Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Biro Humas Settama Lemhannas RI) Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. memberikan pengenalan lembaga kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63. “Para peserta yang datang ke sini adalah yang terbaik, merupakan yang terpilih,” kata Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI dalam kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa tersebut pada Rabu, (19/1).

“Kalau kita sudah ada di Lemhannas RI, pola pikir kita adalah tingkat nasional,” ujar Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI. Hal tersebut sejalan dengan tugas yang diemban Lemhannas RI. Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI menyampaikan berbagai tugas yang diemban Lemhannas RI. Pertama, menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral, dan etika kebangsaan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal.

Kedua, menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI. Ketiga, menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Nilai-Nilai Pancasila, serta Nilai-Nilai Kebhinneka Tunggal Ika. Keempat, membina dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan berbagai institusi terkait di dalam dan luar negeri. Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI juga menyampaikan sejarah, visi, misi, serta fungsi Lemhannas RI.

Peserta PPRA 63 akan menjalani masa pendidikan selama 7 bulan, yakni dimulai pada Selasa, 18 Januari 2022 dan direncanakan selesai pada Selasa, 16 Agustus 2022. PPRA 63 diikuti sebanyak 100 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, yakni 7 peserta dari Lembaga Negara, 7 peserta dari Kementerian, 4 peserta dari Pemerintah Provinsi, 6 peserta dari Partai Politik, 2 peserta dari DPRD, 9 peserta dari Organisasi Masyarakat, 3 peserta dari LLDIKTI, 4 peserta dari Perseroan Terbatas, 40 peserta dari TNI, dan 18 peserta dari POLRI. (NA/CHP)

“Tingkat komitmen para Peserta PPRA 63 selaku kader-kader pimpinan tingkat nasional akan memberi pengaruh besar dalam menentukan keberhasilan para peserta memahami intisari pendidikan di Lemhannas RI,” kata Plt. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Marsdya TNI Wieko Syofyan. Hal tersebut disampaikan dalam Pembukaan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa pada Selasa, 18 Januari 2022.

“Proses belajar-mengajar di Lemhannas RI bukan untuk bersaing dengan rekan sesama peserta, tetapi setiap individu diberi tantangan untuk berlomba dengan diri sendiri,” ujar Plt. Gubernur Lemhannas RI. Lebih lanjut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menekankan kepada seluruh peserta bahwa program pendidikan di Lemhanas RI berfungsi untuk membentuk pemimpin tingkat nasional serta mempertajam dan meningkatkan kapasitas serta efektifitas kepemimpinan para peserta. Hal tersebut dapat dicapai melalui kompetensi peserta dalam memformulasikan kebijakan nasional yang diperlukan secara fungsional.

Plt. Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa kehadiran para peserta dalam PPRA 63 diharapkan dapat memotivasi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan masing-masing. Oleh karena itu, setiap peserta diharapkan dapat menjalankan peran sebagai peserta pendidikan yang bertanggung jawab, bukan semata-mata hanya mengejar formalitas pendidikan di Lemhannas RI. “Keberadaan para Peserta di Lemhannas RI, harus disertai dengan tekad untuk melakukan revolusi mental serta transformasi sikap dan perilaku yang mencerminkan sosok kader pimpinan tingkat nasional dengan kualitas karakter kebangsaan yang kuat,” ujat Plt. Gubernur Lemhannas RI.

PPRA 63  akan dilaksanakan selama 7 bulan, yakni dibuka pada Selasa, 18 Januari 2022 dan direncanakan ditutup pada Selasa, 16 Agustus 2022. Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P. dalam laporannya menyampaikan bahwa PPRA 63 diikuti sebanyak 100 peserta. Peserta tersebut berasal dari berbagai latar belakang, yakni 7 peserta dari Lembaga Negara, 7 peserta dari kementerian, 4 peserta dari pemerintah provinsi, 6 peserta dari partai politik, 2 peserta dari DPRD, 9 peserta dari organisasi masyarakat, 3 peserta dari LLDIKTI, 4 peserta dari perseroan terbatas, 40 peserta dari TNI, dan 18 peserta dari POLRI.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta karena sudah mengambil peran dalam upaya pencegahan Covid-19 dengan telah melakukan vaksinasi Covid-19 sebanyak dua dosis. Namun, Plt. Gubernur Lemhannas RI juga mengingatkan bahwa perjuangan pandemi Covid-19 belum berakhir. “Saya mengajak kita semua untuk mendukung program pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga dapat menghentikan rantai penularan,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI menutup sambutannya. (NA/CHP)

“Kalau kita bisa menilai bagaimana kondisi masing-masing gatra, kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana ketahanan nasional kita,” kata Plt. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Marsdya TNI Wieko Syofyan. Hal tersebut disampaikan dalam Pengantar Pimpinan pada Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Alumni ToBe Institute (Yayasan Pendidikan Indonesia Raya Bersatu) Tahun 2022 Lemhannas RI, bertempat di Auditorium Gadjah Mada pada Selasa, 18 Januari 2022.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menjelaskan mengenai konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam mencapai tujuan nasional. “Apabila kita tidak bisa mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, tentunya tujuan nasional tidak akan tercapai,” ujat Plt. Gubernur Lemhannas RI.

Lebih lanjut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan konsep ketahanan nasional yang bersumber dari analisis Trigatra dan Pancagatra. Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Trigatra adalah gatra-gatra yang bersifat statis, yakni gatra geografi, gatra sumber kekayaan alam, dan gatra demografi.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara yang dilewati garis khatulistiwa serta diapit antara dua benua dan dua samudera, menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak dapat dipungkiri juga menarik bagi banyak pihak dan menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Kemudian, keadaan demografi Indonesia yang sangat beragam juga menjadi hal yang harus diperimbangkan dalam pengambilan kebijakan.

Selain Trigatra, dalam membangun kondisi ketahanan yang baik, diperlukan analisis Pancagatra. Pancagatra terdiri dari gatra yang bersifat dinamis, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan. “Semuanya itu (Trigatra dan Pancagatra) disatukan menjadi Astagatra, gatra-gatra yang memang perlu kita dalami di dalam mengambil kebijakan,” tutur Plt. Gubernur Lemhannas RI.

“Apabila memang kita dapat memahami kondisi tersebut kita akan tahu bagaimana kondisi ketahanan nasional itu sendiri dan apa yang harus kita tindaklanjuti,” jelas Plt. Gubernur Lemhannas RI.

Selain mempertimbangkan kondisi tiap gatra, pengambilan kebijakan guna mencapai tujuan nasional juga tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan dan kompetensi pengambil kebijakan. Dalam mengambil kebijakan, para pengambil kebijakan juga harus selalu berdasar pada Empat Konsensus Dasar Bangsa, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Plt. Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa walaupun ada perbedaan dalam pandangan dan pendapat, setiap pengambil kebijakan harus selalu berdasar kepada Empat Konsensus  Dasar Bangsa. “Dalam mengambil kebijakan harus didasarkan Konsensus Dasar Bangsa yang telah disepakati,” pungkas Plt. Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)

“Kita harus senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan berkarakter Indonesia,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan. Hal tersebut disampaikan dalam Upacara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Alumni ToBe Institute (Yayasan Pendidikan Indonesia Raya Bersatu) Tahun 2022 Lemhannas RI pada Senin (17/01).

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”. Oleh karena itu, dirasa kegiatan tersebut sangat tepat diberikan untuk menyamakan persepsi, membekali, dan meningkatkan pemahaman terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa.

“Dengan berbagai upaya kita harus terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia terutama pada kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa yang diharapkan akan dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Plt. Gubernur Lemhannas RI. Menurut Plt. Gubernur Lemhannas RI, hal tersebut dapat terwujud apabila setiap elemen bangsa memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat, sehingga memiliki visi yang sama yaitu untuk kemajuan bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut, Yayasan Pendidikan Indonesia Raya Bersatu memiliki komitmen kuat untuk turut memajukan bangsa Indonesia dari aspek sumber daya manusia, sehingga perlu didukung oleh pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pelaksanaan Taplai bagi Alumni ToBe Institute (Yayasan Pendidikan Indonesia Raya Bersatu) juga merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk turut serta dalam upaya mengatasi berbagai persoalan bangsa dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

“Adanya bekal, persepsi, dan pemahaman yang sama terkait wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif sesuai dengan peran masing-masing,” kata Plt. Wakil Gubernur Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Raya Bersatu (YPIRB) Dodi Rustandi menyampaikan keberadaan ToBe Institute (YPIRB) di tengah masyarakat adalah untuk membantu pemerintah dalam menguatkan karakter bangsa, berkaitan dengan menyongsong Indonesia menuju negara maju di 2045.

Saat ini, ToBe Institute (YPIRB) berpijak dalam pengembangan karakter berdasarkan konsep kepribadian. Dengan adanya kesempatan mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, ToBe Institute (YPIRB) bertekad untuk meningkatkan kemampuan, agar tidak hanya kuat secara karakter diri tapi juga kuat secara karakter nilai-nilai kebangsaan.

“Dalam tahapan tahun-tahun yang akan datang, kami ingin mengantarkan peran serta kami untuk bisa menjadi objek perubahan di masyarakat yang turut serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan,” kata Ketua YPIRB.

Sebanyak 84 alumni ToBe Institute (Yayasan Pendidikan Indonesia Raya Bersatu) mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI. Dibuka pada Senin, 17 Januari 2022, kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 7 hari dan kemudian ditutup pada Minggu, 23 Januari 2022. Kegiatan tersebut akan membekali para peserta dengan materi yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa dan paradigma nasional. (NA/CHP)