Press Release

Nomor  : PR/    16   /X/2021

Tanggal :  14 Oktober 2021

Jakarta – Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Dwiwarna Purwa pada Kamis (14/10). Dalam kesempatan tersebut, Agus Widjojo menekankan   pentingnya para alumni dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk mendarmabaktikan dirinya di masyarakat.

Karya dharma bakti sesungguhnya menjadi konkret ketika para alumni bertugas di lapangan dalam jabatan masing-masing. “Bukan tanpa maksud, di negara barat wisuda disebut sebagai ‘commencement day’ yang berarti awal dharma bakti, dibandingkan dengan nomenklatur ‘wisuda’ yang sering kita maknakan sebagai akhir masa pendidikan,” kata Agus di hadapan para peserta.

Sebagai sebuah investasi bagi perseorangan dan institusi, masa pendidikan merupakan masa persiapan membaktikan diri ke masa depan. “Titik berat dari marwah nomenklatur ‘commencement’  adalah berorientasi ke masa depan dalam dharma bakti yang sudah efektif secara operasional. Masa pendidikan adalah masa investasi sebagai persiapan dharma bakti,” ucap Agus.

Dalam upacara penutupan tersebut juga disebutkan dua peserta terbaik atas kategori Predikat Akademik Terbaik dan Predikat Taskap Terbaik dari PPSA 23, yaitu:

Komjen Pol Purwadi Arianto, M.Si. dari Polri atas Predikat Akademik Terbaik. Brigjen Pol Tonny Hermawan Rustandi., S.I.K., M.Sos. dari Polri Atas Predikat Taskap Terbaik.

Agus Widjojo menyampaikan akan pentingnya prestasi yang didapat dengan darma bakti yang disumbangkan kepada masyarakat. Kalau ada yang relevan yang dapat saya sampaikan di sini adalah semakin tinggi nilai prestasi belajar Anda, maka semakin besar harapan negara terhadap pengembalian dharma bakti anda. Refleksi hasil proses belajar-mengajar yang didapat, serta pelajaran dan pengalaman selama mengikuti PPSA 23 diharapkan dapat dikembangkan di tempat kerja masing-masing.

Ada empat penekanan yang disampaikan Agus Widjojo kepada para Alumni PPSA 23, sebagai berikut:

Pertama, para alumni PPSA 23 yang  merupakan kader pimpinan tingkat nasional, harus mampu menjadi contoh, panutan, teladan bagi masyarakat dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang konsisten dan selaras dengan Konsensus Dasar Bangsa yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menjadi dasar pemahaman kita, sejarah kebangsaan kita banyak didasarkan kepada kesepakatan. Indonesia merupakan negara kesepakatan. Keputusan historis kebangsaan kita tidak pernah didasarkan kepada prosedur dan mekanika mayoritas-minoritas.

Kedua, tingkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan di lingkungan masing-masing dengan tetap berpedoman pada enam bidang studi inti Lemhannas RI.

Ketiga, jaga nama baik almamater. Kebanggaan almamater hanya terletak pada karya alumninya bagi pembangunan bangsa dan negara. Lembaga berharap tali silaturahmi antara para alumni dan lembaga tetap dijaga karena hanya dengan mendapat masukan dari para alumni, lembaga dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Keempat, pada kesempatan ini juga saya sampaikan dengan adanya pandemi Covid-19 seluruh alumni tetap menjalankan protokol kesehatan untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona.

Agus Wijdojo mengapresiasi sepenuhnya atas capaian dari hasil dan proses yang dijalani oleh para peserta pendidikan PPSA 23. “PPSA 23 telah sukses memaparkan pemikirannya di hadapan Presiden RI,” kata Agus Widjojo. Sebelumnya, sebagai puncak kegiatan, para alumni telah menyumbangkan pemikirannya melalui seminar dengan judul “Sebuah Roadmap Sistem Pendidikan Alternatif Dalam Pusaran Pandemi dan Perkembangan Teknologi Menyambut Indonesia Emas 2045”. Melalui seminar tersebut para alumni PPSA 23 telah merumuskan konsepsi pemikirannya terkait sebuah roadmap sistem pendidikan alternatif yang dihadapkan dalam kondisi pusaran pandemi dan perkembangan teknologi menyambut Indonesia Emas 2045.  

Deputi Pendidkan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Sugeng Santoso dalam kesempatan tersebut menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan PPSA 23 berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil sidang Dewan Penilai yang dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 telah memutuskan dan menetapkan bahwa 60 orang peserta PPSA 23 dinyatakan lulus dan berhak menerima ijazah.

Pendidikan PPSA 23 tahun 2021 Lemhannas RI dilaksanakan selama 6 bulan yang dibuka tanggal 14 April 2021 dan ditutup tanggal 14 oktober 2021 dibagi dua tahap, diikuti jumlah peserta sebanyak 60 orang, terdiri dari:

MPR RI :   1 orang

Kementerian :   5 orang

Organisasi Masyarakat :   6 orang

Lembaga Non Struktural :  8 orang

Pemerintah Provinsi :   1 orang

Kopertis :   1 orang

Partai Politik :   2 orang

TNI : 28 orang

POLRI :  8 orang

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor  : PR/    14   /X/2021

Tanggal :  13 Oktober 2021

Jakarta – Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjodjo melaporkan hasil kajian Lemhannas RI tentang hilirisasi mineral strategis dan logam tanah jarang. Menurutnya, pengembangan mineral strategis mampu menopang kebutuhan industri di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak tergantung pada luar negeri.

“Negara kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa itu, kami yakin dalam 3 sampai 4 tahun ke depan, melalui manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel,” kata Agus Widjojo pada Pengarahan Presiden RI pada peserta PPSA 23 dan PPRA 62 Lemhannas RI di Istana Negara, (13/10).

Berdasarkan hasil kajian Lemhannas RI, hilirisasi industri nikel akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel secara signifikan. Jika diolah menjadi sel baterai, nilainya dapat meningkat menjadi enam sampai tujuh kali lipat.

Namun, lanjut Agus Widjojo, teknologi pengembangan smelter hanya mendukung industri baja dan stainless steel, bukan mendukung industri baterai listrik dan bateri kendaraan listrik. Secara metalurgi, industry baterai hanya bisa didukung oleh teknologi hydrometallurgy yang umumnya berupa HPAL (High Pressure Acidic Leaching), sedangkan pada tahun 2021, baru satu pengolahan yang menggunakan teknologi HPAL di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo setuju bahwa semua komoditas yang ada harus didorong hilirisasi dan industrialisasinya. Misalnya nikel, dapat diolah menjadi katoda baterai, stainless steel, dan lithium baterai. Kerjasama antara BUMN dengan swasta dapat meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.

“Entah itu kerjasama BUMN dengan swasta luar atau swasta sendiri, tapi yang jelas nilai tambah itu ada di dalam wadah kita. Karena kita ingin mengintegrasikan Krakatau Steel, lithium baterai dari industi turunan nikel dengan industri otomotif,” kata Presiden Joko Widodo.

Hasil kajian Lemhannas RI menyebutkan ada lima variable utama pendorong terciptanya hilirisasi mineral strategis dan logam tanah jarang. Pertama, kegiatan eksplorasi mineral dan inventarisasi termasuk integrasi data sumber kekayaan mineral kita. Kedua, keselerasan regulasi antar kementerian atau instansi terkait dan penegakan hukum.

Ketiga, ketersediaan energi murah, utamanya energi hijau. Keempat, pengendalian ekspor mineral. Kelima, penguasaan teknologi pengolahan baik pierometalurgy (smelter) yang optimal dan hydrometallurgy.

Selain nikel, ada empat jenis mineral strategis yang menjadi kajian utama, yaitu: bauksit, tembaga, timah, dan besi.

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia merupakan anugerah bagi bangsa untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam menyambut Indonesia 2045. Oleh sebab itu, mineral dan batu bara (minerba) harus menjadi pondasi dalam rangka memajukan negara, sehingga Indonesia tidak lagi kehilangan kesempatan untuk mengintegrasikan industri-industri besar yang dimiliki.

Pengarahan Presiden RI ini dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 13 Oktober 2021, pukul 10.00 s.d. 11.00 WIB dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P; Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo; Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Wieko Syofyan; Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P.; Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MP; Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc.; serta perwakilan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor  : PR/    15   /X/2021

Tanggal :  13 Oktober 2021

Jakarta – Pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek negatif pada kondisi ekonomi di Indonesia. Namun, tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo mulai menggerakkan kondisi perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, peserta PPRA 62 Lemhannas RI menemukan hal menarik untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, yaitu melalui kekuatan modal sosial budaya.

“Kalau kita melihat bahwa seluruh negara akan berusaha mengkapitalisasi modal sosial modal budaya menjadi suatu produk. Untuk negara-negara miskin tentu berusaha bagaimana caranya, sehingga itu akan menjadi sebuah produk kreatif yang akan mendorong perekonomian,” kata Kolonel Pnb Aldrin P. Mongan saat menyampaikan hasil seminar PPRA 62 pada pengarahan Presiden RI di Istana Negara, (13/10).

Menurut data UNESCO 2018, kapitalisasi dari culture values atau modal kapital dari modal sosial budaya sebanyak USD 2.250 milyar. Sedangkan PDB industri kreatif di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak Rp.1.134 trilyun, dengan modal sosial budaya kuliner sebesar 41% atau Rp.455,44 trilyun, nilai ekspor produk kelapa sebanyak USD 1.032 juta, serta nilai ekspor rempah dan herbal sebanyak USD 9.64 juta.

Komodifikasi modal sosial budaya dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan, khususnya pada sektor pariwisata, yakni dengan melakukan pengembangan produk dan pasar, inovasi, pemberdayaan masyarakat, digitalisasi, dan dukungan regulasi.

Ada empat rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden terkait pemulihan ekonomi sosial melalui modal sosial budaya. Pertama, membentuk lembaga khusus untuk mengkaji, mengembangkan, memberdayakan, menyiapkan infrastruktur, mempromosikan secara luas hasil modal sosial dan budaya. Kedua, membuat regulasi yang mendorong peningkatan modal sosial dan budaya beserta ekosistemnya.

Ketiga, mengintegrasikan dan memfasilitasi semua kegiatan yang menggerakkan ekonomi kerakyatan dan akan membangkitkan sektor pariwisata. Keempat, melakukan mapping culture-based economic untuk menjadi acuan tambahan dalam perencanaan pembangunan di pusat dan di daerah, dan menjadikannya new pathway pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sejalan dengan pathway lainnya seperti low carbon development dan mainstream development pathway.

Di sisi lain, peserta PPSA 23 Prof. Dr. Agus Surono juga menyampaikan hasil seminar PPSA dengan judul “Roadmap Sistem Pendidikan Alternatif dalam Pusaran Pandemi dan Perkembangan Teknologi untuk Menyambut Indonesia 2045”. Menurutnya, kondisi disrupsi di Indonesia terjadi karena adanya pandemi Covid-19 dan perkembangan teknologi yang cepat.

“Kondisi disrupsi terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah karena adanya pandemi dan yang kedua karena adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang sangat dinamis sehingga memerlukan suatu langkah-langkah antisipatif dengan inovasi, inovatif, dan kreatif,” kata Agus Surono.

Berdasarkan hasil seminar, ditemukan tiga strategi dalam peta jalan sistem pendidikan alternatif, yaitu tahap pemberdayaan, peningkatan kapasitas guru dan dosen, serta tahap pengembangan dan penguatan. Oleh sebab itu, ada dua rekomendasi yang disampaikan oleh Agus Surono kepada Presiden, yaitu rekomendasi secara umum dan rekomendasi secara khusus.

Rekomendasi secara umum terdiri dari, pendidikan karakter, penyiapan nilai karakter, rencana aksi nasional tentang nilai-nilai karakter, dan harmonisasi sinkronisasi. Kemudian, rekomendasi secara khusus terdiri dari enam hal. Pertama, undang-undang sistem Pendidikan nasional yang komprehensif.

Kedua, perubahan konseptual jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ketiga, perubahan pendanaan pendidikan, difokuskan ke dalam peningkatan kapasitas guru dan dosen. Keempat, perubahan konseptual kurikulum menuju proses belajar yang aktif, kreatif, dan inovatif. Kelima, perubahan pendidikan vokasi dalam sistem Pendidikan nasional agar sesuai kompetensi kerangka kualifikasi Indonesia (KKNI).

Keenam, penerapan pendidikan karakter secara utuh pada semua jenjang pendidikan, melalui integrasi dan implementasi, pendalaman, serta penguatan.

Pada akhir pengarahan, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan yang telah disampaikan oleh Lemhannas RI.

Pengarahan Presiden RI ini dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 13 Oktober 2021, pukul 10.00 s.d. 11.00 WIB dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P; Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo; Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Wieko Syofyan; Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P.; Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MP; Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc.; serta perwakilan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor  : PR/    13    /X/2021

Tanggal :  13 Oktober 2021

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo menegaskan harus ada perubahan-perubahan secara fundamental dan cepat untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan global yang ada. Menurutnya, Pendidikan tinggi di Indonesia harus bisa memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya.

“Namanya SDM betul-betul harus menjadi concern kita. Pendidikan tinggi kita ini harus memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan talentanya. Jangan dipagari oleh program-program studi di fakultas yang justru membelenggu, karena semuanya nanti akan hybrid, hybrid knowledge, hybrid skill, semuanya akan kesana,” kata Presiden saat memberikan pengarahan secara hybrid pada peserta PPSA 23 dan PPRA 62 di Istana Negara, (13/10).

Perubahan dunia yang sangat cepat akibat revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, dan pandemi Covid-19 menimbulkan ketidakpastian dunia yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, Indonesia perlu semakin arif mengembangkan teknologi, sekaligus aktif mengakuisisi teknologi-teknologi baru, terutama teknologi digital dan data.

Menurut Joko Widodo, ke depan akan banyak pekerjaan yang hilang dan akan muncul jenis pekerjaan baru. Oleh sebab itu, mahasiswa harus siap belajar, siap menghadapi perubahan, dan memahami semua perkembangan ilmu, seperti matematika, statistik, bahasa inggris, ilmu komputer, bahkan bahasa pemrograman.

“Perkembangan-perkembangan seperti ini kalau tidak kita segera antisipasi, kita bisa tertinggal. Jadi, mungkin di fakultas kedokteran ya harus secepatnya dimulai ada mata kuliah robotic. Sehingga skill untuk hal-hal baru harus selalu diupdate teknologinya,” kata Joko Widodo

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, perguruan tinggi harus mendorong mahasiswanya untuk belajar dimana saja, dengan siapa saja, mencoba hal-hal baru, dan tidak terjebak dengan rutinitas yang monoton. Misalnya, memberikan kesempatan pada para mahasiswa untuk belajar di sebuah perusahaan teknologi.

“Taruh mahasiswa di sebuah perusahaan teknologi untuk mereka belajar, misalnya apa itu Hyperloop, apa itu Space X, apa itu Advance Robotic. Semuanya memang harus, karena kecepatan perubahan itu betul-betul sangat cepat,” kata Joko Widodo.

Selain itu, pendidikan tinggi juga harus mencetak serta melahirkan mahasiswa yang unggul dan utuh, sehat jasmani dan rohani, budi pekertinya baik, juga memiliki kebangsaan nasionalisme yang baik. Sehingga, tugas perguruan tinggi tidak hanya mendidik di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus. Artinya, perguruan tinggi memiliki tugas yang tidak mudah dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Pengarahan Presiden RI ini dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 13 Oktober 2021, pukul 10.00 s.d. 11.00 WIB dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P; Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo; Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Wieko Syofyan; Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P.; Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MP; Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc.; serta perwakilan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI