Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menjadi pembicara di kuliah umum Universitas Ma Chung secara virtual pada Rabu (20/04). Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Memahami Geopolitik: Konflik Rusia-Ukraina dalam Perspektif Keindonesiaan”.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI berbicara mengenai dampak global dan risiko ekonomi yang terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina. Pada awal paparannya, Gubernur Andi menjelaskan terkait evolusi gagasan negara kesatuan. Gagasan negara kesatuan terus berevolusi sejak kemerdekaan, mulai dari yang berfokus narasi kebangsaan, kesetaraan, sampai dengan aspek teritorial melalui konsep geopolitik.
Gubernur Andi kemudian menjelaskan terkait skenario konflik Rusia-Ukraina. Melalui metode nett assessment, kondisi yang dihadapi saat ini adalah konflik proksi yang sangat memungkinan terjadinya eskalasi perang terbuka.
Gubernur Lemhannas RI selanjutnya menyampaikan beberapa dampak dan risiko dari konflik yang terjadi. Pertama, dampak pada instabilitas perdagangan energi. “Harga komoditas sudah cenderung naik baik minyak mentah maupun gas alam,” tutur Gubernur Andi. Konflik yang terjadi mengganggu stabilitas perdagangan energi serta berpengaruh signifikan terhadap ketidakstabilan harga energi.
Dampak kedua adalah ancaman ketahanan pangan. “Kalau dari ketahanan pangan yang tampaknya fluktuasinya lebih tajam dibanding komoditas energi,” kata Gubernur Lemhannas RI. Rusia dan Ukraina merupakan bagian dari pemain utama dalam pasar pangan global khususnya untuk komoditas minyak dan biji bunga matahari serta gandum. Instabilitas yang diakibatkan konflik Rusia-Ukraina menjadi alarm bagi negara-negara yang bergantung pada Rusia dan Ukraina dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan hal ini berdampak juga pada Indonesia.
Dampak ketiga adalah gangguan jalur logistik global. Hal yang terjadi adalah gangguan kelangkaan transportasi kargo kontainer dan pengaruhnya pada kenaikan harga yang signifikan saat ekspor dan impor.
Hal yang harus terus menjadi perhatian pemerintah adalah mengawasi laju inflasi. Apabila inflasi tidak terkendali dan nilai tukar rupiah melemah kondisi ekonomi akan memburuk diiringi menurunnya daya beli masyarakat. (NA/CHP)
