Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menjadi narasumber dalam Musyawarah Nasional Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin) bertempat di Hotel Aryaduta pada Sabtu, 26 Februari 2022. 

Di hadapan para Mubaligh, Gubernur Lemhannas menyoroti mengenai  antisipasi perang di masa depan serta mewaspadai konflik di kawasan manapun. “Konflik di kawasan manapun akan berdampak ke Indonesia. Untuk Indonesia, kita tidak bisa lagi mengatakan apa yang terjadi di kawasan lain tidak ada pengaruhnya ke Indonesia,” jelas Gubernur Lemhannas RI. Sebagai contoh konflik antara Rusia dan Ukraina, jika berkepanjangan maka dapat berpengaruh pada harga BBM di Indonesia.

Pada pada 5 Oktober 2020 -saat peringatan 75 Tahun TNI- Presiden RI mengingatkan Kemenhan RI dan TNI untuk bersiap mengantisipasi perang masa depan. Mengutip Presiden RI, perang masa depan akan berkarakter teknologi karena teknologi sudah berkembang sangat pesat. 

“Perang yang berkarakter teknologi diperkirakan memang hanya memakan waktu singkat, tapi memiliki daya hancur yang luar biasa. Dinilai perang juga akan semakin kompleks dan mengarah ke perang hibrida,” kata Gubernur Andi. 

Untuk menuju Indonesia 2045, Gubernur Lemhannas menyampaikan, sinergi dan peran para mubaligh sangat dibutuhkan untuk ikut memikirkan masa depan bangsa ini. Peran para Mubaligh akan menjadi sangat relevan untuk masuk dalam beberapa variabel seperti dalam berpikir tentang demokrasi, berpikir tentang ekonomi, berpikir tentang infrastruktur, berpikir tentang demografi, berpikir tentang pertahanan, dan berpikir tentang budaya strategis. “Antara lain melalui Nilai-Nilai Kebangsaan yang sejalan, bahkan diperkuat, dengan nilai-nilai agama,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Masalah Utama Indonesia : Separatisme dan Ideologi Radikal 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan dua masalah utama yang dihadapi di Indonesia, yakni separatisme dan masalah ideologi radikal yang memunculkan aksi teror. Gubernur Lemhannas RI menjelaskan mengenai aksi teror, dimana aksi teror tidak identik dengan agama tertentu. 

“Aksi teror itu muncul karena ada kelompok eksklusif yang berusaha memonopoli kebenaran dan tidak ragu-ragu melakukan aksi kekerasan yang menimbulkan rasa takut untuk mencapai tujuan. Itulah teror dan bisa dilakukan oleh beragam kelompok,” tutur Gubernur Lemhannas RI.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, menjadi tugas bersama untuk mengatasi center of gravity terror. Dalam kajian teror, center of gravity terror bukanlah organisasinya dan juga bukan pemimpinnya karena walaupun organisasinya berubah dan kepemimpinannya berganti, aksi teror akan tetap ada. “Center of gravity terror adalah keyakinan ideologis, monopoli kebenaran yang kemudian mengesahkan kekerasan untuk menyebarkan ketakutan,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Selama center of gravity terror tidak bisa diatasi, maka selama itu juga aksi teror akan terus berlanjut. Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa dalam hal tersebut peran dari para Mubaligh dan pemuka agama sangat besar.

Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto kunjungi Perpustakaan Nasional RI dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk jalin kerja sama sekaligus mempererat hubungan baik antarlembaga (24/02). 

Bersama Kepala Perpusnas RI, Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M., Gubernur Andi menyampaikan, kerja sama yang telah terjalin tetap berlanjut bahkan lebih erat. “Salah satu fungsi Lemhannas kan pendidikan, saya sadar betul pendidikan tanpa didukung rujukan itu mustahil, sementara saya cenderung tidak mau ada duplikasi fungsi atau kegiatan," ungkap Gubernur Lemhannas RI. Gedung Perpusnas dan Lemhannas RI berlokasi berdampingan di Medan Merdeka Selatan, kedekatan ini diharapkan jadi semakin intensnya sinergi kerjasama kedua lembaga. 

