Press Release

Nomor  : PR /  57   / X /2022

Tanggal: 11 Oktober 2022

Jakarta- Disrupsi rantai pasok akibat pandemi covid-19 yang masih terus berlanjut telah menghambat terwujudnya fondasi ekonomi yang kuat dan inklusif. Kondisi ini diperparah dengan adanya global rivalries, yakni kontestasi dua kekuatan besar di dunia yang melahirkan adanya krisis Global saat ini.

Pada Desember 2021, Indonesia mendapatkan mandat presidensi G20. Hal ini merupakan sebuah tanggung jawab dan tantangan yang besar bagi Indonesia. Eskalasi dinamika geopolitik membuat tantangan dunia makin keras.

“Kata-kata yang disampaikan oleh presiden Jokowi berkali kali adalah, tahun 2022 merupakan tahun yang susah, dunia ini berat. Maka di tahun 2023 akan semakin berat, dunia makin gelap,” Kata Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto.

Dunia semakin gelap karena terjadi perang. Perang adalah ketidakpastian, begitu ketidakpastian itu muncul, maka faktor X-nya muncul, melakukan perencanaan ke depan akan menjadi semakin susah karena ketidakpastian akan semakin besar.

Peserta PPRA 64 Lemhannas RI menilai ada empat arus utama yang perlu dicermati. Pertama, terkait krisis energi di tengah perubahan iklim yang sedang kita hadapi. Kedua, arsitektur kesehatan global terkait akses vaksin untuk semua warga global. Ketiga, ketahanan pangan, berkaitan dengan komitmen negara-negara di dunia untuk mengatasi kerawanan pangan dan krisis pangan. Keempat adalah chip semikonduktor sebagai bahan baku utama untuk transformasi digital.

Oleh sebab itu, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Seminar Nasional Pendidikan Program Reguler Angkatan 64 Lemhannas RI pada Selasa, 11 Oktober 2022. Seminar nasional kali ini mengangkat tema “Kolaborasi/Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Pasokan Global”.

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto membuka acara Seminar Nasional PPRA 64 yang bertempat di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI pada Selasa pukul 08.30 WIB.

“Seminar ini merupakan tugas dari PPRA 64 sebagai bagian akhir dari perjalanan mereka selama 7 bulan mengikuti pendidikan kepemimpinan strategis di Lemhannas,” kata Gubernur Lemhannas.

Seminar Nasional ini menampilkan dua pidato kunci dan dua narasumber, yakni Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A. Ph.D.

Kegiatan ini bertujuan agar para narasumber dan hadirin undangan sekalian dapat berpartisipasi aktif dalam sumbangsihnya untuk mendapatkan pemahaman serta pengetahuan yang lebih mendalam tentang judul seminar “Kolaborasi/Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Pasokan Global”.

“Itu yang berusaha kita dapatkan hari ini, bagaimana kita berinteraksi secara positif antar negara mengandalkan pelibatan aktif, engagement, mengandalkan kolaborasi. Semoga tema seminar nasional tentang G20 pagi ini, tentang konektivitas, tentang rantai pasokan global bisa menjadikan tawaran solusi untuk mencegah dunia masuk ke krisis yang lebih dalam,” kata Gubernur Lemhannas.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Seminar Nasional PPRA 64 Lemhannas RI di Auditorium Gadjah Mada.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI


Press Release

Nomor  : PR/ 54 /VIII/2022

Tanggal : 25 Agustus 2022

Jakarta- Wilayah maritim berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik, dan kemampuan strategis di Asia Pasifik. Apalagi komoditas perdagangan termasuk energy berlangsung di lautan, sehingga laut menjadi jalur yang sangat penting untuk perdagangan. Indonesia lebih memahami hal ini dibandingkan negara lain sebagai negara kepulauan

“Indonesia lebih memahami dari kebanyakan negara karena Indonesia adalah negara kepulauan. Tetapi dunia mungkin tidak cukup memahami pentingnya lautan secara strategi,” kata The CEO of Geopolitical Risk Consultancy the Cognoscenti, Dr. Alan Dupont saat menjadi pembicara The 6th Jakarta Geopolitical Forum “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability” di Grand Studio Metro TV pada Kamis, (25/08).

Menurut Dupont, ketika kekuatan ekonomi Asia mengalami pertumbuhan, maka bidang perdagangan juga akan mengalami pertumbuhan dan sebagian besar berlangsung di lautan, bukan daratan.

Perkembangan menarik lain yang terjadi selama 34 tahun terakhir memperlihatkan bahwa, lautan mengandung banyak sumber daya bernilai di dasar laut yang ingin dieksploitasi oleh beberapa negara untuk mengembangkan ekonominya.

Permasalahannya adalah banyak perbatasan di laut yang belum ditetapkan secara jelas, karena banyak perbatasan daratan dan pesisir yang masih mengalami perselisihan.

“Artinya, jika negara bisa menegaskan kendali atas wilayah di darat, negara juga bisa mengklaim banyak sumber daya di bawah laut,” kata Dupont.

Dupont menilai, ketika suatu negara memasuki konflik teritorial, maka harus memahami bahwa bukan hanya tentang wilayahnya saja, tetapi juga penguasaan sumber dayanya. Sehingga sumber daya dan wilayah tidak dapat dipisahkan ke dalam mosaik status ekonomi dan sejarah politik.

“Saya pikir, tidak banyak orang di luar wilayah ini cukup memahami bahwa dunia telah berubah secara ekonomi,” kata Dupont.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI


Press Release

Nomor  : PR/ 55 /VIII/2022

Tanggal : 25 Agustus 2022

Jakarta – Pertarungan antar kekuatan dalam perebutan pengaruh yang semakin keras, dengan pengerahan kemampuan militer dan teknologi, dan penguasaan wilayah maritim yang semakin agresif, telah mengubah tatanan geopolitik global ke arah yang semakin tidak menentu. Ada sepuluh catatan dari The 6th Jakarta Geopolitical Forum “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability yang diselenggarakan pada 24 sampai 25 Agustus 2022.

Pertama, sistem dunia melawan norma global dalam pergeseran hegemoni. Sistem dunia saat ini dicirikan dengan kekuatan hegemoni spasial yang saling terkait yang mendominasi norma global yang menentangl. Hal yang mendasari persaingan untuk mengumpulkan kekuatan politik untuk hegemoni tunggal akan menjadi hal yang tak terhindarkan yang akan menyesatkan sistem dunia kita ke dalam tatanan internasional yang melenceng. Oleh karena itu, penguatan basis aturan internasional sangat penting untuk melaksanakan pemahaman umum dan sistem pemerintahan yang baik pada saat ini. Di tahap ini, dari pandangan sistem dunia, bangkitnya tiongkok sebagai tantangan atas melemahnya amerika serikat tampaknya menandai awal dari fase transisi siklus baru dari satu hegemoni global ke hegemoni global lain. Kedua, kembalinya geopolitik klasik dengan teknologi otonom dalam spektrum ancaman yang luas. Dominasi kekuatan di militer dalam perang dingin baru antara dua kekuatan besar dalam strategi campuran oleh proxy di era geo lima pada konektivitas dan rantai pasokan. Menurut saya ini akan mengesampingkan kerangka internasional hukum dan ketertiban serta perdamaian antar negara yang dapat mengancam kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah semua negara.

Ketiga, adalah persaingan strategis untuk hegemoni strategis. Maritim telah dibangkitkan sebagai ruang persaingan antara kekuatan-kekuatan besar. Proyeksi kekuatan yang berlebihan berpotensi tidak dapat dihindari terhadap lawan, saingan, pesaing, yang dapat menyebabkan permainan menang-kalah yang ekstensif. Tapi ini merupakan tantangan ketika banyak negara tidak jatuh ke dalam kekacauan atau anarki.

Keempat, adalah gangguan konektivitas maritim. Lingkup maritim telah menjadi titik kebangkitan geopolitik kontemporer. Konektivitas dunia melalui maritim, bagaimanapun juga, akan berada di ruang yang retak karena aliran rantai pasokan yang dibatasi oleh perbedaan keterlibatan dengan konsep filosofis yang beragam di bawah ancaman risiko persaingan teknologi dan ekonomi Amerika serikat dan tiongkok. Ambiguitas strategis dari konteks konektivitas yang berlawanan telah mempersulit hubungan yang akan merusak ketahanan rantai pasokan global. Namun, yang dapat kami lakukan untuk membuang semua ini adalah dengan memastikan bahwa rantai pasokan terpercaya harus terus bekerja dengan kerja sama fungsional.

Kelima, adalah Konvergensi sistem maritim, digital, dan luar angkasa. Untuk menyesuaikan kompleksitas dinamika geopolitik, perlu dijalankan dalam waktu yang bersamaan untuk mencapai stabilitas dengan mengintegrasikan teknologi sistem maritim, digital, dan luar angkasa sebagai alat pengendali geopolitik. Sangat penting bagi kekuatan raksasa teknologi dari integrasi semacam itu dalam aplikasi untuk mencoba resolusi lanjutan dari potensi konflik.menempatkan cara kerja tersebut dapat memunculkan oembangkit kekuatan komitmen bersama untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan di dunia digital yang saling terkait.

Keenam, adalah peran ASEAN. Dalam menciptakan keseimbangan institusi regional yang eksklusif, ASEAN harus diperkuat dengan pengamanan yang lebih kooperatif atau perimbangan kelembagaan yang inklusif. Sebagai contoh liberal atau konstruktivis, ASEAN harus menekankan pada dialog yang lebih aktif tentang angkah-langkah membangun kepercayaan pada diplomasi pencegahan pada konflik yang dihasilkan dengan cara damai.

Mekanisme regional kolektif ASEAN menggarisbawahi pentingnya keamanan kerja sama, bukan keamanan yang bersifat perlawanan namun lebih kepada keamanan yang berfungsi di alam semesta parallel dimana realisme bertentangan dengan konstruktivisme.

Ketujuh, adalah saling ketergantungan yang kompleks. Dalam konteks proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dibutuhkan kepercayaan bahwa kita dapat saling mengandalkan dalam konteks saling ketergantungan yang kompleks. Dunia menjadi semakin bergantung dalam era informasi digital. Mekanisme dan proses yang mendasari yang memfasilitasi pemahaman kontekstual dari isu–isu geopolitik maritim yang berkembang menjaga integritas asumsi saling ketergantungan yang kompleks, menambahkan pemahaman tentang sifat konten seiring dengan pembangunan berkelanjutan.

Kedelapan, adalah adakah konektivitas gabungan yang memungkinkan?. Kerangka ekonomi Indo-pasifik Amerika Serikat dan belt and road initiative tiongkok bekerja sama dengan poros maritim global Indonesia akan menjadi cara untuk melibatkan kawasan, tidak hanya atas dasar strategis atau keamanan dan berpotensi bermusuhan, tetapi atas dasar sama-sama menang. Untuk itu, perlu adanya pemikiran yang mengarahkan arah yang tidak menuju ke konflik panas.

Kesembilan, adalah geomaritim dalam konteks geopolitik. Geomaritim tidak boleh dibingkai dalam konteks geopolitik selama ada kecenderungan global baru yang mengarah ke pengembangan penguasaan teknologi kapal selam militer.

Kesepuluh, adalah pilihan bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dinamika geomaritim global. Indonesia harus berperan dalam menyeimbangkankekuatan melawan tiongkok dengan memperkuat permainan diplomatik tanpa membuat risiko geopolitik.

Forum Geopolitik Jakarta ke-6 ini telah menuju ke arah yang lebih baik di mana kita bisa mencermati analisa serta pandangan tentang geopolitik dunia ke depan, yang mengarah kepada pencarian keseimbangan baru khususnya pada aspek maritim. Di mana dunia sudah saatnya meminimalis resiko konflik geopolitik yang sifatnya militer dan memaksimalkan kompetisi maupun kerjasama yang sehat untuk memanfaatkan maritim sebagai pusat konektivitas dan produktivitas perekonomian. Kerjasama tersebut tentunya perlu ditopang dengan kemajuan teknologi, optimalisasi energi yang ramah lingkungan, serta kesepahaman strategis saling pengertian antara pihak demi terciptanya stabilitas global yang berkelanjutan.

Untuk keenam kalinya, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) telah sukses menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum pada Rabu dan Kamis, 24 dan 25 Agustus 2022 dengan menghadirkan para ahli geopolitik dari berbagai negara. Ada 11 Narasumber terkemuka yang berasal dari lima negara, antara lain, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Singapura, dan Indonesia, diundang menjadi pemateri JGF kali ini.

Forum internasional ini bertujuan untuk menciptakan desain tata kelola hubungan antar aktor geopolitik dalam mencapai keseimbangan kekuatan yang menjadi terbentuknya stabilitas global, khususnya masa depan geopolitik Indonesia dan dunia. Di sisi lain juga untuk memahami konteks geomaritim kontemporer yang mewarnai isu geopolitik yang sedang berkembang maupun yang akan terjadi ke depan, serta mendalami makna inti masa depan geopolitik yang berbasis pada maritim dan pengaruhnya terhadap stabilitas global.

Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)

Caption Foto: E-Flyer The 6th Jakarta Geopolitical Forum dengan tema “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability”.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI


Press Release

Nomor  : PR/ 53 /VIII/2022

Tanggal : 25 Agustus 2022

Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat melarang warganya menggunakan platform social media buatan Tiongkok yaitu TikTok untuk digunakan oleh warganya. AS menduga platform sosmed tersebut dapat menjadi ancaman potensial bagi keamanan Amerika, karena data yang dikumpulkan bisa digunakan oleh pemerintah China untuk profiling perilaku masyarakat AS.

“Sebaliknya, di Tiongkok sendir melarang warganya menggunakan platform social media buatan AS yaitu Facebook, Twitter, dan Whatsapp dengan alasan keamanan,” kata Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI saat menjadi narasumber dalam The 6th Jakarta Geopolitical Forum “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability” pada Kamis (25/8).

Teknologi menjadi factor penting dalam penentu peta lanskap geopolitik global selanjutnya. Lebih lanjut, Prof. Dadan Umar Daihani menyebutkan bahwa setelah Covid-19 dan perang dagang (war trade), trend dunia selanjutnya adalah rivalitas teknologi antar negara. “Teknologi di satu sisi akan meningkatkan kenyamanan bagi manusia, tapi di sisi lain, akan menjadi alat politik untuk hegemoni,” lanjut Prof. Dadan.

Permasalahannya adalah terjadi gap teknologi antara negara maju dan negara terbelakang. “Kita melihat bahwa pengguna internet terus meningkat. Dari data yang bisa kita lihat, bahwa dari 7.98 miliar sekitar 66.9 persen populasi dunia menggunakan smartphone, 63,1 persen populasi dunia menggunakan internet, dan sekitar 59 persen menggunakan social media,” kata Prof. Dadan. Kita bisa lihat dari pengguna internet dari per 100 inhabitants. Di negara maju, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pengguna internet. “Sementara di negara berkembang dan kurang berkembang, peningkatannya sangat terbatas,” ucapnya.

Gap teknologi tersebut menjadi factor paling berpengaruh dalam lansekap geopolitik dan perubahan geopolitik. “Jadi analisis kami, bahwa negara-negara terbelakang dan negara-negara berkembang sekarang sangat bergantung pada teknologi dari negara-negara maju,” lanjut Prof. Dadan.

Ini artinya jarak yang semakin melebar antara komunikasi transnasional dan resistensi yang tumbuh dari negara bangsa memberikan kesempatan untuk tumbuhnya geopolitik baru.

Perkembangan technologi maju bukan satu-satunya faktor yang membentuk dunia, tapi teknologi ini mengubah bagaimana cara kita melihat dunia. Teknologi mengubah bagaimana umat manusia mengubah system perekonomian seperti crypto currency, dan juga mempengarhui cara bagaimana mendorong inovasi. “Semua faktor ini memberikan dampak pada geopolitik 2022 dan selanjutnya,” kata Prof. Dadan.

Teknologi memberikan keuntungan yang besar untuk kehidupan manusia, tapi teknologi juga bisa meningkatkan ketergantungan antara satu negara dengan yang lainnya, bahkan teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Teknologi sebagai pedang bermata dua, memiliki dua sisi, karena pengembangnnya dapat tidak terkontrol.

Indonesia harus menyadari bahwa sebagai hasil dari perkembangan teknologi, ada risiko bahwa manusia sebagai individual akan kehilangan identitasnya atau akan menjadi bergantung pada jaringan global yang dikontrol oleh penguasa dan pemilik teknologi itu sendiri di masa depan. Ia berharap teknologi dapat menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk keenam kalinya, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum pada Rabu dan Kamis, 24 dan 25 Agustus 2022 dengan menghadirkan para ahli geopolitik dari berbagai negara. Ada 11 Narasumber terkemuka yang berasal dari lima negara, antara lain, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Singapura, dan Indonesia, diundang menjadi pemateri JGF kali ini.

Forum internasional ini bertujuan untuk menciptakan desain tata kelola hubungan antar aktor geopolitik dalam mencapai keseimbangan kekuatan yang menjadi terbentuknya stabilitas global, khususnya masa depan geopolitik Indonesia dan dunia. Di sisi lain juga untuk memahami konteks geomaritim kontemporer yang mewarnai isu geopolitik yang sedang berkembang maupun yang akan terjadi ke depan, serta mendalami makna inti masa depan geopolitik yang berbasis pada maritim dan pengaruhnya terhadap stabilitas global.

Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)

Caption Foto: E-Flyer The 6th Jakarta Geopolitical Forum dengan tema “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability”.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749