Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Andi Widjajanto, menjadi narasumber pada Round Table Discussion (RTD) ke-2 Program Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mahasiswa Hasto Kristiyanto. RTD tersebut mengangkat judul “Diskursus Pemikiran Geopolitik Sukarno dan Relevansinya dalam Pertahanan Negara” dan dilaksanakan secara virtual pada Kamis (24/02).

“Pada dasarnya doktrin pertahanan yang dirumuskan oleh Bung Karno itu tetap berpegang kepada prinsip pertahanan semesta dan prinsip pertahanan rakyat.” kata Gubernur Lemhannas RI. Menurut Gubernur Lemhannas RI, dua terminologi tersebut merupakan terminologi yang cenderung tidak berubah dari tahun 1945 sampai saat ini, mungkin hanya terjadi penamaan yang berbeda-beda.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa pada masa pemerintahan Sukarno, evolusi operasi TNI dapat dikaji dalam tiga momentum politik Indonesia, yaitu masa Perang Kemerdekaan (1945-1949), periode Demokrasi Parlementer (1950-1959), dan rezim Demokrasi Terpimpin (1960-1965). Gubernur Lemhannas RI berpendapat, secara umum, operasi militer pada periode tersebut didominasi oleh perjuangan menghadapi agresi dan pemberontakan serta separatisme.

Masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan antikolonialisme di berbagai negara juga sangat memengaruhi pemikiran geopolitik Sukarno. Menyoroti hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI berpendapat bahwa pemikiran geopolitik pada masa pemerintahan Sukarno bahkan menjadi jawaban atas konflik perang dingin AS dan Uni Soviet.

Namun, jika melihat postur pertahanan, pengadaan alutsista Indonesia pada masa Sukarno didominasi oleh impor dari Uni Soviet. Pengadaan alutsista yang sangat masif pada masa Sukarno menghasilkan Indonesia disebut sebagai Macan Asia. Dalam periode tersebut, dua sistem senjata yang paling banyak diakuisisi adalah kapal perang dan pesawat tempur. Hal tersebut sesuai dengan kondisi geopolitik dimana ada kebutuhan bagi Indonesia untuk mempertahankan wilayah yang merupakan negara kepulauan.

“Saya enggan menyebut bahwa Indonesia berada dalam posisi strategis karena ada di antara dua samudra dan dua benua seperti yang sering disampaikan. Saya cenderung mengatakan letaknya menyebabkan Indonesia memiliki kerawanan strategis selama Indonesia belum bisa melakukan proyeksi kekuatan untuk melindungi letak itu,” ujar Gubernur Lemhannas RI menyampaikan tantangan geopolitik kontemporer.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, selama skuadron tempur Indonesia masih kurang, maka kerawanan strategis Indonesia akan tinggi. “Itu sebetulnya buat saya yang di-warning oleh Bung Karno dengan pemikiran geopolitik yang antara lain melahirkan Lemhannas RI ini,” tutur Gubernur Lemhannas RI. Terlebih lagi salah satu ciri geopolitik saat ini adalah politik cenderung tidak bisa lagi dikatakan memiliki batas. “Apa yang terjadi di satu titik di dunia itu akan langsung pengaruhnya ke Indonesia,” tutur Gubernur Lemhannas RI.

Salah satunya dapat terlihat dari dampak konflik Rusia dan Ukraina. Konflik tersebut cenderung akan berdampak pada Indonesia dengan peningkatan harga komoditas energi. Seperti diketahui Indonesia mengimpor minyak mentah dari Ukraina dan sebagian pembangkit listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar minyak. Oleh karena itu, konflik tersebut dikhawatirkan akan membuat peningkatan harga minyak mentah yang akan diikuti laju harga listrik. (NA/CHP)

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion Kajian Urgen dan Cepat (Jurpat) “Penyiapan Peran Strategis Indonesia Presidency G20 dalam Kerangka Ketahanan Ekonomi Nasional”. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 23 Februari 2022.

Presidensi G20 Indonesia secara resmi dimulai dari 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 dengan tema utama “Recover Together, Recover Stronger”. “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, di dalam negeri maupun luar negeri,” kata Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Reni Mayerni, M.P.

Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyampaikan strategi mempertahankan keseimbangan antara penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional membutuhkan kerjasama yang luas antara pemerintah, masyarakat juga peran TNI/Polri. Selain hal tersebut, diperlukan terobosan pada kebijakan lingkungan hidup dan persiapan transportasi hijau serta kebijakan transisi energi.

“Melalui diskusi hari ini, sesuai dengan bidang dan kepakarannya masing-masing, diharapkan para narasumber dan pembahas, serta peserta yang hadir, dapat merumuskan berbagai usulan terkait penguatan kerjasama G20,” pungkas Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI.

Menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE., selaku salah satu narasumber dalam FGD, Indonesia harus meningkatkan posturnya di dunia internasional. Azyumardi Azra menyoroti postur Indonesia dikancah Indonesia agak menurun. Namun, patut diakui bahwa Indonesia berhasil dalam diplomasi vaksin.

Lebih lanjut, Azyumardi Azra menyarankan agar Presidensi G20 digunakan untuk memulihkan berbagai aspek kehidupan di dalam negeri, terutama yang terkait pembangunan, dan bersifat inklusif mengundang partisipasi dari masyarakat secara keseluruhan. “Indonesia mungkin tidak bisa terlalu berhasil dengan presidensi kalau misalnya tidak bisa memperbaiki keadaan di dalam negeri,” kata Azyumardi Azra.

Terkait vaksinasi, Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin menyampaikan rekomendasi guna percepatan pencapaian herd immunity. Beberapa rekomendasi tersebut adalah mendirikan pabrik vaksin secara mandiri untuk produksi vaksin dalam negeri, mewujudkan budaya masyarakat untuk mematuhi prokes, mewujudkan budaya hidup sehat di tengah masyarakat, dan agar pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil.

Narasumber selanjutnya dalam FGD, yaitu Dr. Ir. Dadan Kusdiana M.Sc., Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI, menyampaikan masyarakat dunia akan mencapai neutron emission pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat. “Neutron emission bukannya kita tidak bisa mengeluarkan emisi. Neutron emission itu emisinya nanti netral, kalau di satu sisi ada yang mengeluarkan emisi maka ada sektor lain yang bisa menyerap,” jelas Dadan Kusdiana.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengarahkan salah satu topik utama dalam Presidensi Indonesia di G20 adalah transisi menuju energi yang berkelanjutan. Apalagi Indonesia mempunyai hampir segala jenis sumber energi terbarukan. Indonesia memiliki dengan jumlah yang banyak, jenis bervariasi, serta tersebar secara merata. Oleh karena itu, Dadan Kusdiana menyoroti sangat penting untuk memastikan bahwa energi-energi tersebut saling mengisi dan melengkapi satu sama lain.

“Mari kita save energy, save our future untuk our future generation. Kita perlu melakukan ini dengan teknologi, secara nasional bersama-sama,” tutur Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D, Dekan Sekolah Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM). Dekan Sekolah Pascasarjana UGM tersebut menyampaikan rekomendasi dari Pusat Studi Energy (PSE) UGM pada tahun 2018 yang berkaitan dengan pengembangan roadmap industri manufaktur untuk masing-masing jenis energi.

Rekomendasi tersebut menilai diperlukan peningkatan Tingkatan Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara berkala sesuai dengan proyeksi kenaikan kemampuan industri dalam negeri. Sehingga konsep TKDN harus didukung dengan roadmap pengembangan industri yang sesuai. “Diperlukan roadmap khusus untuk masing-masing energi agar konsep TKDN tidak menjadi kontraproduktif untuk user ataupun industri manufaktur,” pungkas Siti Malkhamah. (NA/CHP)

Lemhannas RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgen dan Cepat (Jurpat) “Penyiapan Peran Strategis Indonesia Presidency G20 Dalam Kerangka Ketahanan Ekonomi Nasional” secara hybrid pada Kamis, 24 Februari 2022. FGD Jurpat tersebut dilaksanakan sebagai lanjutan dari FGD yang telah dilaksanakan hari sebelumnya.

“Keberadaan G20 dapat mendorong perdagangan pangan dan pertanian yang terbuka, adil, serta transparan untuk memastikan akses pangan bagi masyarakat dunia,” kata Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Reni Mayerni, M.P. Sejalan dengan hal tersebut, Lemhannas RI memandang pengembangan start up lokal di bidang pangan diperlukan dengan tetap menjaga kekayaan Cultivated Biological Resource (CBR).

Masa pandemi Covid-19 membuktikan pentingnya memiliki ketahanan pangan, di mana pangan tidak bisa bergantung pada impor karena komoditi pangan impor sulit masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, perlunya usulan Indonesia untuk kebijakan pangan global dan usulan inovatif untuk sistem pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Tidak hanya ketahanan pangan, pandemi Covid-19 juga menunjukkan pentingnya stabilitas pangan.

