Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Wijajanto mengunjungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk berdiskusi sekaligus mempererat hubungan baik antarlembaga (10/03).

Diskusi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. yang dilaksanakan di Taman Kementerian PUPR itu membahas kolaborasi kajian antara Lemhannas RI dengan Kementerian PUPR tentang ketahanan Ibu Kota Negara baru, Nusantara (IKN). 

Salah satu gagasan yang didiskusikan, yakni persiapan konsep masa depan untuk Ibu Kota Negara baru, Nusantara. “Persiapan konsep masa depan itu diharapkan mampu memproyeksikan, mengadopsi teknologi-teknologi baru dalam pembangunan Ibu kota yang tentunya akan juga diikuti dengan kemunculan tantangan dan kerawanan baru karena adanya adopsi teknologi itu,” ungkap Gubernur Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI berharap dapat terjalin kerja sama yang baik antara Lemhannas RI dengan Kementerian PUPR dan Otorita IKN untuk menanggulangi tantangan dan kerawanan tersebut. “Harapannya, Lemhannas RI bersama Kementerian PUPR dan Otorita IKN dapat menyiapkan pilar-pilar utama penguatan ketahanan Ibu Kota Negara secara dini, sehingga kerawanan-kerawanan strategis akibat kemunculan Ibu Kota baik dari sisi pertahanan, keamanan, dinamika demografi, ekonomi, dan juga adopsi teknologi bisa dimitigasi secara cepat,” kata Gubernur Andi.

Selain Gubernur Lemhannas RI dan Menteri PUPR, turut hadir dalam diskusi tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Ir. Mohammad Zainal Fatah, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Bapak Endra S. Atmawidjaja, S.T., M.Sc., D.E.A., dan Staf Khusus Menteri.

“Sebagai Gubernur Lemhannas RI yang baru dilantik, saya menyadari ada kebutuhan-kebutuhan yang harus segera disusun bersama dengan beberapa institusi yang punya peran signifikan untuk kebangsaan, termasuk PGI,” kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhannas RI saat beraudiensi ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bertempat di Kantor PGI pada Rabu, 9 Maret 2022.

Maksud kedatangan Gubernur Lemhannas RI adalah mendiskusikan langkah-langkah konkret kolaborasi antara Lemhannas RI dengan PGI. Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menjelaskan empat fungsi Lemhannas RI, yakni Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pengkajian Strategik, Pemantapan Nilai Kebangsaan, dan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional.

“Tujuan Lemhannas RI adalah mencetak leader yang bergerak di bidang policy maker,” kata Gubernur Andi. Oleh karena itu, pada bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan adanya kebutuhan untuk mendapatkan peserta didik dari berbagai sektor seperti TNI, Polri, ASN, dan non-ASN. “Harapan saya, PGI bisa jadi salah satu lembaga pengusul peserta pendidikan,” lanjut Gubernur Andi.   Sebelumnya, Gubernur Lemhannas RI juga telah bertemu dengan Ketua PBNU Pusat dan mendiskusikan hal serupa.

Dalam bidang Pemantapan Nilai Kebangsaan, Gubernur Lemhannas RI menekankan upaya terobosan yang dilakukan. Ia melanjutkan, jangan sampai melakukan pemantapan nilai kebangsaan pada komunitas dan wilayah yang sudah baik dan mantap. Nantinya akan dilakukan pemetaan daerah-daerah yang memerlukan pemantapan nilai kebangsaan sehingga fokus dengan sasaran yang strategis.

“Sehingga pemantapan kebangsaan memang dilakukan di komunitas dengan wilayah yang memang harus mendapatkan penguatan-penguatan kebangsaan,” lanjut Gubernur Lemhannas RI.

Pada Bidang Pengkajian Strategik, Gubernur Lemhannas RI memandang dapat disusun kajian bagaimana gagasan yang ada dalam keimanan Kristen dapat berkontribusi dan relevan dengan penguatan kebangsaan, toleransi, dan Kebhinekaan. Gagasan PGI tentang Kebangsaan juga dapat disampaikan ke peserta didik Lemhannas RI yang merupakan calon pemimpin.

“Kalau sudah semakin matang gagasannya, kita bisa langsung konkret kemudian mencari program-programnya bisa kita lakukan bersama-sama dengan satu tujuan untuk pemantapan kebangsaan,” tegas Gubernur Lemhannas RI.

Direncanakan Lemhannas RI akan mengadakan kegiatan dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang mewakili organisasi keagamaan untuk memberikan paparan bertema kebangsaan.

“Kami di PGI siap untuk memupuk kebangsaan di tengah-tengah bangsa kita,” kata Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PGI menyambut baik rencana-rencana yang disampaikan Gubernur Lemhannas RI.

Ketua Umum PGI menyampaikan bahwa PGI menilai metode pembelajaran dan pendidikan yang terbaik saat ini ada di Lemhanas RI.  PGI akan dengan senang hati jika diberikan kesempatan belajar dan bekerja sama dengan Lemhannas RI.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Sekretaris Umum PGI Pdt. Krise Anki Gosal, Wakil Bendahara PGI Drs. Arie Moningka, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt. Henrek Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Pdt. Jimmy Sormin, Kepala Hubungan Masyarakat PGI Jerry Sumampouw, Kepala Biro Papua PGI Ronald Rischard Tapilatu.

“Jadikan momentum kegiatan outbound ini sebagai wahana mengasah kepekaan diri terhadap permasalahan bangsa dan negara demi kejayaan bangsa dan negara tercinta,” kata Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P. membacakan sambutan Gubernur Lemhannas RI. Hal tersebut disampaikan dalam Upacara Pembukaan Outbound PPRA 63 pada Rabu, 9 Maret 2022.

Lebih lanjut Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional menyampaikan bahwa pelatihan outbound adalah kegiatan dengan materi latihan yang menyenangkan dan menantang. Kegiatan outbound memanfaatkan situasi dan kondisi alam bebas secara langsung sebagai media latihan agar para peserta lebih mudah menyesuaikan diri dalam menerapkan rasa kepedulian, kebersamaan, soliditas, dan senasib sepenanggungan.

Hal-hal tersebut dinilai akan membantu peserta dalam proses pembelajaran selama melaksanakan program pendidikan di Lemhannas RI. Oleh karena itu, para peserta dituntut untuk mangikuti setiap mareti latihan outbound yang akan diberikan oleh para pelatih dengan baik dan benar. “Tunjukkan bahwa para Peserta PPRA 63 Tahun 2022 Lemhannas RI merupakan peserta pilihan yang mempunyai kemampuan sebagai kader pemimpin tingkat nasional,” ujar Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional.

Deputi Pendidikan Tingkat Nasional juga menegaskan setiap pihak yang terlibat dalam outbound harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna memutus rantai penularan Covid-19.

Outbound PPRA 63 Tahun 2022 mengangkat tema “Melalui Kegiatan Outbound Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI Membentuk Solidaritas, Meningkatkan Kebersamaan dan Kekompakan”. Selama tiga hari mengikuti Outbound, Peserta PPRA 63 akan dibekali dengan berbagai materi seperti pengembangan diri, leadership, team work, problem solving, optimisme.

Diharapkan kegiatan outbound akan membangun hubungan kepercayaan dan komunikasi yang efektif antarpeserta, membangkitkan kesadaran peserta akan pentingnya beradaptasi dengan perubahan, serta menciptakan momen kebersamaan yang bermanfaat dalam membangun hubungan positif antarindividu.

Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI dinobatkan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021. Penghargaan tersebut disampaikan dalam Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada Selasa, 8 Maret 2022.

Lemhannas dievaluasi bersama 84 kementerian/lembaga dan mendapatkan predikat A- (sangat baik). Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menilai enam aspek yaitu, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi. 

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA. dalam laporannya menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana unit penyelenggara pelayanan mampu memenuhi berbagai aspek yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat pengguna layanan publik serta meningkatkan pelayanan publik secara menyeluruh dan merata.

Evaluasi dilakukan terhadap 84 Kementerian/Lembaga diperoleh hasil untuk tingkat Kementerian/Lembaga, yaitu 17 instansi mendapat predikat A, 30 instansi mendapat predikat A-, 25 instansi mendapat predikat B, 10 instansi mendapat predikat B- dan 2 instansi mendapat predikat C.

Untuk tingkat Provinsi, dari 32 DPMPTSP yang dievaluasi, 5 mendapat predikat A, 12 mendapat predikat A-, 12 mendapat predikat B dan 5 mendapat predikat B-. Kemudian dari 34 SAMSAT, 6 mendapat predikat A, 11 mendapat predikat A-, 6 mendapat predikat B, 8 mendapat predikat B- dan 3 mendapat predikat C.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, dari 514 DPMPTSP, 44 mendapat predikat A, 66 mendapat predikat A-, 122 mendapat predikat B, 94 mendapat predikat B-, 80 mendapat predikat C, 48 mendapat predikat C-, 28 mendapat predikat D, 7 mendapat predikat E, 5 mendapat predikat F, 20 not avaliable dikarenakan tidak dapat dievaluasi.

Sedangkan dari 514 Disdukcapil yang dievaluasi, 14 mendapat predikat A, 73 mendapat predikat A-, 118 mendapat predikat B, 105 mendapat predikat B-, 77 mendapat predikat C, 74 mendapat predikat C-, 23 mendapat predikat D, 4 mendapat predikat E, 4 mendapat predikat F, 22 not available dikarenakan tidak dapat dievaluasi.

“Setiap aparatur pemerintah harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan arahan Presiden RI. Lebih lanjut, Presiden RI mengingatkan bahwa jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri setiap aparatur pemerintah.

Menteri PANRB mengajak seluruh pihak untuk bangga melayani dengan baik. “Mari kita harus bangga melayani masyarakat, menyerap aspirasi setiap masyarakat agar memudahkan masyarakat mengurus berbagai permasalahan,” pungkas Menteri PANRB.