Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Heru Winarko memberikan ceramah dengan topik “Bersinergi Menyelamatkan Generasi dan Menjaga Negeri dari Ancaman Kejahatan Narkoba“ kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61 pada pada Rabu, (15/07).

Pada kesempatan tersebut Heru menjelaskan mengenai pola internasional perdagangan narkoba, yakni The Golden Triangle, The Golden Crescent, dan The Golden Peacock. Pertama adalah The Golden Triangle atau Segitiga Emas yang terdiri dari Thailand, Myanmar, dan Laos. Kedua adalah The Golden Crescent atau Bulan Sabit Emas yakni Afganistan, Pakistan, dan Iran. Ketiga adalah The Golden Peacock yang berasal dari Amerika Latin.

“BNN membangun strategi defence active (pertahanan aktif),” ujar Heru. Pertahanan aktif dilakukan sebagai upaya dalam pencegahan peredaran gelap, pemberantasan peredaran gelap, pencegahan penyalahgunaan, pemberantasan penyalahgunaan, serta pemulihan dan rehabilitasi. Dalam mewujudkan pertahanan aktif, BNN bekerja sama dengan badan narkotika negara lain, mendatangi negara-negara yang terlibat dalam pola internasional perdagangan narkoba, saling bertukar informasi, dan mengupayakan mitigasi. “Jadi dari hulunya kita lakukan pencegahan dan pemberantasan,” tutur Heru.

Heru juga menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu celah dalam pengedaran narkoba. Oleh karena itu, BNN melakukan operasi siber untuk memberantas peredaran narkoba melalui dunia maya.

“Menangani narkoba harus holistik, harus komprehensif, tidak bisa parsial,” ujar Heru. Hal tersebut juga mendorong BNN membuat kebijakan dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang terdiri dari langkah Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi.

Pertama adalah Pencegahan dengan membangun sistem pencegahan dan membangun kemampuan masyarakat dalam menjaga dan melindungi setiap individu dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian Pemberantasan, yakni dengan memperkuat hubungan kerja sama baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mencegah masuknya narkoba dari luar negeri ke NKRI sehingga tidak beredar di masyarakat. Pada langkah Pemberantasan juga dilakukan penindakan pada pelaku dan perampasan aset pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba.

Terakhir adalah Rehabilitasi, yaitu membangun sistem rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba yang komprehensif dan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan penyalahguna dan pecandu narkoba.

Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Komisariat Provinsi (Komprov) DKI Jakarta masa bakti 2020-2025 dikukuhkan dan dilantik bertempat di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, (10/07).  “Saya sangat berharap Saudara terima ini sebagai suatu kehormatan, terima ini sebagai suatu kepercayaan. Ketika Saudara menerima kepercayaan dan kehormatan seperti ini, tekadkan di dalam hati akan berusaha tidak mengecewakan kepercayaan dan kehormatan,” ujar Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Pada kesempatan tersebut, Agum menyampaikan bahwa IKAL adalah suatu organisasi yang bercirikan berwatak pejuang dan berwatak negarawan. Sehingga apa yang ada di benak para pengurus dan para anggota adalah bagaimana bisa berpikir dan berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu Agum menyampaikan hal yang dapat dipedomani.

Agum mengingatkan para anggota IKAL untuk yakin bahwa di negeri ini tidak akan ada pemimpin yang menginginkan rakyatnya sengsara. Menurut Agum, yang ada adalah seni seorang pemimpin dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi dan seni dalam mencari solusi dalam mengatasi masalah tersebut. “Tugas IKAL adalah bagaimana kita dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemimpin untuk mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi sekaligus memberikan solusi  bagaimana cara pemecahan,” ujar Agum.

Agum juga menyampaikan harapannya kepada seluruh anggota IKAL agar dewasa dalam berdemokrasi, dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nuansa demokrasi. Dewasa berdemokrasi yang dimaksud adalah menyadari bahwa perbedaan dalam pemilihan bersifat sementara, perbedaan dalam pemilihan akan berakhir dan harus berakhir ketika pemilihan tersebut selesai. “Tugas sekarang dan ke depan adalah merajut kembali persatuan untuk bisa mengawal perjalanan bangsa Indonesia menuju ke yang dicita-citakan bangsa Indonesia,” kata Agum.

“Antara IKAL dan Lemhannas RI bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengawali sambutannya. Menurut Agus, reputasi dan nama lembaga, akan sangat ditentukan oleh kiprah dan perilaku para alumninya.

Pada kesempatan tersebut, Agus menyampaikan harapannya pada Pengurus IKAL Komprov DKI Jakarta agar dapat mengembang amanat dan menjalankan tugasnya dengan memberikan pengabdian terbaik. “Selamat dan semoga Pengurus IKAL Komprov DKI Jakarta mampu mengemban amanat dan tugasnya dalam memberikan pengabdian terbaik kepada  masyarakat, bangsa, dan negara,” tutur Agus.

“Saya berharap IKAL bisa menjadi salah satu simbol yang ikut mendorong hadirnya keadilan sosial dan ikut menjaga simbol-simbol persatuan yang ada di bangsa kita,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D. yang turut hadir dalam kesempatan tersebut. Anies menyampaikan bahwa republik ini didirikan karena ingin ada keadilan sosial, dan jika sudah ada keadilan sosial maka muncul persatuan. Anies juga menyampaikan harapannya pada Pengurus IKAL Komprov DKI Jakarta untuk dapat menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya.

Pengukuhan dan pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Umum IKAL Nomor 01/VII/2020/IKAL Tentang Susunan Pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2020-2025.

Susunan Pengurus IKAL Komprov DKI Jakarta masa bakti 2020-2025 diketuai oleh Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si., dengan Wakil Ketua I Irjen Pol M. Iqbal, S.I.K., M.H, Wakil Ketua II Dr. Edi Slamet Irianto, M.Si, dan Wakil Ketua III Isfan Fajar Satryo, S.E. Kemudian sebagai Sekretaris Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A, Wakil Sekretaris I Dr. Ir. Peppy Fachrial, M.M, Wakil Sekretaris II H. Widodo Edi Sektianto, S.PI., M.M., dan Wakil Sekretaris III Dr. Bambang Utoyo, A.K., M.Si. Selanjutnya bertanggung jawab sebagai Bendahara, yaitu Dr. Agus Suparman, S.E., M.M, Wakil Bendahara I Dr. Eddy Ramontorong, S.E., M.Si, dan Wakil Bendahara II Brigjen TNI Dr. P. Theresia E.P.U., M.M.

Dipimpin Inspektur Jenderal Polisi Drs. R. Z. Panca Putra, sebanyak 13 orang Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Republik Indonesia (Sespimti Lemdiklat Polri) mengunjungi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), pada Selasa, (14/07).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Pada kesempatan tersebut Agus menjelaskan bahwa Lemhannas RI dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan untuk menyamakan paradigma berpikir para pimpinan strategis tingkat nasional. Dalam menentukan suatu kebijakan, para peserta dididik untuk tidak memikirkan meja kekuasaan sendiri tetapi harus mempertimbangan implikasi kebijakan tersebut dari segala aspek termasuk dari sisi persatuan dan kesatuan Indonesia.

Agus juga menegaskan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah untuk membekali peningkatan kompetensi dan kapasitas individu. Jika individu seseorang kompetensinya semakin baik, maka makin tinggi peradabannya. Kompetensi dan kapasitas individu juga menjadi perhatian dalam pendidikan di Lemhannas RI. “Semua yang diberikan pada peserta di sini, kita harapkan untuk bisa ditampung dan diakomodasi di dalam produk mereka bekerja, yaitu kebijakan publik,” tutur Agus.

“Tujuan negara kita adalah terciptanya bangsa Indonesia yang bersatu, cerdas, sejahtera, maju, mandiri, adil, dan makmur,” kata Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan 61, Kamis, (09/07).

Pada kuliah umum tersebut, K. H. Ma’ruf Amin membahas mengenai dua tema seminar dari peserta PPRA 60 dan 61 yakni “Revitalisasi BUMN untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan “Nasionalisme di Era Global dan Pemahaman Kebangsaan”. K. H. Ma’ruf Amin menganggap kedua tema tersebut sangat relevan dengan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini.

