Pada tahun 2020 Lemhannas RI telah melaksanakan Seminar tentang bonus demografi. Dari seminar tersebut dihasilkan data bahwa ada beberapa daerah yang menghasilkan banyak angkatan kerja tapi tidak menikmati angkatan kerja tersebut dan sebaliknya. Salah satu daerah yang tidak menikmati angkatan kerja padahal menghasilkan angkatan kerja yang banyak adalah Provinsi NTB dan NTT. Lemhannas RI sendiri pada 20 dan 21 Maret 2024 telah mengunjungi lokus NTB guna menggali data lebih dalam.
Salah satu hal penting yang didapat dalam kunjungan tersebut adalah isu tenaga kerja. Pemerintah berupaya melindungi tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja migran (mulai dari proses rekrutmen sampai penempatan kerja), dan secara beriringan pemerintah juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan memberikan kesempatan dan pendidikan/latihan kerja sesuai yang dibutuhkan dunia bisnis/usaha.
“Pada tahun 2030 nanti, Indonesia akan berada pada puncak periode bonus demografi. Hal ini membutuhkan perencanaan matang dan terukur di sejumlah sektor agar manfaatnya dapat benar-benar dirasakan,” kata Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. saat membuka Focus Group Discussion Optimalisasi Angkatan Kerja guna Pemanfaatan Bonus Demografi dalam rangka Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya pada Kamis (28/3) bertempat di Ruang Kresna, Gedung Astagatra, Lemhannas RI.
Perencanaan dalam bonus demografi sangat dibutuhkan karena bonus demografi sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bonus demografi akan berdampak pada angkatan kerja, yakni dengan meningkatnya jumlah orang usia produktif, negara memiliki potensi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, usaha, bisnis dan industri, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Angkatan kerja memainkan peran penting dalam memperkuat identitas budaya dan keberagaman masyarakat, khususnya memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat yang merupakan aspek penting dari ketahanan sosial budaya.“Angkatan kerja yang terlatih dapat menjadi penjaga dan penggerak kebudayaan lokal dan nasional. Dengan demikian, angkatan kerja yang kuat berperan penting dalam memanfaatkan bonus demografi untuk memperkuat ketahanan sosial budaya,” pungkas Sekretaris Utama Lemhannas RI.
Hadir dalam FGD tersebut selaku narasumber, yakni Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI Maliki, S.T., M.S.I.E., Ph.D.; Deputi Bidang Pengendalian Pendudukan BKKBN Dr. Bonivasius Prasetyo Ichtiarto, S.Si., M. Eng.; Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, Asean. Eng.; Rektor Universitas Yarsi Jakarta Prof. Dr. Fasli Jalal, Sp.GK., Ph.D.; Program Coordinator At The Office Of JICA Bapak Ubaidillah; serta Dosen dan Peneliti Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Turro Wongkaren, Ph.D.
“Bonus demografi tidak akan menjadi bonus kalau pendudukannya kualitasnya belum mumpuni,” kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI Maliki, S.T., M.S.I.E., Ph.D. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya sekitar 18% jika dibandingkan dari Amerika Serikat. Produktivitas per tenaga kerja Indonesia berada di bawah rata-rata ASEAN serta menempati posisi 11 dari 20 negara anggota APO.
Hal tersebut disebabkan karena angkatan kerja sebagian besar masih berkeahlian rendah dan berpendidikan SMP ke bawah sehingga banyak bekerja pada sektor informal dengan produktivitas rendah. “Kalau kita bisa investasi ke manusia sekarang, pasti akan lebih baik,” ujar Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI menegaskan bahwa kontribusi bonus demografi harus ditingkatkan dan periodenya dapat diperpanjang. Untuk meningkatkan kontribusi dan memperpanjang periode bonus demografi, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja, perpanjangan masa bekerja, dan mengoptimalkan pengelolaan dana investasi.
Deputi Bidang Pengendalian Pendudukan BKKBN Dr. Bonivasius Prasetyo Ichtiarto, S.Si., M. Eng. merespons kondisi di NTB yang menghasilkan banyak angkatan kerja tapi tidak menikmati angkatan kerja. “Ketika kita bicara bonus demografi, di Indonesia tidak semua provinsi menikmati itu,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Pendudukan BKKBN. Ditekankan bahwa masalahnya bukan karena tidak ada angkatan kerja, tetapi karena tidak ada lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut berujung kepada bagaimana membangun perekonomian yang merata.
Deputi Bidang Pengendalian Pendudukan BKKBN juga menekan wanita berperan besar dalam bonus demografi. Maka, keberadaan wanita dalam bonus demografi harus diperhatikan. Beberapa program yang dapat dilakukan adalah program KB dengan MKJP (NKKBS); kebijakan segregasi tipologi pekerjaan; adanya ruang menyusui dan penyimpanan ASI; ruang penitipan anak atau PAUD di pabrik atau kantor; kebijakan cuti datang bulan dan cuti hamil; serta fleksibel jam kerja untuk penyiapan makan keluarga. (NA/CHP)
