Press Release
Nomor : PR/ 39 / VIII /2022
Tanggal: 9 Agustus 2022
Jakarta – Saat ini, tantangan terbesar demokrasi Indonesia adalah menghindari sila pertama Pancasila digunakan sebagai senjata tarung utama. “Tantangan terbesar kita adalah jangan sampai justru sila pertama kita Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan senjata tarung utama untuk mengoyak bangsa ini, dan dari situlah kekerasan faktor identitas agama bisa terjadi,” kata Gubernur Andi saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 Lemhannas RI di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI pada Selasa, (09/08).
Oleh sebab itu, Gubernur Andi berharap Seminar Nasional tentang “Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas” dapat menemukan terobosan kebijakan yang komprehensif untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
Demokrasi merupakan mandat dari sila keempat Pancasila yang mengharuskan pemerintah untuk menghasilkan sistem pemerintah berbasis kerakyatan dan dilakukan secara musyawarah mufakat. Namun, di sisi lain dapat menjadi tantangan demokrasi di Indonesia apabila implementasi sila keempat tidak mengarah ke penguatan sila ketiga dan penguatan politik identitas bisa memperbesar tantangan tersebut.
“Jadi diharapkan dengan melakukan demokrasi sebagai implementasi sila keempat yang menguatkan sila ketiga, kita akan berhasil menguatkan peradaban politik yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Gubernur Andi.
Gubernur Andi juga berharap demokrasi dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dengan prinsip keadilan yang diinginkan sesuai dengan Pancasila sila kelima.
Sependapat dengan Gubernur Andi, Kombes Pol Muhamad Sabilul Alif selaku Ketua Seminar Nasional PPRA 63 menilai dampak politik identitas tidak hanya berpengaruh pada miskinnya ide dan gagasan. Namun lebih buruh dari itu, yakni dapat memecah belah bangsa dan memperlambat perkembangan demkorasi di Indonesia.
“Menjelang pemilu 2024 tentu saja perlu pemetaan masalah dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mereduksi praktek politik identitas,” kata Sabilul.
Melalui Seminar Nasional, lanjut Sabilul, akan ada 3 output dari kegiatan, yakni naskah akademik, peraturan terkait penggunaan politik identitas dalam pemilu, dan rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Gubernur Andi menambahkan bahwa banyak hal yang harus dipikirkan, sehingga pemilu dapat menjadi bagian dari kematangan demokrasi dan bagian dari ruang dialog partisipasi publik yang terbuka lebar. “Pemilu akan kuat secara demokrasi prosedural. Yang paling penting pemilu akan kuat dari segi demokrasi substantif,” kata Gubernur Andi
Sebelum mengakhiri sambutan, Gubernur Andi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan sambutan kunci dan arahan strategis.
Adapun Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannas RI dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI pada Selasa, 9 Agustus 2022 dengan menampilkan empat narasumber, yakni Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahtiar, M.Si, dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi, PhD.
Selain para narasumber, hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pendidikan Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., beserta para pejabat Lemhannas RI.
Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)
Caption Foto: Gubernur Lemhannas RI saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannas RI di Auditorium Gadjah Mada.
Biro Humas Lemhannas RI
Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110
Telp. 021-3832108/09
http://www.lemhannas.go.id
Instagram : @lemhannas_ri
Facebook : lembagaketahanannasionalri
Twitter : @LemhannasRI