Jakarta – Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto melantik Wakil Gubernur Lemhannas RI, Mayjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah menggantikan Marsdya TNI Wieko Syofyan di Ruang Dwiwarna Purwa pada Rabu, 27 April 2022.

Dalam kesempatan tersebut Mayjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah mengucapkan sumpah janji sebagai wakil gubernur. “Saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri,” kata Mayjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah saat mengucapkan Pengangkatan Sumpah Janji sebagai Wakil Gubernur di Ruang Dwiwarna Purwa Lemhannas RI.

Upacara Pelepasan Jabatan, Pelantikan, dan Pengangkatan Sumpah Janji Pejabat Wakil Gubernur Lemhannas RI juga dihadiri oleh Sekretaris Utama, para deputi, pimpinan eselon II, dan perwakilan eselon III.

Pengangkatan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/271/III/2022 tentang Pemberhentian dari Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 25 Maret 2022.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur, Mayjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah  menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Politik Lemhannas RI. Untuk itu, Andi WIdjajanto berharap transisi dapat lebih mudah dilakukan. Mayjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah adalah lulusan Akademi Militer angkatan 1988, ia juga pernah menjabat di berbagai posisi strategis antara lain yaitu Kadispenad, Kasdam IV/Diponegoro, Kapuspen TNI, dan Pangdam I/Bukit Barisan.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Widjajanto  memberikan apresiasi atas pengabdian Marsdya TNI Wieko Syofyan yang menjabat sebagai wakil gubernur selama tiga tahun. “Tidak hanya saat menjabat sebagai Wakil Gubernur, tapi juga ketika menjabat sebagai Plt. Gubernur Lemhannas RI.  Hari ini saya sebagai Gubernur Lemhannas RI mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas pengabdian dan kerja keras yang Bapak Wieko dan Ibu telah lakukan selama ini di Lemhannas RI,” lanjut Gubernur Andi.

Selama bekerja bersama Marsdya TNI Wieko Syofyan, Gubernur Andi banyak mendapatkan masukan sehingga membantu perannya sebagai pimpinan Lemhannas RI. “Sebentar lagi Pak Wieko akan masuk ke masa purnabakti, tapi saya yakin sebagai prajurit, sebagai perwira, pengabdian Pak Wieko pada bangsa dan negara dalam bentuk yang lain akan tetap Pak Wieko jalankan karena itulah karakter prajurit, karakter perwira. Pengabdian tidak akan henti sampai akhir hayat,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Narahubung: Endah (081316072186) / Maulida (082229125536)

Caption Foto: Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto saat Upacara Pelepasan Jabatan, Pelantikan, dan Pengangkatan Sumpah Janji Pejabat Wakil Gubernur Lemhannas RI  (27/04).

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor  : PR/ 08 / IV /2022

Tanggal:  4 April 2022

Jakarta – Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menyebutkan gagasan negara kesatuan di Indonesia telah berevolusi sejak kemerdekaan. Mulai dari yang berfokus pada narasi kebangsaan, kesetaraan, sampai dengan aspek teritorial melalui konsep geopolitik.

“Namun perlu juga disadari bahwa gagasan negara kesatuan, gagasan integralistik ini tidak bersifat stagnan tapi ada evolusi panjangnya,” kata Gubernur Andi saat menjadi pembicara pada Mimbar Demokrasi Kebangsaan dalam rangka Memperingati Mosi Integral M. Natsir 3 April 1950 dengan tema “Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Integrasi Nasional” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara daring pada Senin (04/04).

Menurut Gubernur Andi mosi integralistik yang ditawarkan oleh M. Natsir merupakan salah satu pilar bagi Indonesia, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai hari ini bisa menjadi salah satu konsensus dasar untuk memperkuat gagasan kebangsaan ke depan.

Gubernur Andi juga mencoba menyederhanakan proses evolusi panjang dari tahun 1945 sampai dengan hari ini. Bermula pada sidang pertama dan kedua BPUPKI, terutama dari Supomo menawarkan negara integralistik dan komitmen bersama tentang ideologi pancasila yang akhirnya tertuang di Pembukaan UUD 45.

Kemudian, posisi M. Natsir menjadi penting ketika mengeluarkan mosi integral yang oleh Bung Hatta disebut sebagai proklamasi kedua untuk mengkritik bentuk negara serikat, negara federal, republik indonesia serikat, hasil perundingan Indonesia dengan Belanda.

“Nah ini menjadi salah satu tonggak dimana komitmen ini kemudian tidak goyah dari sejak pak natsir mengungkapkan mosi integral tahun 1950 sampai hari ini,” kata Gubernur Andi.

