Press Release

Nomor  : PR/ 51 /VIII/2022

Tanggal : 25 Agustus 2022

Jakarta – Masih ada peluang kerjasama di Laut China Selatan, terutama bagi negara-negara yang bersinggungan di wilayah tersebut. Selain konflik atau persengketaan yang sedang berlangsung di Laut China Selatan antara Tiongkok, Filipina, dan beberapa negara lain, tetap ada ruang untuk membangun kerja sama antara negara-negara tersebut bahkan antar negara yang sedang turut andil dalam masalah di wilayah ini.

Hal ini dipaparakan oleh akademisi dari Rusia, Dr. Alexander Korolev, Associate Professor, Deputy Head of the Centre for Comprehensive European and International Studies, Higher School of Economics dalam The 6th Jakarta Geopolitical Forum “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability”.

“Di samping semua titik pergolakan di Laut China Selatan khususnya antara Tiongkok dengan Filipina atau Tiongkok dengan Vietnam, kita bisa melihat bahwa masih ada ruang untuk kerja sama terutama untuk isu pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut,” kata Dr. Alexander Korolev (24/8). Di antara jalur bilateral Tiongkok – Filipina, terdapat negara-negara lain yang turut andil dan bersinggungan Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Pada November 2018 lalu, Filipina dan Tiongkok telah menandatangani nota kesepahaman terkait pembangunan minyak dan gas ketika kunjungan kenegaraan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Manila dengan mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Nota Kesepahaman Filipina-Tiongkok dapat menandakan kesiapan mereka untuk membuka jalan kerja sama yang berfokus pada penggunaan bersama dan pengembangan aset Laut Cina Selatan, terlepas dari masalah kedaulatan atau kepemilikan sumber daya yang kontroversial. “Hal ini juga menunjukkan pentingnya perusahaan eksplorasi minyak dan kemitraan publik-swasta dalam pengembangan bersama di masa depan,” lanjut Dr. Korolev.

Tiongkok dan Filipina sepakat untuk membentuk komite pengarah gabungan antara pemerintah (Inter-governmental Joint Steering Committee) dan komite pengarah kelompok kerja antar-kewirausahaan (Inter-entrepreneurial Working Groups) yang akan merundingkan dan mengejar kesepakatan kerjasama untuk pembangunan minyak dan gas di masa depan.

Dr. Korolev menyebutkan, dengan referensi dari Filipina dan Tiongkok, ada beberapa prasyarat untuk terciptanya kerjasama antar negara di Laut China Selatan, antara lain keterlibatan sektor swasta, pengaturan manajemen yang adil dengan mempertimbangkan norma dan praktik untuk keberlanjutan lingkungan seperti pengurangan polusi laut, serta melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir.

Keterlibatan sektor swasta memiliki peran penting dalam menyelaraskan pihak swasta yang terlibat. “Dalam konteks eksplorasi migas bersama, tata kelola kelautan lintas sektoral adalah kerangka kerja multi-faceted di mana berbagai pemangku kepentingan menjalankan peran yang berbeda dan kritis dalam mengelola dan mengatur kegiatan migas lepas pantai, secara langsung dan tidak langsung,” jelas Dr. Korolev.

Menurutnya, perusahaan minyak dan gas, asosiasi bisnis, dan organisasi standar menawarkan keahlian teknis yang relevan, pengalaman operasi, praktik terbaik, dan standar untuk membantu membentuk norma tata kelola. “Keterlibatan sektor swasta seperti perusahaan minyak dalam upaya multi-sektoral untuk memperkuat pengelolaan dan pembagian sumber daya sangat penting untuk menyelaraskan insentif dan memastikan kepatuhan lingkungan,” ujar Dr. Korolev.

Aspek selanjutnya yaitu sustainability, Dr. Korolev juga menekankan kepatuhan berbagai pihak yang terlibat dalam menjaga lingkungan. Keterlibatan sektor swasta seperti perusahaan minyak dalam upaya multi-sektoral untuk memperkuat pengelolaan dan pembagian sumber daya sangat penting untuk menyelaraskan insentif dan memastikan kepatuhan lingkungan. Di Samudra Arktik, misalnya, telah ada kegiatan bersama di antara konsorsium perusahaan tentang teknologi respons tumpahan minyak dan saling membantu dalam kemampuan respons. Kepatuhan dalam menjaga lingkungan ini juga menjadi norma penting yang harus dipatuhi oleh Tiongkok dan Filipina.

