“Kalau kita bisa menilai bagaimana kondisi masing-masing gatra, kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana ketahanan nasional kita,” kata Plt. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Marsdya TNI Wieko Syofyan. Hal tersebut disampaikan dalam Pengantar Pimpinan pada Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Alumni ToBe Institute (Yayasan Pendidikan Indonesia Raya Bersatu) Tahun 2022 Lemhannas RI, bertempat di Auditorium Gadjah Mada pada Selasa, 18 Januari 2022.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menjelaskan mengenai konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam mencapai tujuan nasional. “Apabila kita tidak bisa mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, tentunya tujuan nasional tidak akan tercapai,” ujat Plt. Gubernur Lemhannas RI.

Lebih lanjut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan konsep ketahanan nasional yang bersumber dari analisis Trigatra dan Pancagatra. Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Trigatra adalah gatra-gatra yang bersifat statis, yakni gatra geografi, gatra sumber kekayaan alam, dan gatra demografi.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara yang dilewati garis khatulistiwa serta diapit antara dua benua dan dua samudera, menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak dapat dipungkiri juga menarik bagi banyak pihak dan menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Kemudian, keadaan demografi Indonesia yang sangat beragam juga menjadi hal yang harus diperimbangkan dalam pengambilan kebijakan.

Selain Trigatra, dalam membangun kondisi ketahanan yang baik, diperlukan analisis Pancagatra. Pancagatra terdiri dari gatra yang bersifat dinamis, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan. “Semuanya itu (Trigatra dan Pancagatra) disatukan menjadi Astagatra, gatra-gatra yang memang perlu kita dalami di dalam mengambil kebijakan,” tutur Plt. Gubernur Lemhannas RI.

“Apabila memang kita dapat memahami kondisi tersebut kita akan tahu bagaimana kondisi ketahanan nasional itu sendiri dan apa yang harus kita tindaklanjuti,” jelas Plt. Gubernur Lemhannas RI.

Selain mempertimbangkan kondisi tiap gatra, pengambilan kebijakan guna mencapai tujuan nasional juga tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan dan kompetensi pengambil kebijakan. Dalam mengambil kebijakan, para pengambil kebijakan juga harus selalu berdasar pada Empat Konsensus Dasar Bangsa, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Plt. Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa walaupun ada perbedaan dalam pandangan dan pendapat, setiap pengambil kebijakan harus selalu berdasar kepada Empat Konsensus  Dasar Bangsa. “Dalam mengambil kebijakan harus didasarkan Konsensus Dasar Bangsa yang telah disepakati,” pungkas Plt. Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)