Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Evaluasi 20 Tahun UU TNI Dihadapkan dengan Perkembangan Lingkungan Strategis” pada Senin (25/9), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI. 

Pada Juli 2024, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) genap memasuki usia 20 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, banyak terjadi perkembangan situasi dan kondisi baik dalam skala nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, muncul wacana untuk merevisi undang-undang tersebut sebagai bentuk adaptasi.

Sebagian kelompok merasa wacana tersebut tidak sejalan dengan reformasi. Wacana tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk upaya kembalinya angkatan bersenjata berkuasa kembali atas sipil. Namun, sebagian pihak lainnya berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut memerlukan revisi karena sudah tidak dapat mewadahi perkembangan selama 20 tahun terakhir.

“Lemhannas RI akan melakukan kajian komprehensif untuk mengevaluasi 20 tahun UU TNI,” kata Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. Dalam kajian tersebut tidak hanya membahas UU TNI, tetapi juga tentang kerangka regulasi pertahanan militer yang terkait konstitusi, UU Pertahanan, UU TNI, UU Industri Pertahanan, UU Intelijen, UU PSDN, dan UU Ciptaker yang terkait industri pertahanan.

Diskusi ini merupakan salah satu upaya Lemhannas RI untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan pikiran mengenai usulan revisi Undang-Undang TNI. Diharapkan melalui kajian tersebut dapat diberikan masukan yang strategis, tepat, dan akurat kepada pemerintah. “Kajian ini akan membahas perubahan lingkungan strategis, dinamika geopolitik, perubahan ancaman, lompatan teknologi, karakter perang, dan ekonomi pertahanan,” ujar Reni Mayerni.

Hadir dalam FGD tersebut selaku narasumber, yakni Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D.; Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Jonni Mahroza, S.IP., M.A., M.Sc., CIQnR, CIQaR, Ph.D.; Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Mufti Makarim; Analis Pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie; Pengamat Militer Laksda Purn. Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H.; dan Direktur Semar Sentinel Indonesia Alban Sciascia, Ph.D.

Dr. Connie Rahakundini Bakrie selaku salah satu narasumber memandang bahwa aspek revisi secara positif perlu dilakukan karena harus ada perubahan yang menyesuaikan perkembangan dan tantangan terkini. Namun, sisi negatifnya revisi tersebut adalah tentang masalah manajemen pertahanan. Bukan hanya tentang UU TNI dan tentang TNI, didalamnya turut terkandung perihal struktur, fungsi, organisasi, dan sistem karir. “UU TNI harus punya paradigma baru dalam membangun manajemen TNI yang modern, yang mampu secara non-linear menjawab tantangan dunia yang berubah sangat cepat,” pungkasnya. (NA/BIA)

Lemhannas RI melalui Direktorat Pengkajian Ekonomi Dan Sumber Kekayaan Alam (SKA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat judul “Penyusunan Peta Jalan PLTN Dalam Rangka Merealisasikan EBT Nasional” pada Senin (25/9), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI. 

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menyampaikan bahwa Indonesia sedang mengalami permasalahan yang kompleks akhir-akhir ini, yakni perburukan kualitas udara. Hal tersebut terlihat pada kondisi kabut asap yang menyelimuti gedung pencakar langit di Ibu Kota setiap pagi.

Polusi tersebut yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur dan sumber daya listrik. Adanya beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di sekitar Jakarta yang beroperasi, ditambah dengan peningkatan emisi kendaraan dan aktivitas industri menjadi pemicu penurunan kualitas udara.

Hal tersebut menjadi perhatian yang serius mengingat dampak pencemaran PLTU terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. “Maka diperlukan langkah strategis untuk pembangunan infrastruktur energi dimana dilakukan transisi energi dari penggunaan pembangkit batu bara menjadi pembangkit ramah lingkungan,” ujar Reni Mayerni.

Acara tersebut dimoderatori oleh Direktur Pengkajian Ekonomi dan SKA Laksma TNI Ocktave Ferdinal, S.T.,M.Si.(Han)., CHRMP.,CFrA. salah satu narasumber yang hadir Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Dr. Ir. Andang Widi Harto, M.T., IPU menyampaikan perangkat untuk persiapan pembangunan PLTN, yakni perangkat regulasi, komitmen pemerintah dalam membangun PLTN, persiapan sumber daya manusia dan sistem pendidikan pendukung, persiapan kapasitas industri nasional untuk mendukung pengembangan teknologi PLTN, dan persiapan lembaga riset untuk pengembangan teknologi PLTN.

Lebih lanjut, Andang Widi Harto menyampaikan beberapa strategi global pengembangan PLTN di Indonesia dalam rangka menuju kemandirian energi nuklir berkelanjutan, diantaranya mengintensifkan eksplorasi sumber daya energi nuklir yang ada di Indonesia, melakukan riset dan pengembangan teknologi reaktor maju yang menggunakan siklus bahan bakar uranium tertutup atau siklus bahan bakar thorium tertutup, melakukan riset dan pengembangan proses-proses bahan bakar siklus uranium tertutup atau siklus thorium tertutup, melakukan eksploitasi secara terbatas sesuai keperluan terhadap sumber daya energi nuklir yang ada di Indonesia untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar PLTN baru yang menggunakan siklus uranium atau siklus thorium tertutup, dan menghindari mengekspor uranium atau thorium mentah. Dengan strategi tersebut, diharapkan Indonesia mampu mencapai kemandirian energi nuklir berkelanjutan.

Narasumber lain yang hadir pada kegiatan tersebut, yakni Plt. Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir BRIN RI Dr. Eng. Topan Setiadipura, M.Si., M.Eng., Direktur Aneka Energi Baru Dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI Andriah Feby Misna, S.T., M.T., M.Sc., Anggota Dewan Energi Nasional Dr. Ir. As Natio Lasman dan Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PT. PLN Persero Dr. Zainal Arifin. (SP/BIA)

“Hormat saya karena di bagian terakhir penugasan sebagai prajurit, saya akhiri ditempat yang sangat terhormat ini,” kata Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah saat memberikan kesan-kesannya selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI pada acara pisah sambut Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, dan Deputi Kebangsaan Lemhannas RI pada Senin (25/9), di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI.

Sebelumnya pada Jumat (8/9), Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto telah melantik Laksamana Muda TNI Maman Firmansyah sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI menggantikan Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si. sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI menggantikan Komjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi, dan Mayjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P sebagai Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menggantikan Laksda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., M.Tr. Opsla.

Pada acara pisah sambut tersebut, Letjen TNI (Purn) Mohamad Sabrar Fadhilah menyampaikan banyaknya pembelajaran dan pengetahuan dalam memahami geopolitik selama menjabat di Lemhannas RI. Rasa terima kasih juga dihaturkan kepada para jajaran pejabat Lemhannas RI, para wakor, taji, dan taprof yang telah memberikan banyak pengalaman pribadi dan telah setia mendampingi. Dirinya juga berharap sebagai lembaga think tank Indonesia, Lemhannas RI terus bisa memberikan pengabdian terbaiknya untuk bangsa dan negara Indonesia. 

Komjen Pol (Purn) Drs. Rudy Sufahriadi turut menyampaikan rasa terima kasihnya pada Gubernur Lemhannas RI beserta jajaran. Dirinya berharap dengan jabatan yang telah diemban di Lemhannas RI bisa menjadi bekal dan semangat untuk melanjutkan perjuangan di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Laksda TNI (Purn) Edi Sucipto, S.E., M.M., M.Tr. Opsla juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengabdi kepada negara oleh Lemhannas RI.

Setelah memberikan kesan pesan oleh pejabat lama Lemhannas RI, Wakil Gubernur Laksda TNI Maman Firmansyah, Sekretaris Utama Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si., dan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Mayjen TNI Agus Arif Fadila memperkenalkan dirinya kepada pejabat Lemhannas RI. Maman Firmansyah menyampaikan harapannya untuk bimbingan dari Gubernur Lemhannas RI dan jajaran dalam melaksanakan tugas. Maman Firmansyah juga menyampaikan akan menjalankan tugas dengan sekuat-kuatnya dan amanah.

Setelah perkenalan pejabat baru, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menyampaikan bahwa tantangan ketika menjabat di Lemhannas RI. Tantangan utamanya adalah menerjemahkan keinginan presiden tentang Lemhannas RI. Sedangkan tantangan terberatnya adalah menerjemahkan keinginan presiden untuk melakukan kajian. 

Sejalan dengan hal tersebut, Andi Widjajanto bersama Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. dengan para direktur pengkajian, tenaga profesional dan tenaga pengkaji secara signifikan merombak hal-hal yang harus dilakukan di pengkajian. Dengan cara yang dilakukan tersebut, Lemhannas RI bisa dengan cepat memberikan data yang dibutuhkan Presiden, Wakil Presiden, sampai Kementerian/Lembaga.

Untuk program pendidikan Lemhannas RI, Andi Widjajanto mengatakan sedang dalam proses perombakan kurikulum yang target pelaksanaannya pada T.A. 2025. Sedangkan pada program kebangsaan, dirinya melihat program ini cepat menemukan bentuknya sehingga relatif berjalan otonom karena substansi materi yang dikembangkan berhasil dirumuskan dengan baik, juga metode yang dirumuskan sudah berjalan baik. “Kalau saya diminta menjelaskan tantangan atau apa yang dirasakan, saya selalu mengatakan saya didampingi oleh tenaga-tenaga yang tahu persis apa yang harus mereka lakukan,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, Andi Widjajanto menyampaikan tantangan kedepan yang akan dihadapi bersama Wakil Gubernur Laksda TNI Maman Firmansyah dan Sekretaris Utama Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si. adalah memastikan agar kajian dan kurikulum yang sudah dibuat mengacu pada geopolitik, kepemimpinan strategis, nilai kebangsaan, ketahanan nasional astagatra yang komprehensif, manajemen olah sismennas, dan kajian isu-isu strategis yang dibutuhkan presiden bisa terus berlangsung. (SP/BIA)

Menjelang berakhirnya Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 24, Lemhannas RI menyelenggarakan Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) ke-2 PPSA 24 Tahun 2023. Direktur Operasional Pendidikan Lemhannas RI Brigjen TNI R. Djaenudin Selamet, S.E. dalam laporannya saat upacara pembukaan kepada Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI menyampaikan bahwa pelaksanaan Olah Sismennas ke-2 PPSA 24 diselenggarakan mulai Selasa, 19 September 2023 sampai Jumat, 22 September 2023 dengan mengangkat tema “Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintah dan Pemangku Kepentingan terkait Penyelesaian Masalah Papua”.

“Olah Sismennas merupakan sebuah latihan simulasi hubungan kerja sama, koordinasi, dan sinkronisasi antarkementerian/lembaga untuk menghasilkan dan mengoperasionalkan suatu kebijakan pemerintah,” kata Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional dalam Upacara Pembukaan Olah Sismennas PPSA 24 Tahun 2023 Lemhannas RI.

Tujuan dari Olah Sismennas adalah melatih para peserta dalam proses penyelenggaraan negara, sehingga mampu memahami dan mengambil keputusan dalam kondisi kritis dan membuat kebijakan strategi dalam rangka memecahkan permasalahan nasional yang faktual secara komprehensif, integral, sistemik dan holistik.

Perlu diketahui bahwa dalam skenario Olah Sismennas akan tergambarkan berbagai dinamika kehidupan nasional yang diasumsikan secara logis. Situasi yang dimunculkan dibuat dengan sedemikian rupa sehingga tercipta kesamaan atau kemiripan dengan keadaan dan dinamika yang sesungguhnya. Berbagai dinamika yang digambarkan, baik eksternal maupun internal, akan memengaruhi kehidupan nasional, terutama dalam hal pembangunan nasional yang akan diselenggarakan menjadi lebih dinamis sesuai dengan skenario yang telah direncanakan.

Guna mendukung skenario tersebut, peserta PPSA 24 disusun dalam 13 kementerian/lembaga. Kementerian/Lembaga tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri OS, Kementerian Luar Negeri OS, Kementerian PAN RB OS, Kementerian Sosial OS, Kementerian Kesehatan OS, Kementerian Dikbudristek OS, Kementerian PDDT OS, Kementerian PUPR OS, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan OS, Kementerian Parekraf OS, Kementerian Perhubungan OS, Mabes TNI OS, dan Mabes Polri OS.

Saat upacara penutupan, Direktur Operasional Pendidikan Lemhannas RI melaporkan kepada Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI bahwa pelaksanaan Olah Sismennas ke-2 PPSA 24 telah berjalan dengan baik dan lancar. Secara substansi, tujuan dan sasaran yang diharapkan telah tercapai. Namun, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, telah dilaksanakan kaji ulang dan evaluasi secara obyektif sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Olah Sismennas selanjutnya.

“Berdasarkan laporan dan pengamatan yang saya peroleh, selama pelaksanaan kegiatan Olah Sismennas ini, para peserta telah menunjukkan upaya terbaik dalam menyelesaikan tugas dan peran yang diberikan,” kata Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI. Hal tersebut terlihat dari reaksi peserta dalam menyikapi dinamika dalam berbagai aspek, yaitu ideologi; politik; ekonomi; sosial budaya; pertahanan keamanan; serta permasalahan hambatan dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Diharapkan hal-hal yang telah diperoleh selama kegiatan dapat menjadi tambahan bekal bagi peserta PPSA 24 dalam penugasan masing-masing nantinya. (NA/CHP)