Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) H. Tjahjo Kumolo, S.H., dan Wali Kota Surabaya Dr. (HC) Ir. Tri Rismaharini, M.T. menjadi narasumber dalam diskusi panel Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Selasa, 30 Juni 2020. Topik yang diangkat pada diskusi panel tersebut adalah “Penguatan Integritas Pemimpin dalam Kehidupan Nasional”.

“KPK berperan sentral dalam rangka memberantas tindak korupsi apa pun bentuknya,” tutur Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. mengawali ceramahnya. Lebih lanjut Firli menegaskan bahwa KPK tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. KPK hanya bisa melakukan penegakan hukum melalui kewenangan KPK, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan pemutusan pengadilan sesuai dengan putusan yang sudah tetap.

Pada kesempatan tersebut Firli menegaskan bahwa yang bisa menghentikan korupsi hanya integritas. “Rekan-rekan sekarang disiapkan untuk pimpinan nasional, tentu integritas menjadi penting,” kata Firli.

Cara untuk menghilangkan korupsi adalah dengan membangun integritas. Integritas bisa dimulai dari diri sendiri, unit kerja, satuan kerja, sampai tingkat lembaga. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata sebagai pimpinan, keseriusan membenahi sistem dan tata kelola, serta menerapkan penghargaan atas kinerja dan hukuman atas pelanggaran. “Untuk melawan korupsi tidak ada kata lain kecuali kita lawan dengan integritas” ujar Firli.

Mendukung pernyataan Firli bahwa peserta PPRA 61 disiapkan menjadi pemimpin nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) H. Tjahjo Kumolo, S.H. menyatakan bahwa peserta PPRA 61 diharapkan mampu membangun pola pikir yang komprehensif dan integral secara keseluruhan. “Diharapkan peserta mampu membangun pola pikir yang komprehensif integral secara keseluruhan,” kata Tjahjo.

Thahjo menjelaskan bahwa salah satu visi misi Presiden Jokowi adalah melakukan reformasi birokrasi. Lebih mendalam konteksnya adalah penataan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya adalah mewujudkan ASN yang melayani masyarakat, ASN yang mempercepat proses perijinan, ASN yang mempunyai integritas, dan ASN yang produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang melayani, yang lebih banyak mendengar, mau memahami orang lain dan berempati, mampu mengendalikan diri, mampu mengatasi keadaan, mampu mengatasi keadaan, mampu memegang amanah, dan peduli terhadap keselamatan rakyat.

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Surabaya Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T. menyampaikan bahwa saat ini fokus Risma adalah membuat ASN bekerja seefektif dan seefisien mungkin dengan anggaran yang efektif dan efisien. “Itu memang sulit jika orang per orang memperbaikinya, maka yang dilakukan adalah membuat sistem,” kata Risma.

Sistem yang dibuat juga untuk menghilangkan paradigma ASN bekerja mulai pukul 7, hasil 0, dan pulang pukul 2. Risma membuat sistem pengelolaan yang memaksa ASN harus bekerja dengan membuahkan hasil dan bisa langsung dikontrol. Beberapa contoh sistemnya adalah sistem pengelolaan keuangan daerah, e-sdm, e-monitoring, e-education, dan e-health.

Putri sulung Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Rabu, 24 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut Alissa mengangkat topik “Menakar Perkembangan Politik Identitas dan Pengaruhnya Terhadap Komitmen Pemimpin Nasional Untuk Menjaga Keutuhan NKRI”.

“Sebetulnya narasi kebencian tidak hanya terjadi di Indonesia, dan tidak hanya terjadi pada masyarakat muslim,” kata Alissa mengawali ceramahnya. Lebih lanjut Alissa menjelaskan bahwa narasi kebencian yang biasanya menjadi narasi identitas sebenarnya tidak terkait dengan agama dan tidak terkait dengan negara. Narasi identitas juga bukan hanya tentang agama, tetapi bisa juga tentang ideologi.

 “Persoalan identitas kelompok bukan hanya persoalan Indonesia, bukan hanya persoalan agama tertentu, tetapi adalah persoalan global,” ujar Alissa. Menurut Alissa, identitas kelompok di Indonesia memang sangat mudah menyebar. Hal itu disebabkan karena banyak masyarakat Indonesia yang adalah masyarakat yang sosiosentris, yakni meletakan kepentingan kelompok, identitas kelompok, agenda kelompok, serta aturan kelompok di atas aturan individu. “Karena sosiosentris, jadi mudah sekali menyulut identitas politik,” tutur Alissa.

Secara umum identitas politik adalah membawa aspirasi dan agenda politik kelompok, serta menggunakan identitas kelompok sebagai bahan bakar. Kemudian narasi-narasi yang digunakan adalah narasi kebencian, karena narasi kebencian menggugah rasa terancam pada suatu kelompok.

Selanjutnya Alissa menjelaskan desentralisasi pemerintahan yang terkait dengan komitmen pemimpin, terutama pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal tersebut membawa konsekuensi, yakni distribusi lokus perebutan kekuasaan politik berada di tingkat lokal yang membuat kontrak politik menjadi cukup di tingkat lokal, tidak perlu ditingkat nasional. Hal tersebut membuat pressure group (kelompok penekan) berada di tingkat lokal dan mayoritarianisme juga ada di tingkat lokal.

Mengutip salah satu pernyataan Abdurrahman Wahid, Alissa menegaskan bahwa masalah di kehidupan sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukan mencapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan sebagai bangsa. Oleh karena itu, untuk menjaga agar bisa mempertahankan Indonesia diperlukan Pancasila sebagai asas dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. “Tanpa Pancasila, negara akan bubar,” ujar Alissa.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi narasumber dalam acara Happy Parenting with Novita Tandry, Rabu (24/06).

“Tadinya penyelenggaraan pendidikan, kegiatan proses belajar mengajar, diadakan tatap muka, sekarang dilaksanakan berdasarkan online,” kata Agus menjelaskan penyesuaian kegiatan-kegiatan Lemhannas RI di masa pandemi Covid-19. 

Menurut Agus dibalik pandemi Covid-19 ada hikmah yang dapat diambil, yakni memaksa seluruh elemen melakukan percepatan untuk terbiasa dengan teknologi komunikasi dan melakukan banyak hal melalui dalam jaringan. Lemhannas RI dalam hal ini dipaksa menyesuaikan metodologi pengajaran dan sarana prasarana teknologi. “Kita dipaksa cepat berbenah untuk menyiapkan perlengkapan teknologi untuk dari offline menjadi online,” ujar Agus.

Hikmah lainnya dari pembelajaran jarak jauh adalah lebih memberi penekanan pada fokus harus pada peserta dan aktivitas peserta, pengajar sifatnya hanya memfasilitasi saja. Oleh karena itu, paradigma semakin bergeser dari pembelajaran satu arah menjadi lebih interaktif. “Untuk menyadarkan bahwa belajar itu akan sangat ditentukan oleh para peserta” tutur Agus.

Sepertinya halnya Lemhannas RI yang harus melakukan penyesuaian dalam masa pandemi ini, orang tua juga perlu beradaptasi dalam mengasuh dan mendidik anak pada kondisi saat ini. Agus menyampaikan bahwa para orang dewasa perlu untuk memikirkan kegiatan bagi anak-anak yang dapat disesuaikan dengan keadaan saat ini. Misalnya sekolah dan bersosialisasi, karena sekolah harus dilakukan dari rumah sehingga anak-anak tidak bisa bersosialisasi secara tatap muka dengan teman sebayanya. Hal tersebut harus dicari jalan keluar terbaik walaupun tidak mungkin sama dengan keadaan biasanya. “Kita pikirkan caranya bagaimana, walaupun tidak mungkin menggantikan,” kata Agus.

Pandemi Covid-19 juga membawa hikmah untuk orang tua, yaitu dalam membangun kedekatan. Menurut Agus, keadaan seperti ini adalah keadaan yang berpeluang untuk membangun kebersamaan antara anggota keluarga. Keadaan saat ini harus dimanfaatkan sebagai waktu berkualitas antara orang tua dengan anak.

Agus juga mengingatkan bahwa betapapun sulit dan banyaknya tantangan bagi orang tua dalam menghadapi pandemi ini, orang tua harus menghadapi dengan bijaksana. Semua kesulitan atau hal-hal yang tidak diinginkan harus diselesaikan antara orang tua dan jangan sampai mempengaruhi anak. Agus menegaskan bahwa perilaku orang tua akan menjadi contoh bagi perilaku anak yang dalam perkembangannya akan membentuk pribadi anak.

Komisi I DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lemhannas RI dan Wantannas terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Lemhannas RI Tahun 2021 serta isu-isu aktual pada Selasa, 23 Juni 2020 di Ruang Rapat Komisi I DPR RI.

“Pada masa pandemi Covid-19, Lemhannas RI telah melakukan protokol kesehatan dengan melaksanakan pengukuran suhu tubuh, physical distancing pada pelaksanaan kegiatan, penyediaan hand sanitizer, penggunaan masker, penyemprotan disinfektan, rapid test dan pemberian bantuan Alat Pelindung Diri (APD), dan untuk operasional pelaksanaan Program Lemhannas RI menggunakan daring,” ujar Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo mengawali penjelasan Lemhannas RI kepada Komisi I DPR RI.

Selanjutnya Agus menjelaskan agenda pertama rapat, yaitu terkait tugas, fungsi, dan evaluasi pelaksanaan program Lemhannas RI T.A. 2020. Agus menyampaikan bahwa Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI telah melaksanakan kegiatan Program Pendidikan Reguler Angkatan ke 60 dan 61, dan pada semester kedua akan menyelenggarakan Program Pemantapan Pimpinan Daerah (P3DA). Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI telah melaksanakan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Dialog Wawasan Kebangsaan, serta akan menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (PUP).

Selanjutnya, Kedeputian Pengkajian Strategik telah dan akan melaksanakan empat Kajian Jangka Panjang dan empat Kajian Quick Response, meliputi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial-Budaya dan Pertahanan Keamanan. Dua kajian telah dilaksanakan dan enam kajian dalam proses penyelesaian.

Kontribusi Lemhannas RI lainnya dengan sasaran Percepatan Peningkatan Pembinaan Ketahanan Nasional adalah melalui kegiatan Audiensi dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Pertemuan dan Diskusi dengan Mufakat Budaya Indonesia (MBI), Pertemuan dengan Maktab Ketahanan Nasional Malaysia, serta beberapa kegiatan lainnya.

“Lemhannas RI membuat daftar pertanyaan kepada Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kajian-kajian tersebut sebagai tindak lanjut, sampai hari ini pertanyaan-pertanyaan yang Lemhannas RI buat hasilnya baik dan sangat baik. Juga ada beberapa kajian yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian / Lembaga terkait, seperti BSSN dan Kemenko PMK,” ujar Deputi Pengkajian Strategis Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menjelaskan tindak lanjut kajian-kajian yang selama ini telah disusun Lemhannas RI.

Melanjutkan agenda pembahasan kedua, Agus menyampaikan Rencana Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI T.A. 2021. Pada Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, akan diselenggarakan PPRA, PPSA, dan P3DA. Sedangkan pada Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan diselenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Pelatihan untuk Pelatih, dan Dialog Kebangsaan. Selanjutnya, Kedeputian Pengkajian Strategik akan menyelenggarakan (4) empat Kajian Jangka Panjang, (4) empat Jangka Menengah, (4) empat Jangka Pendek, (48) empat puluh delapan Quick Response dan Kajian Urgen dan Cepat.

“Komisi I DPR RI mengapresiasi Lemhannas RI dalam beberapa kajian, untuk selanjutnya Komisi I DPR RI juga mendorong Lemhannas khususnya Tatanan Kehidupan Baru di era new normal pasca pandemi Covid-19 yang rekomendasinya menjadi rujukan kebijakan Pemerintah dalam menyiapkan kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa yang lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRI RI Teuku Riefky Harsya menanggapi penjelasan Lemhannas RI.

Rapat kemudian ditutup dengan pembacaan poin-poin kesimpulan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya yang menyampaikan dukungan dan harapan terhadap Lemhannas RI dan Wantannas sesuai tugas dan fungsinya. "Komisi I mendukung dan berharap peran serta Lemhanas dan Wantannas sesuai tupoksinya, terutama terhadap dinamika baru yang terjadi. termasuk new normal di segala bidang, segala sendi dalam bernegara dan berbangsa tentu masukan Lemhannas dan Wantannas ini sangat penting untuk bangsa ke depan," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya.