Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri The 14th Bali Democracy Forum bertempat di Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Bali pada Kamis (9/12). Gubernur Lemhannas RI menjadi perwakilan pilar pemerintah pada sesi Diskusi Lintas Pilar. Sesi Diskusi Lintas Pilar melibatkan perwakilan dari pemerintah, media dan masyarakat sipil, kalangan muda, serta pelaku ekonomi.

Turut hadir dalam Diskusi Lintas Pilar tersebut Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami sebagai perwakilan pilar media dan masyarakat sipil, Mahasiswa Universitas Indonesia Nadiah Salsabila sebagai perwakilan kalangan muda, serta Aktor yang juga seorang Pengusaha, yakni Dimas Beck sebagai perwakilan pelaku ekonomi. Sesi Diskusi Lintas Pilar dimoderatori oleh H.E. Amb. Ina H. Krisnamurti.

The 14th Bali Democracy Forum mengangkat tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Sosial Justice during The Pandemic” dengan mengundang 56 negara sebagai peserta serta 73 negara dan 10 organisasi internasional sebagai peninjau. Forum yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini menjadi bukti keseriusan dan prioritas Indonesia dalam penguatan diplomasi politik, keamanan, dan perdamaian dunia.

“Pandemi Covid-19 mempengaruhi hampir semua aspek kemanusiaan di dunia. Namun, efek dan implikasinya tidak sama. Pandemi memperburuk ketimpangan yang ada dengan mempengaruhi masyarakat yang paling rentan,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Menurut Gubernur Lemhannas RI, pandemi melumpuhkan negara dan masyarakat dalam merespons eksklusi sosial. Pembatasan partisipasi yang diberlakukan pada kelompok atau individu tertentu dalam masyarakat berdasarkan kategori atau identitas sosial tertentu bahkan semakin parah. Sebagai bentuk ketidakadilan, pandemi memperburuk bentuk pengucilan, baik pengucilan sementara maupun permanen.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI mengajak seluruh peserta untuk berfokus pada empat kondisi yang dapat disimpulkan dari tiga sesi diskusi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pertama, pandemi menyebabkan krisis multi aspek dan menempatkan tantangan penegakan kemanusiaan sebagai prinsip dan tujuan inti demokrasi dalam menghadapi krisis. Kedua, pandemi mengintensifkan ketidakadilan ekonomi dengan memperburuk kemiskinan yang sudah ada dan memperlebar ketimpangan. Ketiga, pandemi memperburuk ketidakadilan sosial melalui pengucilan dan diskriminasi. Keempat, aktor negara perlu menyeimbangkan proses ke depan dalam memastikan demokrasi membawa keadilan ekonomi dan sosial kepada masyarakat.

Gubernur Lemhannas RI memandang bahwa demokrasi harus mencakup nilai-nilai, institusi, dan praktik inklusi. Demokrasi harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dengan merespons kemiskinan dan keadilan sosial melalui upaya mengatasi eksklusi saat ini dan masa depan. Mengakhiri sesi paparannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan catatannya dari pernyataan perwakilan kalangan muda dan perwakilan PBB pada sesi sebelumnya, yakni tantangan dalam mewujudkan dunia demokrasi bagi kemanusiaan perlu didasarkan pada terbukanya kemungkinan partisipasi, termasuk bagi kalangan muda. Kemudian keadilan harus menjadi esensi, tidak hanya sebagai darah kehidupan demokrasi tetapi mesin inti dari pemulihan.

“Pada akhirnya, ini merupakan upaya untuk membangun dan melaksanakan demokrasi dengan sebaik-baiknya dan yang terbaik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi secara maksimal,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menghadiri ASEAN-Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR) Focused Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan bertempat di Melia Bali Hotel, Bali pada 7 sampai 8 Desember 2021. FGD tersebut mengangkat topik “Lessons Learned on Engaging Constituents for Peace Building in the Region” dan Gubernur Lemhannas RI menjadi salah satu pembicara pada Sesi dua FGD tersebut.

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, Gubernur Lemhannas RI memandang ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dalam pembangunan perdamaian melalui rekonsiliasi. Pertama, rekonsiliasi menuntut pihak-pihak yang terlibat untuk berdamai dengan masa lalu dan dengan diri sendiri secara individu. Kedua, kondisi tersebut membutuhkan proses pembangunan kepercayaan. Ketiga, proses tersebut merupakan proses jangka panjang yang sulit karena sebagian besar waktu yang ada diuji oleh kerangka teoritis yang diyakini dalam situasi internal sendiri.

“Persyaratan proses perdamaian adalah, setelah konflik, unsur-unsur dan pihak-pihak dalam perpecahan yang terlibat dalam konflik harus diintegrasikan ke dalam masyarakat sehingga tidak mencerminkan perpecahan yang terjadi selama konflik,” kata Gubernur Lemhannas RI.

FGD tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pertemuan tahunan think tank yang diselenggarakan oleh ASEAN-IPR dan menjadi wadah berbagi penerapan terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik tentang isu-isu yang relevan dengan bidang kerja lembaga yang hadir. Turut hadir dalam FGD tersebut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2001-2009 H.E. Dr. N. Hassan Wirajuda, Direktur Eksekutif IPR I Ketut Putra Erawan, MA., Ph.D., serta perwakilan dari organisasi terkait lainnya.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Bumi Laut Shipping Services bertempat di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali pada Kamis (9/12). Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan PT Bumi Laut Shipping Services Chairman & CEO Jay A. Singgih, B.A., S.H., M.M., M.B.A.

Ini merupakan kali pertama Lemhannas RI dan PT Bumi Laut Shipping Services menandatangani nota kesepahaman antara kedua institusi. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, pelaksanaan pengkajian, serta bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama oleh Lemhannas RI dan PT Bumi Laut Shipping Services.

“Kerja sama yang baru terbangun ini merupakan suatu komitmen bersama baik PT Bumi Laut Shipping Services dan Lemhannas RI dalam bersinergi dengan membuat program-program kegiatan bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang dapat mendukung kemajuan bangsa,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Oleh karena itu, penandatanganan nota kesepahaman tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi seremonial semata. Diharapkan nota kesepahaman tersebut dapat diimplementasikan dalam kegiatan yang lebih nyata secara konsisten terkait dengan bidang-bidang yang ada di dalam ruang lingkup yang dikerjasamakan.

Gubernur Lemhannas RI berharap sinergisitas antara kedua institusi dapat menjadi salah satu upaya bersama dalam memperkuat wawasan kebangsaan sebagai prasyarat mutlak dalam membangun Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan memiliki karakter kebangsaan demi terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh. “Potensi yang dimiliki oleh Lemhannas RI dan PT Bumi Laut Shipping Services dapat saling bersinergi untuk dapat menghasilkan capaian dan sasaran yang lebih optimal,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi Lemhannas RI Mayjen TNI Kup Yanto Setiono, M.A., Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP., Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. dan jajaran manajemen PT. Bumi Laut Shipping Services.

Dalam rangka memperingat Hari Ulang Tahun ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dewan Pengurus KORPRI Lemhannas RI menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya adalah Seminar Motivasi bagi personel Lemhannas RI. Seminar Motivasi tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan mengangkat tema “Menggali Potensi, Menyatukan Visi, Membangun Negeri” pada Rabu (8/12).

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si. dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Seminar Motivasi tersebut bertujuan untuk menggali potensi diri pada masing-masing personel Lemhannas RI sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan guna meningkatkan kinerja personel Lemhannas RI dalam mencapai visi Lemhannas RI dan membangun NKRI. Hadir dalam Seminar Motivasi tersebut seorang Professional Coach, yakni Sugiarti Rosbak selaku narasumber.

“Peran ASN menjadi penting karena menjadi ujung tombak dari implementasi setiap kebijakan publik untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan saat membacakan sambutan Gubernur Lemhannas RI.

Lemhannas RI merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas untuk menjaga ketahanan nasional yang tangguh dalam rangka mewujudkan dan menyukseskan pembangunan nasional. Namun, hal strategis tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya para personel dari Lemhannas RI yang berkompeten, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi. Oleh karena itu, guna mendukung terwujudnya personel Lemhannas RI yang berkompeten, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi, diselenggarakan Seminar Motivasi bertemakan “Menggali Potensi, Menyatukan Visi, Membangun Negeri”.

 “Saya selaku pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Lemhannas RI berharap setiap pegawai dapat membangkitkan dan meningkatkan semangat dalam bekerja,” kata Wakil Gubernur Lemhannas RI. Wakil Gubernur Lemhannas RI juga berharap dengan adanya semangat yang tinggi, akan dapat menghadirkan ide-ide baru dalam rangka mencapai visi Lemhannas RI untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh dan mewujudkan cita-cita bangsa.

Professional Coach Sugiarti Rosbak, selaku narasumber, menyampaikan bahwa setiap manusia mempunyai potensi. Merujuk pada KBBI, Sugiarti menyampaikan bahwa potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan, kesanggupan, daya. “Kita mampu, masalahnya mau atau tidak?” kata Sugiarti.

Lebih lanjut, Sugiarti menjelaskan teori Johari Windows mengenai empat potensi manusia. Pertama, yakni potensi seseorang yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Kedua, yaitu potensi yang diketahui oleh orang lain, tetapi diri sendiri tidak menyadari potensi tersebut. Ketiga, yakni potensi yang disadari diri sendiri, tetapi tidak diketahui orang lain. Keempat, yaitu potensi yang tidak diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Potensi keempat tersebut bisa ditemukan melalui sebuah tes dan penggalian diri.

Kemudian Sugiarti menyampaikan bahwa setelah menemukan potensi dalam diri, hal yang harus dilakukan adalah berinovasi, melakukan penggalian, dan berinisiatif. Sugiarti menekankan bahwa potensi yang terus diinovasi, digali, dan dijalankan dengan inisiatif akan mendukung pembangunan negara. “Setiap orang memiliki potensi diri untuk berkembang. Temukan dan manfaatkan untuk bertumbuh,” tutup Sugiarti.