“Dalam konteks Nota Kesepahaman baru-baru ini tentang eksplorasi minyak dan gas bersama, perusahaan minyak Filipina dan Tiongkok harus secara serius mempertimbangkan dimasukkannya norma dan praktik terbaik dalam mencegah dan mengurangi polusi laut dalam pengaturan komersial mereka dan potensi operasi bersama di masa depan,” lanjut Dr. Korolev.

Terakhir, adalah hal yang sering diabaikan oleh berbagai pihak, tapi sangat krusial yaitu pelibatan masyarakat sekitar. “Nelayan dan masyarakat pesisir harus secara proaktif berpartisipasi dalam pengelolaan berkelanjutan dan pembagian stok ikan lintas batas. Koeksistensi damai di antara para nelayan dari negara-negara pengklaim Laut Cina Selatan bukanlah fenomena baru,” lanjut Dr. Korolev menjelaskan. Faktanya, Laut Cina Selatan telah menjadi kesamaan regional selama beberapa generasi. Di masa lalu, nelayan dari semua negara sekitarnya bisa hidup berdampingan secara damai dan bahkan berdagang di antara mereka sendiri.

Interaksi yang kompleks dan dinamis dari masalah lingkungan, meningkatnya permintaan akan sumber daya alam, dan klaim kedaulatan yang bersaing di Laut China Selatan memerlukan mekanisme tata kelola yang fleksibel dan transparan dan kolaborasi yang mencakup keragaman keahlian, kepentingan, dan praktik terbaik, antara lain. Untuk itu, kerjasama dan partisipasi pemangku kepentingan harus ditingkatkan. Untuk keenam kalinya, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum pada Rabu dan Kamis, 24 dan 25 Agustus 2022 dengan menghadirkan para ahli geopolitik dari berbagai negara.

Tahun ini, the 6th Jakarta Geopolitical Forum mengangkat tema “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability” secara hibrida. Ada 11 Narasumber terkemuka yang berasal dari lima negara, antara lain, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Singapura, dan Indonesia, diundang menjadi pemateri JGF kali ini.

Narasumber tersebut antara lain, Dr. Collin Koh Swee Lean, Research Fellow at the S. Rajaratnam School of International Studies; Admiral (Ret) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M., Professor at Indonesia National Defence University; Mr. Sam Roggeveen, Director of International Security Program of Lowy Institute; Timothy R. Heath, Ph.D., Senior International Defense Researcher at the RAND Corporation; Phillips Vermonte, Ph.D., Senior Fellow of CSIS; Dr. Alan Dupont, The CEO of Geopolitical Risk Consultancy the Cognoscenti; Dr. Alexander Korolev, Associate Professor, Deputy Head of the Centre for Comprehensive European and International Studies, Higher School of Economics; Mr. Ryan Hass, Senior Fellow and the Michael H. Armacost Chair in the Foreign Policy Program at Brookings Institute; Prof. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D., Vice Rector for Research and Technology Transfer Binus University; Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Professional Expert on Natural Resources and National Resilience at National Resilience Institute the Republic Indonesia; dan R.M. Wibawanto Nugroho Widodo, Ph.D., M.A.(Brad), M.A., War College Dip.(NDU), M.P.P.(GMU), Ph.D.(Exon.), Deputy Head of Defense and Security, IKAL Strategic Center.

Forum internasional ini bertujuan untuk menciptakan desain tata kelola hubungan antar aktor geopolitik dalam mencapai keseimbangan kekuatan yang menjadi terbentuknya stabilitas global, khususnya masa depan geopolitik Indonesia dan dunia. Di sisi lain juga untuk memahami konteks geomaritim kontemporer yang mewarnai isu geopolitik yang sedang berkembang maupun yang akan terjadi ke depan, serta mendalami makna inti masa depan geopolitik yang berbasis pada maritim dan pengaruhnya terhadap stabilitas global.

Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)

Caption Foto: E-Flyer The 6th Jakarta Geopolitical Forum dengan tema “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability”.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI