkin bisa dibuat bersama,” kata Ketua Umum DPP ABPEDNAS pada audiensi tersebut.

Plt. Gubernur Lemhannas RI menyambut baik niatan ABPEDNAS tersebut. Lebih lanjut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa saat ini memang kebijakan Lemhannas RI yang bekerja sama dengan instansi lain dapat dikatakan cukup banyak. “Kita tentunya akan melihat kemungkinan-kemungkinan, apakah memang kerja sama ini memungkinkan dan sesuai dengan apa yang berlaku di Lemhannas RI,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI.

“Salah satu tugasnya Lemhannas RI untuk melaksanakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan pada masyarakat,” ujar Plt. Gubernur Lemhannas RI. Oleh karena itu, terkait dengan niat ABPEDNAS untuk bekerja sama dengan Lemhannas RI mengenai pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Plt. Gubernur Lemhannas RI mengarahkan pihak ABPEDNAS untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI serta Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI.

Turut hadir pada kesempatan tersebut mendampingi Plt. Gubernur Lemhannas RI yakni, Direnbang Taplai Debidtaplaikbs Lemhannas RI Brigjen Pol Tjahyono Prawoto, S.H., M.M., Kepala Biro Kerma dan Hukum Settama Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP. dan Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. (NA/CHP)

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Biro Humas Settama Lemhannas RI) Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. memberikan pengenalan lembaga kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63. “Para peserta yang datang ke sini adalah yang terbaik, merupakan yang terpilih,” kata Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI dalam kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa tersebut pada Rabu, (19/1).

“Kalau kita sudah ada di Lemhannas RI, pola pikir kita adalah tingkat nasional,” ujar Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI. Hal tersebut sejalan dengan tugas yang diemban Lemhannas RI. Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI menyampaikan berbagai tugas yang diemban Lemhannas RI. Pertama, menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral, dan etika kebangsaan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal.

Kedua, menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI. Ketiga, menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Nilai-Nilai Pancasila, serta Nilai-Nilai Kebhinneka Tunggal Ika. Keempat, membina dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan berbagai institusi terkait di dalam dan luar negeri. Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI juga menyampaikan sejarah, visi, misi, serta fungsi Lemhannas RI.

Peserta PPRA 63 akan menjalani masa pendidikan selama 7 bulan, yakni dimulai pada Selasa, 18 Januari 2022 dan direncanakan selesai pada Selasa, 16 Agustus 2022. PPRA 63 diikuti sebanyak 100 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, yakni 7 peserta dari Lembaga Negara, 7 peserta dari Kementerian, 4 peserta dari Pemerintah Provinsi, 6 peserta dari Partai Politik, 2 peserta dari DPRD, 9 peserta dari Organisasi Masyarakat, 3 peserta dari LLDIKTI, 4 peserta dari Perseroan Terbatas, 40 peserta dari TNI, dan 18 peserta dari POLRI. (NA/CHP)