“Dalam hal ketahanan pangan, Indonesia akan mengusulkan komitmen dan upaya bersama dalam membangun sistem pangan berkelanjutan yang tahan terhadap guncangan dimasa depan,” kata Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI. Melalui G20 diharapkan dilakukan pemberdayaan bagi negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs) untuk memproduksi pangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Inovasi perguruan tinggi di Indonesia perlu di-mapping. Inovasi di Perguruan Tinggi di Indonesia saya kira sudah sangat banyak, perlu kita terus dorong dan kembangkan,” kata Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si. Menyoroti banyaknya inovasi yang ada di Perguruan Tinggi di Indonesia, Rektor IPB memandang dukungan dari Kementerian/Lembaga dan swasta sangat penting.

Rektor IPB menekankan Indonesia harus percara diri bahwa Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan karena hampir semua pangan yang diimpor sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri. “Mau-tidak mau sekarang yang perlu dipikirkan adalah percepatan transformasi dan inovasi,” ujar Rektor IPB. Menurut Rektor IPB, di Perguruan Tinggi banyak pasokan inovasi. Di sisi lain, kebutuhan inovasi di desa juga sangat banyak.

“Tapi supply-demand itu tidak bertemu karena tidak ada jembatan. Sekarang masalah yang dihadapi adalah jembatan untuk hilirisasi inovasi. Jadi dalam konteks agak makro memang ada masalah tentang jembatan ini,” pungkas Rektor IPB.

Sejalan dengan Rektor IPB, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian RI Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. menyatakan harus ada keberpihakan dan kolaborasi, semua pihak harus hadir. “Kolaborasi tentunya terus kita gagas dan bersama-sama mendorong untuk terus dalam rangka menghasilkan inovasi untuk kemajuan bangsa dan negara,” kata Kepala Balitbangtan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Balitbangtan juga menyampaikan usulan Indonesia untuk kebijakan pangan global. Pertama, mendorong perdagangan pangan dan pertanian yang terbuka, adil, dan transparan untuk memastikan akses pangan bagi masyarakat dunia. Kedua, memastikan tidak adanya hambatan dalam penyaluran bantuan pangan untuk misi kemanusiaan yang didukung dengan pengadaan cadangan pangan bersama ditingkat regional. Ketiga, pemberdayaan negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs) dalam kemampuan produksi pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Keempat, penerapan teknologi inovatif dan transfer teknologi secara sukarela untuk menurunkan food loss dan waste.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UMKM RI Ir. R. S. Hanung Harimba Rachman, S.E., M.S., pada FGD tersebut, menyoroti sisi ekonomi digital dalam hal ini e-commerce di Indonesia. Menurut Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, ada beberapa tantangan yang dihadapi, yakni cyber security, perasingan yang semakin ketat, pembangunan SDM, dan ketersediaan akses internet yang belum mumpuni.

Dalam menghadapi hal tersebut, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM. Pertama, adanya persamaan regulasi antarnegara dalam perdagangan produk UKM dalam e-commerce global. Kedua, mendorong inklusi keuangan secara digital. Ketiga, adanya pembiayaan start-up. Keempat, pengembangan ekonomi digital berbasis produksi yang terhubung dari hulu sampai hilir. Kelima, pengembangan aggregator dan UKM Champion. Keenam, transformasi UMKM berbasis kreativitas, green product, dan teknologi.

“Inisiatif ini coba kita surveyance-kan di dunia digital agar bisa mendapatkan mitra atau mendapatkan dukungan pembiayaan dari para pendana internasional,” pungkas Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM.

“Berbicara mengenai stabilisasi harga dan stabilisasi pasokan tidak lepas dari UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” tutur Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan RI Drs. Isy Karim, M.Si. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dalam beberapa pasal diamanatkan bahwa stabilisasi harga dan ketersedian barang merupakan tugas dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal lainnya mengatur bahwa hal tersebut di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan RI.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Menteri Perdagangan diberikan 3 kewenangan. Pertama, menetapkan kebijakan harga diantaranya menentukan harga eceran tertinggi, harga acuan, dan harga khusus. Kedua, mengelola stok dan logistik diantaranya melakukan pengawasan stok, optimalisasi sarana distribusi, dan koordinasi ketersediaan stok. Ketiga, mengelola ekspor-impor dengan mengedepankan produksi dalam negeri. (NA/CHP)

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menerima paparan dari para Deputi Lemhannas RI, Inspektur Lemhannas RI, dan Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid pada Selasa, 22 Februari 2022.

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P. menjelaskan bahwa pada tahun 2022 Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional menyelenggarakan tiga program pendidikan, yakni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63, PPRA 64, dan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 12. 

“Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional sekarang menyelenggarakan yang sudah dibuka, yaitu PPRA 63. PPRA 64 rencananya akan dibuka pada 22 Maret 2022 untuk P3DA 12 direncanakan 13 September 2022,” kata Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional. Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional juga menjelaskan siklus operasional pendidikan yang akan dilaksanakan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa pengetahuan adalah paradigma bagaimana seseorang cenderung melakukan pemecahan masalah. Biasanya orang yang sudah memiliki paradigma tersebut, diperkaya dengan pengalaman. 

Gubernur Lemhannas RI berpendapat bahwa jika pengetahuan dan pengalaman digabungkan akan memiliki naluri strategis. “Begitu knowledge dan experience digabung maka didapatkan instinct strategic,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menyampaikan mengenai karakteristik orientasi konten kajian. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah analisa dampak kebijakan dengan pendekatan astagatra, perkiraan probabilitas penerapan kebijakan, meluruskan dinamika argumentasi pemikiran publik yang variatif, mengedepankan kebenaran hakiki dari subjek dan objek permasalahan, sistemik, kritikal, kontekstual, konsepsional, dan situasional, serta mencari faktor sebab akibat (klausalitas), rancangan kebijakan baru, observasi, dan eksplanasi (sebagian bagian dari penentuan metode pengkajian).

Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa fokus dari kajian yang dibuat adalah mengetahui skenario terburuk, tapi bukan menakut-nakuti. “Fokus kita itu adalah worst scenario, skenario terburuk. Tugas kita itu mencari black swan atau angsa hitam. Angsa hitam itu simbol dari worst scenario. Setelah kita bisa menemukan angsa hitam, tugasnya adalah membunuh angsa hitam itu,” tutur Gubernur Lemhanans RI. Menurutnya Lemhannas RI perlu mengembangkan diri sehingga mampu membuat data set sendiri.

“Kami sadar Lemhannas RI bukan satu-satunya lembaga yang concern dibidang wawasan kebangsaan atau sejenisnya,” kata Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc. Oleh karena itu, Deputi Kebangsaan selalu menyampaikan kepada seluruh tim untuk selalu meningkatkan kualitas sehingga output yang dihasilkan Lemhannas RI dapat sesuai dengan ekspektasi. Deputi Bidang Kebangsaan juga menyampaikan bahwa saat ini banyak peserta yang sangat kritis dan agresif.

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan kepada Deputi Bidang Kebangsaan bahwa dirasa perlu melakukan pemetaan daerah yang memerlukan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Jangan sampai pelaksanaan kegiatan terjebak pada rutinitas. Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyoroti diperlukannya kolaborasi dengan pihak lain agar Lemhannas RI tidak berjalan sendiri dan dapat melakukan kapasitas Lemhannas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol. Drs. Gusti Ketut Gunawa, M.M., CFrA. melaporkan bahwa sedang berlangsung pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Lemhannas RI Tahun 2021. Sejalan dengan pemeriksaan tersebut, Lemhannas RI sudah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak 2015.

“Kalau masih ada regulasi-regulasi yang masih harus dilengkapi dan kewenangannya adalah internal kita, itu jadi prioritas. Jangan sampai kita punya lubang-lubang diregulasi,” kata Gubernur Lemhannas RI. Kemudian Gubernur Lemhannas RI juga menekankan bahwa jika ada hal perlu dilaporkan agar segera dilaporkan secara rutin. Gubernur Lemhannas RI menegaskan jangan sampai ada masalah yang meledak dibelakang.

Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P. melaporkan bahwa saat ini Pusat Laboratorium Lemhannas RI melaksanakan pengukuran ketahanan nasional basis kabupaten/kota. Untuk basis provinsi dan nasional sudah dilaksanakan dan terpenuhi semua pada tahun 2017.

“Adapun outcome yang didapatkan bahwa indeks ketahanan nasional yang bermanfaat bagi pemangku kebijakan,” kata Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI menjelaskan outcome Pusat Laboratorium Lemhannas RI. Selain itu, outcome Pusat Laboratorium Lemhannas RI adalah dapat memberikan masukan berupa simulasi kebijakan publik terhadap pimpinan setempat dan Pusat Laboratorium Lemhannas RI sebagai bahan rujukan pengambilan keputusan.

“Tantangan utama dari Pusat Laboratorium Lemhannas RI adalah bagaimana kita membuat kumpulan datanya liabilitas dan validitasnya semakin tinggi,” pungkas Gubernur Lemhannas RI. Di titik lain, Gubernur Lemhannas RI juga menyoroti bahwa dibutuhkannya tampilan hasil dari indikator ke dalam bentuk yang user friendly sehingga mudal digunakan dan diakses oleh pihak yang membutuhkan.