Selain itu, ada empat tokoh utama di Indonesia, yakni M. Natsir, Supomo, Moh Yamin, dan Bung Karno yang memiliki titik fokus pada masing-masing gagasan. Titik fokus  pada gagasan M. Natsir adalah persatuan bangsa, sedangkan Supomo fokus pada kesetaraan antar golongan.

“Ada Pak Yamin tentang pembagian kekuasaan pusat dan daerah, lalu kalau Bung Karno sebetulnya banyak gagasan-gagasan negara kesatuannya, tapi kemudian cenderung nanti diujungnya ketika hari lahir Lemhannas 20 Mei 1965, ya Bung Karno kemudian menyisipkan gagasan besar tentang geopolitik,” kata Gubernur Andi.

Selain pidato Bung Karno tentang geopolitik yang akhirnya membentuk Lemhannas RI pada 20 Mei 1965, di masa orde baru gagasan juanda tentang negara kepulauan, wawasan nusantara semakin diperkokoh dengan adanya UNCLOS tahun 1982. Kemudian sampai hari ini telah muncul beberapa gagasan tentang pemerintahan daerah yang sebelumnya sangat diwanti-wanti oleh M. Natsir untuk dilakukan pengembangan dan pengkajian secara hati-hati.

Adapun beberapa undang-undang pemerintahan daerah yang muncul sampai hari ini, antara lain UU Pokok Pemerintahan Daerah tahun 1974, setelah reformasi ada UU Pemerintah Daerah tahun 1999, UU Otonomi Khusus Aceh dan Provinsi Papua, setelah perundingan damai Helsinki dikeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, lalu tahun 2022 ada revisi dari Otonomi Khusus Papua.

Gubernur Andi juga menyebutkan ada hal yang penting untuk dicatat, yaitu tentang pendalaman secara teknokratik negara kesatuan melalui program-program pembangunan infrastruktur.

“Di September 2011 ada MP3EI, di 2014 ada poros maritim dunia yang kemudian dilanjutkan dengan perencanaan strategis untuk program-program strategi, strategis nasional sebagai revisi dari gagasan MP3EI yang dulu dirancang di masa presiden SBY,” kata Gubernur Andi.

Linimasa yang disebutkan oleh Gubernur Andi menunjukkan bahwa telah terjadi evolusi tentang negara kesatuan, terutama dari gagasan dasar, nilai-nilai geopolitik, lalu bentuk-bentuk hubungan antara pusat dan daerah, sampai akhirnya muncul gagasan untuk memperkuat negara kesatuan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, baik itu MP3EI, proyek strategis nasional, atau gagasan presiden Joko Widodo tentang Poros Maritim Dunia.

Hadir pula secara daring dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim segaf Al-Jufri, MA., Presiden PKS H. Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini, MA., Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nurwahid, MA., Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Dr. H. Adian Husaini, M.Si.,  Cendekiawan Muslim Prof. Dr. Azyumardi Azra, Ma., CBE., dan para pimpinan serta anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Press Release

Nomor  : PR/ 9 / IV /2022

Tanggal: 19 April 2022

Jakarta – Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menyebutkan ada satu kajian di Lemhannas RI yang membutuhkan sinergi dan pertimbangan dari media, yakni tranformasi digital.

“Ada satu kajian yang mungkin sangat membutuhkan pertimbangan dari teman-teman di media TVRI terutama tentang transformasi digital, itu yang pertama dan tentunya juga konsolidasi demokrasi,” kata Gubernur Andi saat berkunjung ke TVRI pada Selasa (19/04).

Kerja sama antara Lemhannas RI dan TVRI dalam kajian strategis tersebut meliputi kajian tentang keterlibatan komunikasi publik atau transformasi digital atau ruang publik untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

Menurut Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno perlu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait kerja sama antara Lemhannas RI dengan TVRI tersebut. “Secara kelembagaan kita perlu lebih menguatkan lagi, mungkin perlu dibuatkan MoU,” kata Dirut LPP TVRI.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Andi juga menjelaskan arahan presiden kepada Lemhannas untuk fokus pada lima kajian, yakni Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Transformasi Digital, Ketahanan Ibu Kota Nusantara, dan Konsolidasi Demokrasi.

“Kami diminta fokus ke lima kajian, ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, lalu ketahanan ibu kota nusantara dan konsolidasi demokrasi, itu fokus kami di semua kedeputian selama tiga tahun ke depan,” kata Gubernur Andi.

Selain itu fokus pada lima kajian tersebut, Wakil Presiden RI juga memberi arahan kepada Lemhannas RI untuk membentuk tim kajian khusus tentang Papua yang dikaitkan dengan lima fokus kajian arahan Presiden  RI.

Pada kesempatan itu, Gubernur Andi juga menyampaikan pentingnya keberadaan TVRI sebagai media negara sebagai pilar untuk konsolidasi demokrasi. “Sekali lagi kami di Lemhannas memang memandang penting keberadaan TVRI sebagai media resmi negara. Saya yakin bahwa TVRI sebagai media, pilar ke-4 dari pemerintah, pilar penting untuk konsolidasi demokrasi dan semua tantangannya di era digital,” kata Gubernur Andi.

Turut hadir mendampingi Direktur Utama LPP TVRI yakni Direktur Umum TVRI Dra. Meggy Theresia Rares, MSi., Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan TVRI Efliyanti Analisa, dan Pranata Siaran Ahli Madya Endah Tri Handayani.

Adapun pendamping Gubernur Lemhannas RI, yakni Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Tantri Relatami, S.Sos., M.I.Kom., Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Brigjen TNI (Mar) Purwadi, M.Tr (Han)., Kepala Biro Humas Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han., dan Kepala Bagian Penerangan Biro Humas Kolonel Arh Alton Endarwanto Hadi Susanto, S.T., M.Si. beserta tim.

Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)

Caption Foto: Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto berkunjung ke TVRI.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor  : PR/ 6 / III /2022

Tanggal: 22 Maret 2022

Jakarta – Globalisasi telah memaksa negara memperkuat jati diri, agar terus mempertahankan eksistensinya. Arus deras berbagai informasi yang menyasar seluruh komponen bangsa juga tidak dapat dibendung, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk memperkuat jati diri negara.

“Oleh karenanya salah satu upaya yang harus terus dilakukan adalah memperkuat benteng kebangsaan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembekalan, workshop, dan pendidikan serta pelatihan wawasan kebangsaan,” kata Marsdya TNI Wieko Syofyan saat memberikan sambutan pada Pembukaan Pembinaan dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) bagi Masyarakat Bali di Ball Room The Patra Bali Resort & Villas, Bali (22/03).

Pelaksanaan Taplai Kbs ini penting dilaksanakan karena model yang dikembangkan dalam kegiatan ini adalah pendidikan dan pelatihan untuk orang dewasa atau andradogi. Sehingga pelaksanaannya akan lebih banyak mendiskusikan permasalahan kebangsaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Marsdya TNI Wieko Syofyan, pembinaan dan pelaksanaan Taplai Kbs penting dilakukan sebagai pengawal, sekaligus penunjuk arah bagi bangsa untuk mewujudkan proses kehidupan birokrasi yang berkarakter kebangsaan.

“Diharapkan setelah selesai mengikuti pembinaan dan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini, Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan lebih menyelami potensi yang selama ini terpendam pada diri masing-masing, agar ke depan dapat digali lebih mendalam dengan senantiasa mau membuka diri terhadap perubahan,” kata Marsdya TNI Wieko Syofyan

Upaya para peserta untuk mewujudkan proses kehidupan birokrasi yang berkarakter bangsa, tentu saja tanpa harus meninggalkan kewaspadaan terhadap dampak negatif ancaman era globalisasi. Sehingga para peserta dapat memiliki daya lentur yang handal dalam menghadapi realita dan fenomena kehidupan yang semakin kompetitif dan serba berubah.

Pada kesempatan itu, Marsdya TNI Wieko Syofyan juga berharap kepada para peserta untuk menampilkan sikap ceria, empati, terbuka, komunikatif, serta berkomitmen dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan yang efektif, inovatif, dan kreatif. Sikap tersebut tidak hanya di lingkungan keluarga, masyarakat, tetapi juga di lingkungan tempat para peserta bertugas, agar selalu selaras dengan kemajuan zaman.

Kegiatan Taplai Kebangsaan bagi masyarakat Bali dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai dengan 29 Maret 2022 dengan tema “Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara”. Adapun peserta Taplai Kebangsaan berjumlah seratus orang yang terdiri dari perwakilan birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi profesi, TNI, dan POLRI.

Turut hadir dalam pembukaan yaitu Wakapolda Bali Brigjen Pol I Ketut Suardana, perwakilan Pangdam IX/Udayana Kolonel Inf Saad Miyanta, perwakilan Bupati Badung, Staf Ahli Gubernur Bali Bapak Sarinah, Kepala Badan Kesbangpol Bali Dewa Mantra, perwakilan Danrem 163/Wira Satya Kolonel Iwan, dan Komandan Pangkalan Udara Kolonel PnB Reza Ranesa serta beberapa pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Provinsi Bali.

Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)

Caption Foto: Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan Pembukaan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Masyarakat Bali.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI