Gubernur Lemhannas RI Hadiri The 14th Bali Democracy Forum

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri The 14th Bali Democracy Forum bertempat di Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Bali pada Kamis (9/12). Gubernur Lemhannas RI menjadi perwakilan pilar pemerintah pada sesi Diskusi Lintas Pilar. Sesi Diskusi Lintas Pilar melibatkan perwakilan dari pemerintah, media dan masyarakat sipil, kalangan muda, serta pelaku ekonomi.

Turut hadir dalam Diskusi Lintas Pilar tersebut Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami sebagai perwakilan pilar media dan masyarakat sipil, Mahasiswa Universitas Indonesia Nadiah Salsabila sebagai perwakilan kalangan muda, serta Aktor yang juga seorang Pengusaha, yakni Dimas Beck sebagai perwakilan pelaku ekonomi. Sesi Diskusi Lintas Pilar dimoderatori oleh H.E. Amb. Ina H. Krisnamurti.

The 14th Bali Democracy Forum mengangkat tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Sosial Justice during The Pandemic” dengan mengundang 56 negara sebagai peserta serta 73 negara dan 10 organisasi internasional sebagai peninjau. Forum yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini menjadi bukti keseriusan dan prioritas Indonesia dalam penguatan diplomasi politik, keamanan, dan perdamaian dunia.

“Pandemi Covid-19 mempengaruhi hampir semua aspek kemanusiaan di dunia. Namun, efek dan implikasinya tidak sama. Pandemi memperburuk ketimpangan yang ada dengan mempengaruhi masyarakat yang paling rentan,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Menurut Gubernur Lemhannas RI, pandemi melumpuhkan negara dan masyarakat dalam merespons eksklusi sosial. Pembatasan partisipasi yang diberlakukan pada kelompok atau individu tertentu dalam masyarakat berdasarkan kategori atau identitas sosial tertentu bahkan semakin parah. Sebagai bentuk ketidakadilan, pandemi memperburuk bentuk pengucilan, baik pengucilan sementara maupun permanen.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI mengajak seluruh peserta untuk berfokus pada empat kondisi yang dapat disimpulkan dari tiga sesi diskusi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pertama, pandemi menyebabkan krisis multi aspek dan menempatkan tantangan penegakan kemanusiaan sebagai prinsip dan tujuan inti demokrasi dalam menghadapi krisis. Kedua, pandemi mengintensifkan ketidakadilan ekonomi dengan memperburuk kemiskinan yang sudah ada dan memperlebar ketimpangan. Ketiga, pandemi memperburuk ketidakadilan sosial melalui pengucilan dan diskriminasi. Keempat, aktor negara perlu menyeimbangkan proses ke depan dalam memastikan demokrasi membawa keadilan ekonomi dan sosial kepada masyarakat.

Gubernur Lemhannas RI memandang bahwa demokrasi harus mencakup nilai-nilai, institusi, dan praktik inklusi. Demokrasi harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dengan merespons kemiskinan dan keadilan sosial melalui upaya mengatasi eksklusi saat ini dan masa depan. Mengakhiri sesi paparannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan catatannya dari pernyataan perwakilan kalangan muda dan perwakilan PBB pada sesi sebelumnya, yakni tantangan dalam mewujudkan dunia demokrasi bagi kemanusiaan perlu didasarkan pada terbukanya kemungkinan partisipasi, termasuk bagi kalangan muda. Kemudian keadilan harus menjadi esensi, tidak hanya sebagai darah kehidupan demokrasi tetapi mesin inti dari pemulihan.

“Pada akhirnya, ini merupakan upaya untuk membangun dan melaksanakan demokrasi dengan sebaik-baiknya dan yang terbaik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi secara maksimal,” kata Gubernur Lemhannas RI.



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749