Press Release

Nomor  : PR/  5 /II/2021

Tanggal :   11 Februari 2021

Jakarta- Lemhannas RI melihat fenomena  menarik dari perolehan hasil Pilkada yakni menguatnya dinasti politik untuk dianalilis oleh berbagai pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem informasi dan rekapitulasi KPU yang menunjukkan bahwa 55 kandidat dari 124 kandidat (44%) terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat.

“Fenomena dinasti politik tersebut yang kemudian justru menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan   lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan,” kata Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam seminar tentang  Pilkada serentak dan konstelasi politik di daerah di kantor Lemhannas, Kamis, (11/2).

Akibat fenomena dinasti politik, Agus menilai,  rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki. Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana dalam memilih pemimpin, rakyat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung didalam pemilihan umum, baik dalam hal memilih eksekutif maupun legislatif, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan Pilkada serentak meliputi 9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang secara keseluruhan berlangsung dengan aman, damai dan lancar, walaupun di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Fenomena yang tak kalah menarik, kata Agus, masih kuatnya praktik politik uang. Badan pengawas pemilu menangani 104 dugaan politik uang pada Pilkada Desember 2020 yang tersebar di 19 Provinsi, yaitu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, NTT, Babel, Kalimantan Tengah dan Riau. “Politik uang yang dilakukan terus-menerus akan merusak budaya demokrasi di Indonesia karena akan mempengaruhi masyarakat untuk memilih berdasarkan transaksional dengan manfaat subyektif untuk kepentingan sesaat jangka pendek, tidak melihat kepada visi-misinya pembangunan jangka panjang,” papar Agus.

Agus juga menilai Pilkada serentak diwarnai dengan terindikasinya 21 kasus pelanggaran netralitas ASN. Dampak dari ketidaknetralan ASN ini juga bersifat jangka panjang, dimana akan mempengaruhi pola manajemen PNS yang tidak lagi didasarkan pada profesionalisme tetapi lebih kepada kedekatan personal terhadap pejabat, yang berarti politisasi ASN atau PNS.

Terkait kondisi demokrasi fenomena pilkada yang akan terus terulang maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam pilkada untuk dapat terus-menerus memperkuat peran demokrasi di Indonesia guna mencapai tujuannya. Apakah kekuatan partai politik saat ini tidak lagi mempunyai kekuatan ideologis sehingga masyarakat tidak lagi teridentifikasi kepada warna partai politik tertentu dikaitkan dengan aspirasinya, dan lebih kepada pertimbangan pragmatis jangka pendek dengan melakukan politik uang dan mengedepankan figur serta politik Oligarki karena dianggap dapat meraih kekuatan maksimal untuk pemenangan Pilkada.

Wakil Pemimpin Redaksi Kompas, Tri Agung Kristanto mencatat kekuatan figur masih terasa dominan dibandingkan partai politik. “Nyaris pemenang pilkada, adalah yang memang mengangkat figur yang dominan atau popular di daerah itu,” kata Tri Agung. Tri Agung mencontohkan,  kasus Sulawesi Utara yang sejak awal figur yang ada, Olly Dondokambay memang kuat. Kondisi yang sama juga terjadi di Makassar, Ramdan Pomatto yang menang  di sejumlah daerah lain. “Sosok lokal cenderung lebih kuat dibanding sosok nasional. Apalagi, sosok lokal itu  didukung partai pemenang, seperti di Kalimantan Selatan,” katanya.

Tri Agung juga menyebutkan kekuatan figur juga tidak bisa dilepaskan dari “latar belakang” figur lain yang mendukung calon, baik langsung maupun tak langsung. Dia mencontohkan, kasus di Kota Surabaya, dengan figur Tri Rismaharini yang sangat kuat menancap di benak warga kota pahlawan. Bagitu pula kasus di  Solo dan Medan. “Anak dan menantu Presiden Joko Widodo memetik kemenangan,” kata Tri Agung. Di Kota Tangerang Selatan, calon yang didukung Airin Rachmi Diani, walikota sebelumnya, juga memenangi pilkada, meskipun “dikepung” calon yang berasal dari keluarga tokoh. Kondisi ini semakin meyakinkan “back up” figur lokal lebih menentukan dibandingkan dukungan tokoh nasional atau partai. Kondisi yang sama juga terjadi di Banyuwangi dan Makassar.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor  : PR/  3 /II/2021

Tanggal :   11 Februari 2021

Jakarta - “Jangan lagi ada yang berpikir untuk menggunakan militer untuk memperbaiki keadaan betapapun argumen ketidaksukaan kita pada situasi yang berlaku. Masalah politik hendaknya diselesaikan  secara politik, tanpa campur tangan militer,” kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam diskusi terbatas tentang Pilkada Serentak di kantor Lemhannas RI, Kamis (11/2). Lemhannas  bermaksud  menganalisis warna politik dan kekuatan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas.

Kendati berlangsung di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2020 lalu dapat dikatakan berjalan sukses. Ada 270 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten  dan  37 kota.

Menurut Agus, Indonesia perlu mengidentifikasi praktik negatif dalam pilkada serentak yang mempengaruhi implementasi kaidah demokrasi melalui gejala yang terjadi di masyarakat. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi dengan segala implementasinya. Hal ini penting karena demokrasi telah menjadi pilihan strategis rakyat Indonesia sejak reformasi.  

Agus mengambil contoh dua negara yaitu Myanmar dan Amerika Serikat dalam melihat pentingnya kekuatan masyarakat (civil society) dan tetap menggunakan kaidah demokrasi dalam  jalur politik tanpa campur tangan militer. Menurutnya, masyarakat AS yang prihatin dengan gaya kepemimpinan Presiden Trump berusaha untuk mengembalikan demokrasi di jalur yang semestinya. Dengan kekuatan Civil Society maka demokrasi ini bisa diselamatkan melalui kaidah-kaidah demokrasi juga. “Di sini kita melihat pentingnya kita percaya pada demokrasi dan selalu berusaha berjalan dalam rambu demokrasi,” kata Letjen (Purn) Agus Widjojo.

Sementara itu di Myanmar terjadi pengambilalihan kekuasaan oleh  junta militer. Mereka menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara sah melalui pemilu. Kalaupun Tiongkok, sebagai negara sandaran Myanmar, menggunakan hak veto di PBB untuk membela junta militer Myanmar mereka menyesalkan terjadinya kudeta di Myanmar. “Tapi saya rasa itu bukan cerminan Tiongkok menyetujui junta. Mereka lebih menjaga manuver perimbangan tata global. Sementara menghadapi protes politik di Hong Kong, betapapun lama dan kerasnya, Tiongkok tetap menggunakan penegakan hukum,” Agus Widjojo menambahkan.

Kedua negara tersebut, menurut Agus, dapat  menjadi catatan bagi Indonesia seandainya ada pihak yang memiliki pikiran untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan militer. “Walaupun dengan dalih untuk memperbaiki keadaan, pengambilan kekuasaan seperti itu kurang memberikan hasil untuk menuju keadaan yang lebih baik,” ujarnya. “Sejarah menunjukkan perbaikan itu tidak pernah terbukti. Pengambilalihan kekuasan secara paksa justru menghasilkan keadaan yang kurang baik dan malah kembali pada garis nol,” ujar Agus menambahkan.

Sebagai penyaji utama dalam diskusi terbatas tersebut adalah Ignatius Kristanto dan Bambang Kristanto dari Litbang Kompas. Arya Fernandes M.Si, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and  International Studies (CSIS) menjadi pembanding. Adapun pembahas menghadirkan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Tri Agung Kristanto, Wawan Ichwannuddin M.Si. dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan  Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dari Center for  Political Studies Universitas Indonesia (UI).

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka acara diskusi yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan, dan para deputi. Diskusi dimoderatori oleh Nugroho Dewanto, mantan Redaktur Pelaksana Majalah Tempo.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor  : PR/  4 /II/2021

Tanggal :   11 Februari 2021

Jakarta- Demokrasi telah menjadi pilihan strategis rakyat Indonesia sejak reformasi. Walaupun disadari bahwa demokrasi mengandung banyak kelemahan, namun tetap menjadi sistem terbaik diantara sistem yang ada. “Untuk  menegakkan kaidah kedaulatan kerakyatan, belum ada ditemukan sistem yang lebih baik dari demokrasi,” kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam acara  Seminar Pilkada Serentak dan Konstelasi Politik di Daerah bertempat di Lemhannas RI, Kamis (11/2).

Dalam lingkungan strategis, Agus Widjojo mencontohkan dua contoh ekstrim Negara yakni Amerika Serikat dan Myanmar dalam hal demokrasi. Di Amerika Serikat, Agus menyebutkan, terjadi  dinamika politik yang tinggi dari Presiden AS Trump, yang sebelumnya tanpa ada  preseden. “Awalnya, orang bertanya-tanya, apakah sistem demokrasi di Amerika bisa dijadikan model dan terus berlanjut. Kita lihat juga bagaimana Presiden Trump menyelenggarakan kekuasaan selama masa baktinya, juga sikap dan perilakunya ketika maju untuk Pilpres,” ujar Agus.

Dari peristiwa itu, menjadi pemikiran bersama, terlebih warga negara Amerika yang punya keprihatinan dan berusaha mengembalikan demokrasi di jalur yang semestinya. Dengan kekuatan Civil Society maka demokrasi ini bisa diselamatkan melalui kaidah-kaidah demokrasi. “Maka disini kita melihat bagaimana pentingnya kita percaya pada demokrasi dan selalu berusaha apa yang kita lakukan tetap berada dalam rambu demokrasi,” kata Agus Widjojo.

Contoh kedua di Myanmar. Agus menyebutkan, betapapun alasan junta militer untuk mengatakan  kekuasaan yang dimenangkan oleh Aung San Suu  Kyi melalui  tidak sah melalui pemilu yang dipilih oleh rakyat dengan sistem mereka tetap tidak sah, kudeta militer Myanmar menjadi kritik dunia. Tidak terkecuali kritik didapat dari  negara-negara yang tadinya menjadi sandaran Myanmar yaitu Tiongkok. “Kalaupun  (Tiongkok) menggunakan Hak Veto di PBB, kalau ada perkembangan demokrasi, saya rasa itu bukan cerminan Tiongkok untuk menyetujui Junta, akan tetapi lebih menjaga manuver perimbangan tata global,” kata Agus.

Agus mencontohkan Hongkong, begitu kuat dan biasanya Tiongkok menurunkan militernya, tetapi dalam kasus Hongkong tetap menggunakan  penegak hukum. Ini menjadi catatan, bagi negara mana pun, seandainya segala sesuatu yang kita pikirkan, walaupun dengan dalih untuk memperbaiki keadaan dan biasanya perubahan, peralihan atau pengambilalihan kekuasaan melalui kekuatan militer adalah dalih yang kurang memberikan hasil untuk menuju keadaan yang lebih baik.  Agus mempertegas, sejarah menunjukkan itu tidak pernah terbukti.  Menurut Agus, apabila pengambilalihan secara paksa justru menghasilkan hasil yang kurang baik dan malah kembali pada garis nol. “Ini perlu menjadi perhatian, jangan lagi ada yang berpikir untuk menggunakan militer untuk memperbaiki keadaan betapapun argumen kita ketidaksukaan pada situasi yang berlaku,” tegas Agus, “Masalah politik hendaknya diselesaikan  secara politik atau hukum, tanpa campur tangan militer.”

 Sebetulnya pengerahan militer bukan hal yang dilarang, akan tetapi yang dikedepankan adalah prosedur, dan pengerahan militer dalam demokrasi bukan ukuran  baik dan buruknya, namun legalitas dan konstitusionalitasnya. Karena pengerahan militer dalam bidang apapun pasti ada lembaga fungsional yang tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Untuk meningkatkan daya saing bangsa, maka kita perlu membangun paradigma pendekatan whole of government. Untuk membangun bangsa bagi kepentingan  masa depan, yang perlu dipintarkan adalah bangsa secara keseluruhan untuk membangkitkan dan membangun daya saing dengan  bangsa-bangsa di dunia.

“Bisakah kita mengatakan itu tidak mungkin terjadi di Indonesia ? Saya tidak yakin, di dalam pikiran yang tidak baca masih ada secercah pikiran yang menginginkan itu. Karena kita masih ada di transisi yang belum selesai, belum tuntas dalam menyelesaikan tataran kelembagaannya,” ujar Agus. Karena itulah, lanjut Agus, ini menjadi pikiran dan perhatian bersama agar dalam mengambil pelajaran dan meningkatkan ketahanan nasional dari seminar yang berlangsung hari ini.  Seminar ini diharapkan menjadi usaha  mengidentifikasi penyimpangan untuk menjaga, meningkatkan dan menyelamatkan efektivitas demokrasi kita agar  masyarakat tidak kehilangan trust pada demokrasi.

Agus Widjojo juga berpesan, melalui seminar nasional ini diharapkan dapat melahirkan ide dan pemikiran strategis guna tercipta rekomendasi, agar kita bisa cepat melewatkan transisi demokrasi menuju demokrasi substantif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Sebagai penyaji utama dalam diskusi terbatas tersebut adalah Ignatius Kristanto, Manajer Database Litbang Kompas dan Bambang Setiawan, Peneliti Kompas. Data pembanding menghadirkan Arya Fernandes M.Si, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and  International Studies (CSIS). Adapun pembahas menghadirkan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Tri Agung Kristanto, Wawan Ichwannuddin M.Si. dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan  Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dari Center for  Political Studies Universitas Indonesia (UI).

Dari Lemhannas RI dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang membuka acara diskusi dan dihadiri Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan, serta para deputi. Diskusi dimoderatori oleh Nugroho Dewanto, penulis buku yang juga mantan Redaktur Pelaksana Majalah Tempo.

Cecilia Sumarlin dari Komunitas Merah Putih menyebutkan  bila kekuatan kandidat yang bukan berasal dari partai politik, baik eksekutif maupun legislatif ditakutkan bisa terjadi munculnya  seorang Trump di Indonesia, menggunakan parpol yang sudah ada. “Dengan dana politik yang kuat, seorang kandidat bisa menggunakan  platform koalisasi beberapa partai untuk memajukan agendanya sendiri seperti Trump di Amerika yang menggunakan agenda pribadi bukan partai,” kata Cecilia, dari Komunitas Merah Putih.  Ke depan, Indonesia perlu mengimplementasikan integrated big data analitycs dalam membaca dan menganalisis perubahan historical data dari Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor  : PR/  1 /II/2021

Tanggal :   11 Februari 2021

Jakarta – Fenomena menguatnya kedaulatan partai yang menggerus kedaulatan rakyat mengemuka dalam seminar tentang pilkada serentak yang dihelat oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Kamis (11/2). Dalam seminar itu, Lemhannas RI bermaksud menganalisis warna politik dan kekuatan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas.

Kendati berlangsung di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2020 lalu dapat dikatakan berjalan sukses. Ada 270 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten  dan  37 kota.

Menguatnya kedaulatan partai yang berfokus pada kekuasaan terjadi bersamaan dengan berkembangnya partai menjadi semakin mirip dengan perusahaan pribadi (aglomerasi). Sebagai implikasinya, di daerah berjalan sistem multipartai yang ekstrem. Mereka melakukan koalisi secara longgar dan pragmatis yang berorientasi pada kekuasaan.

Ideologi partai politik terlihat semakin pudar. Politik uang dan politik berbiaya tinggi lainnya semakin berbiak. Kesamaan visi dan misi kandidat seringkali diabaikan. Tak heran bila sering terjadi ketidakcocokan antara kepala daerah dan wakilnya saat menjabat.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo juga menggarisbawahi mengenai munculnya politik dinasti yang bisa mengancam konsolidasi demokorasi di tingkat lokal sekaligus melemahkan institusionalisasi partai politik. Penyebabnya karena mengemukanya pendekatan personal ketimbang kelembagaan. “Akibatnya rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang melalui oligarki,” ujar Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Para pembicara dalam seminar itu mengusulkan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan pilkada yang meliputi revisi UU Partai Politik dan sistem pemilu. Perlu ada standar kualitas kandidat yang dicalonkan dalam pilkada. Bahkan bila perlu seorang kandidat wajib mengantongi sertifikasi layak pencalonan. Pendanaan partai politik dan pelaksanaan pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden agar politik terbebas dari sandera para bohir (renternir politik).

Penyaji utama dalam diskusi terbatas tersebut adalah Ignatius Kristanto dan Bambang Setiawan dari Litbang Kompas, sementara Arya Fernandes M.Si, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and  International Studies (CSIS) menjadi pembanding. Adapun pembahas menghadirkan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Tri Agung Kristanto, Wawan Ichwannuddin M.Si. dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan  Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dari Center for  Political Studies Universitas Indonesia (UI).

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka dan menutup acara seminar yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Sjofyan seerta para deputi.  Diskusi dimoderatori oleh Nugroho Dewanto, mantan Redaktur Pelaksana Majalah Tempo.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI