Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menjadi pembicara kunci pada Webinar Milenial Anti Korupsi yang membahas Buku “Koruptor Go To Hell!! Gurita Korupsi di Indonesia” secara daring, Rabu, (29/07). Membuka penjelasannya Agus menyampaikan bahwa dalam buku tersebut disebutkan istilah korupsi termasuk istilah yang sangat sulit didefinisikan secara umum. “Kini korupsi berkembang, tidak hanya perbuatan yang nyata melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, tetapi sudah termodifikasi ke dalam bentuk lain yang makin sulit dikenali dengan memanfaatkan peluang yang ada sesuai dengan konsep peraturan perundangan yang mengaturnya,” kata Agus.

Pandangan terhadap korupsi menjadi menarik, lanjut Agus, karena salah satu penulisnya berasal dari generasi milenial. Dengan demikian kita mendapat gambaran tentang bagaimana generasi milenial memandang korupsi dan ke arah mana generasi ini mempunyai gagasan sebagai jawaban terhadap korupsi sebagai suatu fenomena yang paling berpengaruh menghambat kemajuan suatu bangsa dalam sistem demokrasi sekalipun.

Dalam buku “Koruptor Go To Hell!! Gurita Korupsi di Indonesia” juga tertulis 5 potensi penyebab korupsi, yaitu sistem, integritas, penghasilan/remunerasi, kontrol/pengawasan, dan budaya. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil peran sebagai pionir dalam pembangunan sistem integritas nasional dan membangun pengendalian kecurangan dengan asumsi bahwa sistem integritas nasional telah berhasil dijalankan dengan terwujudnya budaya integritas.

“Budaya integritas akan mempersempit  terjadinya korupsi,” ujar Agus. Dalam konteks wawasan kebangsaan, budaya integritas memiliki kedekatan dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang selama ini terkandung dalam 4 Konsensus Dasar Bangsa. Oleh karena itu, untuk memiliki budaya integritas yang kuat harus memilik wawasan dan karakter kebangsaan yang kuat. Untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan membentuk karakter kebangsaan, harus menumbuhkembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan secara terus menerus hingga mengakar dalam pribadi.

Menurut Agus, budaya integritas pada generasi milenial sangat penting mengingat bonus demografi didominasi oleh generasi milenial. Nantinya generasi milenial yang akan memegang kendali atas roda pembangunan yang diharapkan akan mampu membawa bangsa Indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Generasi milenial merupakan modal besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam segala aspek kehidupan bangsa ini. “Sebagai modal besar pembangunan suatu bangsa, diharapkan generasi milenial memiliki potensi lebih unggul dibandingkan generasi-generasi sebelumnya,” lanjut Agus.

Selanjutnya Agus menekankan bahwa generasi milenial akan menentukan eksistensi bangsa ini dalam mewujudkan cita-cita nasional tanpa dicemari tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan dan perekonomian negara ataupun pembangunan secara umum. Oleh karena itu, dalam menciptakan generasi milenial anti korupsi perlu diawali dengan menumbuhkan semangat kebangsaan karena hal tersebut yang akan menjadi motivasi generasi milenial untuk senantiasa menumbuhkembangakan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Dengan generasi milenial yang memiliki budaya integritas yang kuat, bangsa ini akan mampu membuktikan bahwa Indonesia mampu mengelola fenomena bonus demografi menjadi peluang, bukannya menjadi halangan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutur Agus.

Setelah dibuka pada Januari 2020 lalu dan dilaksanakan selama 6 bulan, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 secara resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Dwi Warna Purwa, Jumat, (24/7). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam acara tersebut para alumni tidak dapat didampingi oleh istri atau suami karena adanya Pandemi Covid-19.

“Para peserta PPRA 60 kini telah melepas predikat peserta dan menggantikannya dengan predikat alumni Lemhannas RI,” kata Agus Widjojo. Agus menyatakan jika kualitas pendidikan yang diberikan lembaga tetap sama walaupun proses belajar tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19.

Agus juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para alumni PPRA 60 yang menunjukan dedikasi, kesabaran, kesungguhan, ketekunan, kekompakan, dan komitmen selama pendidikan berlangsung dan juga menyumbangkan pemikiran melalui seminar nasional dengan judul “Nasionalisme di Tengah Tantangan Pandemi Covid-19 Dalam Menyongsong Indonesia Emas”. Melalui seminar tersebut para alumni PPRA 60 telah merumuskan konsep pemikirannya terkait nasionalisme di tengah tantangan pandemi Covid-19 dalam menyongsong Indonesia emas. “Diharapkan hasil seminar tersebut dapat memberikan sumbang saran pemikiran bagi para pengambil keputusan dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI menaruh harapan besar kepada seluruh alumni PPRA 60 untuk mampu mengimplementasikan seluruh ilmu, pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama pendidikan melalui pemahaman dan cara berpikir komprehensif, integral, holistik dan sistemik.

Dalam kesempatan tersebut Agus juga menyampaikan ucapan selamat kepada para alumni PPRA 60, yakni Dr. Wahyu Tri Setyobudi, M.M., ATP., CPM., dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III/Jakarta atas penghargaan capaian akumulasi nilai akademik terbaik, Kyatmaja Lookman, B.Com., M.BA., dari DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) atas penghargaan capaian nilai kertas karya ilmiah perseorangan terbaik, dan Brigadir Jenderal Khairul Azmizal Bin Ahmad Natal, dari Tentara Darat Malaysia atas capaian nilai kertas karya ilmiah perseorangan oleh peserta mancanegara.  

Kemudian Agus menyampaikan bahwa para alumni PPRA 60 bisa mendapatkan nilai tambah, yakni adanya kesempatan saling belajar dan berbagi dari kebersamaan para alumni yang berasal dari berbagai ragam latar belakang, khususnya antara peserta TNI/Polri dan Sipil serta peserta negara sahabat. Karena menurut Agus, sistem nasional yang efektif hanya dapat dibangun atas dasar kebersamaan yang dilandasi oleh saling pengertian akan karakteristik yang melekat pada profesi masing-masing guna disinergikan dalam sebuah upaya bersama.

Agus menegaskan bahwa para alumni harus dapat mengaplikasikan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kompetensi yang diberikan dalam pengabdian peserta didik. “Apabila melihat perkembangan lingkungan yang terjadi sekarang ini, tuntutan bagi alumni untuk bisa mentransformasikan pembekalan yang diterima di Lemhannas RI menjadi bentuk pengabdian konkret dalam tugas menjadi suatu hal mendesak,” kata Agus.

Pada akhir sambutannya, Agus mengingatkan kepada para alumni bahwa akhir dari pendidikan tidak seharusnya menghentikan proses belajar. “Tidak ada kesalahan lebih besar yang dapat diperbuat oleh para alumni, kecuali apabila kita ditentukan untuk menduduki jabatan yang tinggi namun kita tidak siap dengan fondasi ilmu pengetahuan yang mumpuni,” tutur Agus.

“Bicara ketahanan pangan adalah bicara kekuatan negara dan bangsa,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Senin (27/7). Syahrul  menyampaikan bahwa negara akan bermasalah apabila ketahanan pangannya bermasalah. “Kekuatan apapun yang kita miliki tidak bisa menjaga negara dengan baik kalau ketahanan pangan kita bersoal,” lanjut Syahrul.

Menurut Syahrul, kekuatan lain akan hanya punya peran dan fungsi yang kuat kalau ketahanan pangannya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting peranan ketahanan pangan dan kekuatan negara dalam menyiapkan makanan rakyat Indonesia. Syahrul yakin bahwa Indonesia sebagai negara yang besar memiliki kekuatan karena didukung sumber daya alam seperti pantai, dataran rendah, bukit, dan gunung yang memiliki potensi dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Semua menjadi potensi kita dalam memperkuat ketahanan di dalam rangka menjaga kehidupan negara yang lebih besar kedepan,” ujar Syahrul. Dengan adanya potensi tersebut dan mengingat Indonesia sebagai negara agraris yang dilintasi garis khatulistiwa, Syahrul mengingatkan perlunya tata kelola yang tepat.

Lebih lanjut, Syahrul menyampaikan bahwa posisi ketahanan pangan Indonesia dalam Global Food Security Index (GFSI) 2018 berada pada peringkat 65 yang kemudian pada 2019 naik menjadi peringkat 61 dari total 113 negara. Di sisi lain, pada lingkup ASEAN, Indonesia menduduki peringkat 5 dari 9 negara ASEAN. Sedangkan di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menduduki peringkat 12 dari 23 negara.

Pada kesempatan tersebut, Syahrul juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 juga berdampak pada ketahanan pangan nasional seperti terganggunya produksi pertanian akibat pembatasan pergerakan tenaga kerja, terganggunya distribusi pangan karena penerapan PSBB dan penutupan wilayah secara terbatas, serta daya beli masyarakat yang menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementan menjalankan beberapa kebijakan yaitu meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, dan menjaga stabilitas harga.

Selain itu, Syahrul menyampaikan bahwa Kepala Ekonomi dan Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Pembangunan Sosial FAO Maximo Torero Cullen meminta setiap negara untuk menjaga kelancaran pasokan makanan. Oleh karena itu, Kementan mengadakan Program Peningkatan Ketersediaan Pangan di Era Tatanan Baru.

Untuk menjalankan program tersebut Kementan melakukan beberapa cara bertindak, pertama adalah peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan areal tanam baru. Selanjutnya melakukan diversifikasi pangan lokal yang berbasis kearifan lokal seperti ubi kayu, talas, jagung, sagu, pisang, kentang, porang, dan sorgum. Ketiga adalah penguatan cadangan dan sistem logistik pangan untuk stabilitas pasokan dan harga pangan. Terakhir adalah pengembangan pertanian modern seperti pengembangan dan pemanfaatan screen house untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Opini WTP tersebut merupakan capaian Lemhannas RI lima kali berturut-turut sejak tahun 2015.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan yang didampingi oleh Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Agus Sukamso, M.Si. di Auditorium Tower BPK, Kantor Pusat BPK RI, pada Kamis, (23/07).

Opini tersebut diserahkan oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA, CFrA dan didampingi oleh Auditor Utama KN I Novy Gregory Antonius Pelenkahu serta Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah.

Hendra menyampaikan apresiasi kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga atau yang mewakili dan seluruh pejabat yang hadir, karena ini merupakan wujud nyata dan komitmen Kementerian/Lembaga untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. “Opini ini bukanlah hadiah dari BPK RI, namun merupakan prestasi dari kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga yang hadir pada hari ini dalam rangka mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola,” ujar Hendra.

BPK juga mengapresiasi beberapa satuan kerja yang telah menindaklanjuti penemuan BPK selama pemeriksaan masih berlangsung, juga mengharapkan agar beberapa kelemahan yang ada mendapat perhatian dari segenap pimpinan Kementerian/Lembaga yang hadir untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar di tahun yang akan datang opini atas laporan keuangan yang telah baik dapat dipertahankan.

Dari 13 Kementerian/Lembaga yang menjadi entitas Auditoriat Utama Keuangan Negara I (AKN I), BPK memberikan 10 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 entitas mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 entitas Tidak Memberikan Pendapat (TMP).