Kekuatan Modal Sosial dan Budaya Mampu Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Press Release

Nomor  : PR/    15   /X/2021

Tanggal :  13 Oktober 2021

Jakarta – Pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek negatif pada kondisi ekonomi di Indonesia. Namun, tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo mulai menggerakkan kondisi perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, peserta PPRA 62 Lemhannas RI menemukan hal menarik untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, yaitu melalui kekuatan modal sosial budaya.

“Kalau kita melihat bahwa seluruh negara akan berusaha mengkapitalisasi modal sosial modal budaya menjadi suatu produk. Untuk negara-negara miskin tentu berusaha bagaimana caranya, sehingga itu akan menjadi sebuah produk kreatif yang akan mendorong perekonomian,” kata Kolonel Pnb Aldrin P. Mongan saat menyampaikan hasil seminar PPRA 62 pada pengarahan Presiden RI di Istana Negara, (13/10).

Menurut data UNESCO 2018, kapitalisasi dari culture values atau modal kapital dari modal sosial budaya sebanyak USD 2.250 milyar. Sedangkan PDB industri kreatif di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak Rp.1.134 trilyun, dengan modal sosial budaya kuliner sebesar 41% atau Rp.455,44 trilyun, nilai ekspor produk kelapa sebanyak USD 1.032 juta, serta nilai ekspor rempah dan herbal sebanyak USD 9.64 juta.

Komodifikasi modal sosial budaya dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan, khususnya pada sektor pariwisata, yakni dengan melakukan pengembangan produk dan pasar, inovasi, pemberdayaan masyarakat, digitalisasi, dan dukungan regulasi.

Ada empat rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden terkait pemulihan ekonomi sosial melalui modal sosial budaya. Pertama, membentuk lembaga khusus untuk mengkaji, mengembangkan, memberdayakan, menyiapkan infrastruktur, mempromosikan secara luas hasil modal sosial dan budaya. Kedua, membuat regulasi yang mendorong peningkatan modal sosial dan budaya beserta ekosistemnya.

Ketiga, mengintegrasikan dan memfasilitasi semua kegiatan yang menggerakkan ekonomi kerakyatan dan akan membangkitkan sektor pariwisata. Keempat, melakukan mapping culture-based economic untuk menjadi acuan tambahan dalam perencanaan pembangunan di pusat dan di daerah, dan menjadikannya new pathway pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sejalan dengan pathway lainnya seperti low carbon development dan mainstream development pathway.

Di sisi lain, peserta PPSA 23 Prof. Dr. Agus Surono juga menyampaikan hasil seminar PPSA dengan judul “Roadmap Sistem Pendidikan Alternatif dalam Pusaran Pandemi dan Perkembangan Teknologi untuk Menyambut Indonesia 2045”. Menurutnya, kondisi disrupsi di Indonesia terjadi karena adanya pandemi Covid-19 dan perkembangan teknologi yang cepat.

“Kondisi disrupsi terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah karena adanya pandemi dan yang kedua karena adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang sangat dinamis sehingga memerlukan suatu langkah-langkah antisipatif dengan inovasi, inovatif, dan kreatif,” kata Agus Surono.

Berdasarkan hasil seminar, ditemukan tiga strategi dalam peta jalan sistem pendidikan alternatif, yaitu tahap pemberdayaan, peningkatan kapasitas guru dan dosen, serta tahap pengembangan dan penguatan. Oleh sebab itu, ada dua rekomendasi yang disampaikan oleh Agus Surono kepada Presiden, yaitu rekomendasi secara umum dan rekomendasi secara khusus.

Rekomendasi secara umum terdiri dari, pendidikan karakter, penyiapan nilai karakter, rencana aksi nasional tentang nilai-nilai karakter, dan harmonisasi sinkronisasi. Kemudian, rekomendasi secara khusus terdiri dari enam hal. Pertama, undang-undang sistem Pendidikan nasional yang komprehensif.

Kedua, perubahan konseptual jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ketiga, perubahan pendanaan pendidikan, difokuskan ke dalam peningkatan kapasitas guru dan dosen. Keempat, perubahan konseptual kurikulum menuju proses belajar yang aktif, kreatif, dan inovatif. Kelima, perubahan pendidikan vokasi dalam sistem Pendidikan nasional agar sesuai kompetensi kerangka kualifikasi Indonesia (KKNI).

Keenam, penerapan pendidikan karakter secara utuh pada semua jenjang pendidikan, melalui integrasi dan implementasi, pendalaman, serta penguatan.

Pada akhir pengarahan, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan yang telah disampaikan oleh Lemhannas RI.

Pengarahan Presiden RI ini dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 13 Oktober 2021, pukul 10.00 s.d. 11.00 WIB dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P; Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo; Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Wieko Syofyan; Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P.; Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MP; Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc.; serta perwakilan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749