Press Release

Nomor  : PR/ 45 /VIII/2022

Tanggal : 24 Agustus 2022

Jakarta- Lemhannas RI sejak didirikan oleh Presiden Ir. Soekarno tanggal 20 Mei 1965 memiliki mandat menjadi sekolah geopolitik. Untuk jalankan amanat tersebut, Lemhannas pada 2022 ini selenggarakan The 6th Jakarta Geopolitical Forum yang mengangkat tema “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability”.

“Mandat itu diberikan dengan satu arahan strategis dari Bung Karno agar Lemhannas bisa mencetak calon pemimpin nasional yang memahami konsekuensi dari pertarungan negara-negara besar, pertarungan geopolitik antara negara-negara utama di kawasan ini dan apa pengaruhnya bagi Indonesia,” kata Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto saat pembukaan The 6th Jakarta Geopolitical Forum di Jakarta (24/8).

Tema geomaritim sangat relevan saat ini sebab wilayah maritim diprediksi akan menjadi arena persaingan utama antar negara, bahkan semakin mendekat dengan Indonesia. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menilai dinamika ini sangat menarik untuk dicermati. “Khusus untuk tahun ini tema yang kami angkat adalah tentang geomaritim dengan kesadaran bahwa pertarungan geopolitik di depan akan semakin dekat ke kita, karena akan terjadi di kawasan Asia Timur dan akan menggunakan maritim, laut, samudera sebagai sarana wadah pertarungannya,” kata Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto saat opening remarks (24/8).

Kondisi global saat ini adalah terciptanya satu rantai pasok global. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, konektivitas memunculkan patahan-patahan global. “Yang terjadi seharusnya ada pembangunan infrastruktur global yang menggabungkan antar negara, bahkan antar benua, yang terjadi adalah seharusnya terciptanya satu rantai pasok global,” lanjut Gubernur Andi Widjajanto.

Gubernur Andi Widjajanto juga menambahkan yang terjadi saat ini adalah konektivitas, akan tetapi justru sebaliknya yaitu patahan dan diskonektivitas. “Yang terjadi hari ini, konektivitas memunculkan patahan-patahan global. Dan sejak Februari 2022, patahannya semakin keras karena ada pertarungan Amerika Serikat – Rusia, karena terjadinya krisis di Ukraina,” kata Gubernur Andi Widjajanto.

Sehingga, selagi kompetisi kekuatan tetap berlangsung pada isu-isu kemaritiman, masa depan geomaritim tentu sangat relevan untuk dibicarakan. Sistem global yang didorong oleh kepentingan hegemoni di era transisi norma perdagangan dan ekonomi telah memunculkan perkembangan teknologi untuk mempertahankan kekuasaan yang dipicu oleh munculnya negara-negara kontra hegemoni. Mencermati hal di atas, muncul pertanyaan mendasar “Bagaimana menavigasi geopolitik maritim sebagai sebuah prasyarat mendasar untuk membangun stabilitas global dalam dunia yang aman dan sejahtera?”

Salah satu yang ingin dikontribusikan oleh Lemhannas melalui Jakarta Geopolitical Forum 2022 ini adalah mencari solusi agar patahan patahan itu tidak semakin besar. “Patahan-patahan itu kami harapkan bisa kembali tersambung satu sama lain, sehingga era Geopolitik 5 kembali diperkuat menjadi satu konektivitas global, satu infrastruktur global, satu rantai pasok global,” kata Gubernu Lemhannas RI Andi Widjajanto.

Untuk itu, di forum JGF ini akan dibahas secara komprehensif, mulai dari sisi pertahanan, sisi keamanan, sisi teknologi, juga sisi ekonomi maritim. “Diharapkan dengan diskusi akademik yang bebas, kita akan didampingi, kita akan ditemani oleh pakar-pakar dari beberapa negara. Yang akan datang, pakar dari Amerika Serikat, pakar dari Australia, dari Singapura. Dan secara khusus kami juga mengundang dari rusia, yang diharapkan bisa membuat Indonesia, terutama kami di Lemhannas memiliki sentuhan sentuhan interaksi komunitas epistemic global yang akan memperkaya, memperdalam kajian-kajian kami ke depan,” lanjut Gubernur Andi.

Diharapkan bahwa dengan mengangkat tema geomaritim, dengan mengangkat proyeksi untuk menciptakan stabilitas global ke depan, acara yang dilakukan oleh Lemhannas hari ini bisa menjadi kontribusi akademik bagi Lemhannas untuk betul-betul menguatkan kapasitas Indonesia untuk berperan lebih dalam.