Lebih lanjut K. H. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan negara yang sebelumnya disebutkan, pemerintah bersama segenap elemen bangsa sejak masa awal Republik Indonesia berdiri telah menjalankan berbagai kebijakan dan langkah pembangunan sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi pada masanya. Menurut K. H. Ma’ruf Amin, capaian yang diraih pada satu periode pemerintahan merupakan kontribusi yang menjadi landasan dan langkah lanjutan bagi pemerintahan berikutnya. Oleh karena itu, kemajuan yang dicapai pada satu masa merupakan akumulasi dari capaian periode-periode sebelumnya dan harus tetap diabdikan untuk mencapai tujuan pendirian negara. “Meski pemerintahan berganti, namun pembangunan nasional harus terus berjalan secara berkesinambungan,” ujar K. H. Ma’ruf Amin.

Kemudian K. H. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa BUMN dibentuk dengan tujuan utama memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara serta memberikan kemanfaatan melalui layanan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, namun menurut Kementerian BUMN jumlah dan cakupan bidang tersebut terlalu besar dan luas sehingga perlu dikurangi dan dirampingkan sesuai dengan line of business dan kebutuhan pembangunan agar lebih efisien, kompetitif, dan memberikan hasil yang lebih baik.

Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu respons pemerintah dalam menghadapi persaingan global sekaligus untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. “Sesuai dengan tujuan pembentukannya, diharapkan BUMN ke depan akan lebih mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional termasuk dalam turut serta membesarkan UMKM,” ujar K. H. Ma’ruf Amin.

Selanjutnya K. H. Ma’ruf Amin membahas mengenai tema kedua, yaitu “Nasionalisme di Era Global dan Pemahaman Kebangsaan”. Menurut K. H. Ma’ruf Amin, nasionalisme pada intinya adalah kesadaran dan rasa cinta tanah air. Sementara globalisasi saat ini adalah suatu keniscayaan dan bukan lagi suatu pilihan. Globalisasi memang dimulai sejak adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia membangun hubungan tanpa dibatasi jarak dan waktu serta dapat melakukan berbagai hal secara virtual yang tidak menuntut kehadiran fisik.

Dengan teknologi internet, siapa pun dapat mengunduh dan mengunggah informasi serta bertransaksi tanpa batas ruang dan waktu. Tetapi, pada saat yang sama para pelaku kejahatan juga menikmati keleluasaan itu seperti untuk memperdagangkan narkoba, menyebar paham radikalisme, dan terorisme. “Jadi globalisasi tidak hanya membuka peluang bagi kemajuan dan manfaat, tetapi juga tantangan dan ancaman,” lanjut K. H. Ma’ruf Amin.

Oleh karena itu, nasionalisme dan rasa cinta tanah air generasi muda tidak cukup dipupuk dengan cara-cara lama, melainkan harus mampu diberikan pengertian nasionalisme yang kontekstual, yang memberikan pemahaman tentang jati diri dan semangat kebangsaan yang tidak saja kokoh memegang prinsip, tapi sekaligus juga menghargai perbedaan dan pentingnya kolaborasi antarbangsa. “Dalam konteks globalisasi, nasionalisme harus ditampilkan bukan lagi dengan semangat primordial yang sempit, tetapi dengan kemampuan berkompetisi yang mumpuni. “Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa nasionalisme di era globalisasi akan secara alami terkikis dan menipis bila suatu bangsa tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi,” kata K. H. Ma’ruf Amin.

“Indonesia memerlukan SDM yang unggul untuk mengawal pembangunan,” kata K. H. Ma’ruf Amin. Kemudian K. H. Ma’ruf Amin berharap bahwa peserta PPRA 60 dan PPRA 61 kelak akan menjadi negarawan yang andal, bijak, berwawasan kebangsaan, dan berpengetahuan luas serta memiliki integritas yang tinggi, dapat menjadi teladan dan panutan masyarakat, dan mampu melaksanakan praktik demokrasi yang sehat, beretika, bermoral sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.