Selanjutnya, Gubernur Lemhannas RI melanjutkan kunjungan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kepada Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan keinginanya agar PBNU dan Lemhannas RI dapat berkolaborasi dengan pemikir-pemikir di NU.

“Kerjasama yang bisa dilakukan yaitu menghadirkan pengajar dari NU serta menyusun bahan ajar mengenai pemikiran Islam sebagai bagian dari materi yang diajarkan kepada para peserta pendidikan di Lemhannas RI,“ kata Gubernur Andi.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menyampaikan Orasi Ilmiah berjudul “Pendidikan Tinggi dan Kemandirian Bangsa”  dalam Wisuda Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor Universitas Indonesia (25/2). 

Perguruan dan lembaga pendidikan memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan Indonesia untuk melakukan transformasi. “Sangat penting perguruan tinggi untuk terus melakukan Tri Dharma, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat,” kata Gubernur Andi Widjajanto. 

Hal tersebut diharapkan mampu mempersiapkan Indonesia untuk melakukan transformasi-transformasi variabel utama sehingga Indonesia bisa memproyeksikan kekuatannya. “Disinilah pentingnya peran Perguruan Tinggi seperti Universitas Indonesia untuk selalu melaksanakan Tri Dharma pendidikannya,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

“Peran dari Perguruan Tinggi seperti Universitas Indonesia untuk menjadi sentral terhadap pemahaman kebangsaan, selalu bisa dan akan sangat relevan untuk diperkuat dimulai dari pendidikan, baik dari level bawah sampai ke level pendidikan tinggi seperti yang dilakukan di Universitas Indonesia,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

Pemikiran tersebut disampaikan oleh Gubernur Andi Widjajanto melihat akan adanya trend kemunculan perang masa depan dengan karakter yang baru, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI.  

“Mengutip pernyataan Presiden RI pada hari jadi ke-75 TNI, yang menyebutkan perang masa depan akan muncul karakter-karakter baru. Perang di masa depan akan berorientasi teknologi dengan kemungkinan dampak kehancuran yang besar,” kata alumnus UI tersebut di hadapan mahasiswa secara virtual. 

Gubernur Andi melanjutkan, perang masa depan akan dilalui secara singkat, bersifat kompleks, dan berkarakter operasi gabungan. “Angkatan-angkatan perang menggunakan teknologi tinggi yang mampu merancang pertempuran singkat-yang bisa menentukan jalan keseluruhan perang. Selain itu, perang masa depan akan bersifat kompleks serta akan berkarakter operasi gabungan,” ucap Gubernur. 

Selain itu, perang tak hanya melibatkan militer saja, tapi juga aspek ekonomi, sosial politik, dan perang hibrida. “Perang masa depan bukan hanya pertempuran taktik militer, tapi juga akan berkaitan dengan pertarungan ekonomi, pertarungan sosial, pertarungan ideologi politik, dan pertarungan di ruang-ruang digital dalam bentuk perang hibrida,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Indonesia Perlu Buat Kebijakan Strategis 

Menyoroti skenario tersebut, Gubernur Lemhannas RI memandang Indonesia harus membuat beberapa langkah kebijakan strategis agar Indonesia siap menuju Indonesia 2045. Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa seluruh pihak harus berpikir komprehensif, kompleks, kolektif, serta mencari cara memperkuat demokrasi, mengokohkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat pemerataan infrastruktur, memanfaatkan bonus demografi, melakukan modernisasi dan transformasi pertahanan, dan memperkuat budaya strategis sehingga kepentingan bangsa akan terus relevan dengan perkembangan terkini di abad ke-21 menuju ke abad-22.

Selain hal diatas, Gubernur Lemhannas RI juga memandang komitmen untuk mengamankan politik kebangsaan sebagai hal yang yang perlu diperhatikan. “Ancaman terkini yang nyata manifestasinya muncul di negara ini sejak awal 2000 adalah ancaman ideologi radikal dan gerakan-gerakan transnasionalisasi yang muncul dalam bentuk serangan teror di Indonesia,” ujar Gubernur Lemhannas RI menjelaskan.

Data menunjukan bahwa ada kecenderungan Indonesia berhasil melakukan mitigasi teror. Namun, Indonesia tetap tidak boleh lengah karena serangan teror tetap bermodifikasi menjadi gerakan-gerakan baru dan menunggu kesempatan saat ketahanan ideologi melemah. 

“Demokrasi itu penjurunya adalah nilai, penjurunya adalah hukum. Tanpa ada nilai dan hukum, tidak bisa demokrasi berjalan,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhannas RI saat memberikan kuliah umum pada Pembukaan Kelas Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Online Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Kamis (24/02).

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa demokrasi memang menghasilkan pemerintahan dengan derajat kebebasan tinggi. Menyoroti hal tersebut, menurut Gubernur Lemhannas RI, negara-negara demokratis yang selalu menunjukan derajat kebebasan yang tinggi dalam era demokrasi, dibentuk melalui kesadaran bersama untuk menggunakan nilai kerangka hukum sebagai rujukan dalam melakukan berbagai aktivitas. “Demokrasi hanya akan matang di negara yang berbasis negara hukum, tanpa itu dia tidak akan jalan. Tidak ada negara demokrasi yang kerangka penjurunya bukan hukum,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

“Peran dari teman-teman advokat untuk memberikan terus menerus keyakinan demokratik, harus terus memegang konstitusi, memegang kesepakatan-kesepakatan bersama tentang ideologi,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI juga menyoroti pentingnya keberadaan institusi. Salah satu yang penting dalam memperkuat keberadaan institusi adalah menjadikan hukum sebagai penjuru politik. Menurut Gubernur Lemhannas RI, jika tidak menjadikan hukum sebagai penjuru maka akan sulit melakukan konsolidasi demokrasi.

Terkait dengan konsolidasi demokrasi di atas, Gubernur Lemhannas RI berpendapat bahwa konsolidasi demokrasi dibutuhkan untuk sampai ke Indonesia 2045. Dengan adanya konsolidasi demokrasi, peran dari pendekatan institusionalis dan pendekatan hukum menjadi sangat penting. Sejalan dengan hal tersebut, tanpa adanya keberadaan institusi dan tanpa adanya keberadaan kerangka normatif yang memunculkan kontrak sosial seperti hukum, konsolidasi demokrasi tidak mungkin dibangun. “Dibutuhkan kesadaran bahwa hukum sebaiknya menjadi penjuru utama bukan hanya dalam penyelesaian kasus-kasus, tapi untuk membantu landasan-landasan norma baik di berbagai sektor,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Selanjutnya Gubernur Lemhannas RI menyampaikan salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah terorisme. Fakta menunjukkan bahwa korban jiwa dari terorisme cenderung menurun. Namun, Gubernur Lemhannas RI berpendapat hal tersebut tidak berarti bahwa terorisme dan kelompok-kelompok terornya sudah tidak ada di Indonesia. Gubernur Lemhannas RI memandang bahwa Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dapat menjadi salah satu jawaban untuk menanggulanginya. “Salah satu jawabannya adalah dengan Nilai-Nilai Kebangsaan,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

“Pusat gravitasi dari terorisme adalah ideologi. Selama ideologinya ada, selama ada keinginan untuk mendirikan bentuk negara lain di Indonesia, dan itu mengesahkan jalan kekerasan yang menebar ketakutan dan terror, maka kita harus selalu waspada tentang kemungkinan munculnya kembali kelompok-kelompok teror yang kemudian melancarkan serangan-serangan teror yang memakan korban jiwa yang besar,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Terkait hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan satu hal yang harus dilakukan, yaitu menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan profesi dan karakter peserta yang merupakan Generasi Z. “Diharapkan ke depan, baik DPN Indonesia maupun FHP Law School, menjadi yang terdepan untuk mengawal Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan,” pungkas Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)