Untuk keenam kalinya, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum pada Rabu dan Kamis, 24 dan 25 Agustus 2022 dengan menghadirkan para ahli geopolitik dari berbagai negara. Tahun ini, the 6th Jakarta Geopolitical Forum mengangkat tema “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability” secara hibrida. Selain tema besar tersebut, terdapat tiga sub tema pada setiap sesi kegiatan, yaitu:(1) Maritime defense and security in dynamic uncertainties;(2) Geomaritime political economy: generating growth, sustaining resource, and gaining power; dan(3) Advancing maritime technology in geo-strategic context.

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto membuka acara Jakarta Geopolitical Forum yang bertempat di Grand Studio Metro TV pada Rabu pukul 08.00 WIB.

Ada 11 Narasumber terkemuka yang berasal dari lima negara, antara lain, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Singapura, dan Indonesia, diundang menjadi pemateri JGF kali ini.

Narasumber tersebut antara lain, Dr. Collin Koh Swee Lean, Research Fellow at the S. Rajaratnam School of International Studies; Admiral (Ret) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M., Professor at Indonesia National Defence University; Mr. Sam Roggeveen, Director of International Security Program of Lowy Institute; Timothy R. Heath, Ph.D., Senior International Defense Researcher at the RAND Corporation; Phillips Vermonte, Ph.D., Senior Fellow of CSIS; Dr. Alan Dupont, The CEO of Geopolitical Risk Consultancy the Cognoscenti; Dr. Alexander Korolev, Associate Professor, Deputy Head of the Centre for Comprehensive European and International Studies, Higher School of Economics; Mr. Ryan Hass, Senior Fellow and the Michael H. Armacost Chair in the Foreign Policy Program at Brookings Institute; Prof. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D., Vice Rector for Research and Technology Transfer Binus University; Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Professional Expert on Natural Resources and National Resilience at National Resilience Institute the Republic Indonesia; dan R.M. Wibawanto Nugroho Widodo, Ph.D., M.A.(Brad), M.A., War College Dip.(NDU), M.P.P.(GMU), Ph.D.(Exon.), Deputy Head of Defense and Security, IKAL Strategic Center.

Forum internasional ini bertujuan untuk menciptakan desain tata kelola hubungan antar aktor geopolitik dalam mencapai keseimbangan kekuatan yang menjadi terbentuknya stabilitas global, khususnya masa depan geopolitik Indonesia dan dunia. “Tujuannya adalah membantu untuk lebih memahami apa yang disebut sebagai konektivitas global,” kata Gubernur Andi.

Di sisi lain juga untuk memahami konteks geomaritim kontemporer yang mewarnai isu geopolitik yang sedang berkembang maupun yang akan terjadi ke depan, serta mendalami makna inti masa depan geopolitik yang berbasis pada maritim dan pengaruhnya terhadap stabilitas global.

Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)

Caption Foto: E-Flyer The 6th Jakarta Geopolitical Forum dengan tema “Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability”.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor : PR/ 42 / VIII /2022

Tanggal: 9 Agustus 2022

Jakarta – Presiden Ir. Joko Widodo ingatkan para kontestan pemilu 2024 agar menjalankan kampanye yang sehat dan berkualitas. “Kita harus mengingatkan para kontestan pemilu agar menjalankan kampanye yang semakin berkualitas dan menyehatkan demokrasi, bukan kampanye gontok-gontokan, bukan kampanye yang merusak tatanan bangsa,” kata Ir. Joko Widodo dalam rekaman audio visual di Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 di Lemhannas RI (9/8).

Menurut Presiden, para kontestean pemilu harus memulai kampanye yang mengurangi mobilisasi massa dan manfaatkan teknologi informasi. “Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat melahirkan kampanye yang berintegritas yang menolak penggunaan politik SARA dan politik identitas, yang lebih mengedepankan politik ide dan gagasan, karena yang ingin kita bangun bukan demokrasi pengkultusan, bukan demokrasi idola, tapi demokrasi gagasan,” lanjut Ir. Joko Widodo.

Menurut pengukuran EIU Democracy Index, Indonesia berada di kategori "Flawed Democracy” dengan skor 6,71 menempati urutan ke-52 di dunia dari total 165 negara. Merangkum dari EIU Democracy Index dan Freedom in the World, sudah ada beberapa indeks demokrasi Indonesia yang dinilai sangat baik, yaitu fungsi pemerintah, partisipasi politik, proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, proses pemilu, pluralisme dan partisipasi politik, fungsi pemerintah, otonomi personal dan hak individu.

“Akan tetapi ada beberapa variabel Indonesia yang masih buruk, yaitu kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berasosiasi dan berogranisasi, aturan hukum, dan budaya politik,” kata Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto.

Gubernur Andi menyebutkan bahwa dari semua variabel yang paling terlemah adalah budaya politik. “Budaya politik ini sangat berpengaruh dengan politik identitas, karena variabel pertamanya adalah konsensus dan kohesi politik. Empat variabel ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan kita menuju pemilu 2024,” lanjut Gubernur Andi.

Kalau dilihat dari indeks yang ada, maka pada dasaranya Indonesia sudah berada di peta jalan yang benar. “Indonesia sudah betul-betul berevolusi dari pemerintahan yang non-demokratis sampai tahun 1998. Lalu dengan 5 kali pemilu, indeks Indonesia meningkat secara signifikan. Tapi jangan dilupakan, karena ada pandemi Covid-19, semua negara mengalami regresi demokrasi. Juga tidak menjamin demokrasi matang, dengan serta merta menghilangkan politik identitas, ini sebagaimana contoh di Amerika Serikat dan Australia,” kata Gubernur Andi.

Di tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar, pemilu nasional pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga Pilkada serentak. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. “Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang,” kata Presiden Joko Widodo.

Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak, soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. “Karena itu dalam pertemuan dengan KPU dan Bawaslu tempo hari, sudah saya sampaikan agar mulai disiapkan aturan main, agar pada saat pemilu saat kampanye ada aturan yang tegas mengenai tidak digunakannya politik identitas. Namun tentu saja regulasi dari KPU dan Bawaslu tidak cukup. Kita memerlukan seluruh dukungan dari elemen bangsa untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan, agar politik identitas tidak terjadi,” lanjut Presiden RI.

Politik identitas berpotensi pada memecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi. “Padahal dampak politik identitas tidak hanya berpengaruh pada miskinnya ide dan gagasan yang semestinya menjadi ide dan gagasan, kampanye kontestasi pemilu. Dampak politik identitas, dapat menjadi lebih buruk dari itu, yaitu memecah belah bangsa dan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia,” kata Kombes Pol. H. Muhammad Sabilul Alif, S.H., S.I.K., M.Si selaku ketua panitia.

Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannas RI dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI dengan menampilkan empat narasumber, yakni Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahtiar, M.Si, dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi, PhD.

Selain para narasumber, hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pendidikan Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., beserta para pejabat Lemhannas RI.

Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)

Caption Foto: Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannass RI “Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas” di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor : PR/ 43 / VIII /2022

Tanggal: 9 Agustus 2022

Jakarta – Pada 2024 nanti, Indonesia akan melaksanakan perhelatan akbar. Terdapat kekhawatiran penggunaan politik identitas yang dapat memecah masyarakat. Terkait hal itu, Lemhannas akan mengusulkan beberapa regulasi terkait kampanye yang mengandalkan politik identitas secara perlahan dan bertahap. Untuk meningkatkan kualitas kampanye politik, Lemhannas juga sarankan adopsi teknologi dan digitalisasi. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto saat Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 di Auditorium Gajah Mada Lemhannas RI (9/8).

“Kita perlahan secara bertahap akan mengusulkan beberapa regulasi terkait bagaimana menghilangkan kampanye yang mengandalkan politik identitas. Lalu memperbaiki meningkatkan kualitas kampanye politiknya, ya antara lain arahan presiden tadi adalah mengadopsi teknologi sehingga proses digitalisasi demokrasi akan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemilu ke depan dan disisi lain juga bisa meningkatkan kualitas kampanye,” kata Gubernur Andi. Ini dilakukan dengan tujuan kampanye yang dilaksanakan betul lebih terarah, untuk meningkatkan ruang partisipasi publik, untuk meningkatkan dialog tentang kebijakan program yang sangat bermanfaat bagi rakyat pemilih.

Senada dengan hal tersebut, Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua DPR RI periode 2021-2024, menyebutkan selain pendidikan politik bagi kontestan pemilu, media, penggunaan teknologi digital, dan social media juga berperan penting dalam mendukung suksesnya pemilu 2024.

“Para kontestan politik diharapkan dapat menjadi agen-agen dari mencegah dan mereduksi politik identitas. Terkait dengan penggunaan media dan media sosial, kami berharap adanya kolaborasi antara Kementerian Komunikasi Informasi, Kejaksaan, Kepolisian, kemudian BSSN serta TNI,” kata Lodewijk. Sistem ini mesti terintegrasi untuk mencegah menyebarnya berita-berita bohong karena ini menjadi kunci utama dari polarisasi atau politik identitas.

Secara virtual, Presiden RI Ir. Joko Widodo menyampaikan arahan strategis kepada peserta PPRA 63 untuk melakukan adopsi teknologi digital. “Dimana kelembagaan Pemilu sudah semakin kuat sehingga proses penyelenggaraan pemilu juga turut disederhanakan, terutama dengan melakukan adopsi teknologi digital, dan semakin terbukanya peluang partisipasi elektoral untuk aktif berdialog terkait isu-isu strategis,” kata Presiden.

Selain itu, kita harus mengingatkan para kontestan pemilu agar menjalankan kampanye yang semakin berkualitas dan menyehatkan demokrasi. bukan kampanye gontok-gontokan, bukan kampanye yang merusak tatanan bangsa. kita harus mulai, kita harus memulai kampanye yang mengurangi mobilisasi massa dan kita manfaatkan teknologi informasi. sehingga melahirkan kampanye yang berintegritas yang menolak penggunaan politik Sara dan politik identitas, yang lebih mengedepankan politik ide dan gagasan, karena yang ingin kita bangun bukan demokrasi pengkultusan, bukan demokrasi idola, tapi demokrasi gagasan.

Presiden berharap Seminar PPRA 63 bisa menghasilkan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan baik untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dengan merumuskan strategi utama dalam mereduksi politik identitas dan juga melakukan adopsi teknologi dalam infrastruktur digital demokrasi untuk melahirkan pemilu yang lebih baik. Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannas RI dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI pada Selasa, 9 Agustus 2022 dengan menampilkan empat narasumber, yakni Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahtiar, M.Si, dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi, PhD.

Selain para narasumber, hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pendidikan Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., beserta para pejabat Lemhannas RI.

Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)

Caption Foto: Gubernur Lemhannas RI saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannas RI di Auditorium Gadjah Mada.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor : PR/ 41 / VIII /2022

Tanggal: 9 Agustus 2022

Jakarta – Indonesia akan laksanakan perhelatan politik besar pada 2024 setelah lima kali melaksanakan pemilu secara langsung berturut-turut sejak tahun 1999. Presiden RI Ir. Joko Widodo ingatkan lima tantangan utama pelaksanaan pemilu untuk 2024 nanti, yaitu mulai dari masalah teknis hingga masa kampanye.

“Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melahirkan pemilu yang berkualitas ini, seperti masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel, dan masa kampanye,” kata Presiden Ir. Joko Widodo melalui rekaman video pendek pada Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 di Lemhannas RI (9/8).

Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan politik besar, pemilu nasional pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga Pilkada serentak pada 2024. “Pemilu serentak ini akan menjadi ujian, menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang,” lanjut Presiden Joko Widodo.

Momen 2024 dan 2029 akan menjadi tahapan konsolidasi yang penting untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia. “Dua pemilu ke depan, yakni tahun 2024 dan tahun 2029 harus dapat menjadi tahapan konsolidasi demokrasi. Dimana kelembagaan Pemilu sudah semakin kuat sehingga proses penyelenggaraan pemilu juga turut disederhanakan, terutama dengan melakukan adopsi teknologi digital, dan semakin terbukanya peluang partisipasi elektoral untuk aktif berdialog terkait isu-isu strategis,” kata Presiden Joko Widodo. Indonesia telah melakukan lima kali pemilu langsung secara berturut-turut di tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dan kita bisa melaksanakannya dengan aman, dengan tenang dan damai.

Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 ini, diharapkan para penyelenggara pemilu dapat berkomitmen melaksanakannya dengan baik agar demokrasi tetap hidup dan semakin berkualitas, melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat.

Kampanye yang dilakukan secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial seringkali diwarnai oleh Politik Identitas. Hal tersebut selain berdampak buruk terhadap proses konsolidasi demokrasi Indonesia, juga berakibat pada polarisasi yang mengganggu integrasi banggsa Indonesia. Sehingga untuk mencegah terjadinya Politik Indentitas dan polarisasi pada Pemilu 2024 mendatang maka pemangku kebijakan perlu melakukan pemetaan dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mereduksi praktik Politik Identitas tersebut.

Politik identitas berpotensi pada memecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi. “Padahal dampak politik identitas tidak hanya berpengaruh pada miskinnya ide dan gagasan yang semestinya menjadi ide dan gagasan, kampanye kontestasi pemilu. Dampak politik identitas, dapat menjadi lebih buruk dari itu, yaitu memecah belah bangsa dan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia,” kata Kombes Pol. H. Muhammad Sabilul Alif, S.H., S.I.K., M.Si selaku ketua panitia.

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 melaksanakan Seminar Nasional PPRA 63 dengan mengangkat topik “Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas”. Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannas RI dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI dengan menampilkan empat narasumber, yakni Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahtiar, M.Si, dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi, PhD.

Selain para narasumber, hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pendidikan Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., beserta para pejabat Lemhannas RI.

Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)

Caption Foto: Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannass RI “Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas” di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI