Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Brigjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P. mewakili Gubernur Lemhannas RI menerima dua judul buku yang ditulis oleh Mayjen TNI Mar (Purn.) Dr. H. Yussuf Solichien M, M.B.A., Ph.D. bertempat di Gedung Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jalan Medan Merdeka Selatan 11 Jakarta Pusat, Rabu (10/02). Dua buku yang diluncurkan berjudul Against All Odds, Prajurit Marinir yang Menjadi Panglima Nelayan dan Peran Negara dalam Memberantas Illegal Fishing.

Kedua buku yang diluncurkan telah dicetak sebanyak 2.000 eksemplar dan kemudian dibagikan kepada beberapa lembaga pendidikan tinggi negeri di Indonesia, di antaranya adalah Lemhannas RI, Sesko TNI, Seskoal, Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan, dan Universitas Nasional.

Buku Against All Odds, Prajurit Marinir yang Menjadi Panglima Nelayan merupakan autobiografi Mayjen TNI Mar (Purn.) Dr. H. Yussuf Solichien M, M.B.A., Ph.D. yang berisi pengalaman jatuh bangunnya dalam meniti karir di TNI Angkatan Laut hingga meraih pangkat Mayor Jenderal dan menjadi Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Yussuf berharap autobiografinya dapat mewariskan motivasi kepada pembacanya, terutama kaum muda TNI, POLRI, dan ASN bahwa segala sesuatu dapat tercapai dengan syarat adanya kemauan. “Sejauh kita punya kemauan, tekad, semangat yang kuat, dan berdoa kepada Tuhan, pasti bisa,” tutur mantan Komandan Detasemen Jala Mengkara (Denjaka)  itu saat menyampaikan inti dari buku tersebut dalam sambutannya.

Selanjutnya, buku kedua yang diluncurkan secara bersamaan adalah Peran Negara dalam Memberantas Illegal Fishing. Buku tersebut dikonversi dari disertasi Yussuf saat menyelesaikan studi Strata-3 pada Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia. Buku tersebut menyoroti penyebab masih terjadinya illegal fishing, kebijakan negara dalam menghadapi illegal fishing, peran pemerintah, dan peran penegak hukum laut, khususnya TNI Angkatan Laut, dalam menangani permasalahan penangkapan ikan secara ilegal di laut Natuna.


Pada Rabu, 10 Februari 2021, Akademi Ilmu Pancasila menyelenggarakan kegiatan Kuliah Ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bertempat di Hotel Merlynn Park, Jakarta. Tenaga Profesional Bidang Ideologi dan Strategi Lemhannas RI Brigjen TNI (Purn.) A. R. Wetik, S.IP.,M.Sc., yang mewakili Gubernur Lemhannas RI menyampaikan materi mengenai Membumikan Pancasila: Tantangan, Hambatan dan Solusi.

“Pancasila bukan hanya ideologi bagi rakyat Indonesia, tapi juga budaya, falsafah hidup, juga sebagai cita hukum atau dasar negara yang tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan berbangsa,” ungkap Wetik. Lebih lanjut Wetik menyampaikan bahwa budaya Pancasila yang digali dari bumi kita, harus disosialisasikan untuk dibumikan kembali ke bumi nusantara.

Wetik juga menyampaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, haruslah memiliki visi yang sama sebagai bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visi ini dapat tercapai bila negara menjalankan fungsinya yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai yang ada pada setiap bangsa Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila dengan berbagai instrumennya. Wetik berharap, Pancasila dapat diajarkan kepada masyarakat secara baik sehingga menjadi perilaku sehari-hari yang membudaya, terutama pada generasi muda.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. dan Pengajar Utama Akademi Ilmu Pancasila Brigjen TNI (Purn.) Harsanto Adi.


Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menjadi pembicara pada Webinar Nasional Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Ketahanan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Rabu (10/02). Reni yang mewakili Gubernur Lemhannas RI mengangkat topik Menjaga Kedaulatan Negara Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Kelapa Sawit Sebagai Sumber Energi Terbarukan.

Pada kesempatan tersebut Reni menyampaikan bahwa bicara mengenai ketahanan nasional adalah bicara bagaimana kondisi dinamis bangsa untuk menanggulangi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan sehingga pendekatannya berasal dari salah satu gatra yang ada, yakni gatra ekonomi. Sejalan dengan gatra tersebut, ada gatra pendekatan spasial geografis yaitu pendekatan provinsi, terlebih sawit berada di beberapa provinsi di Indonesia.

“Satu-satunya yang bisa menjadi pengungkit dan pelopor agrobisnis nasional adalah tanaman sawit,” ujar Reni. Menurut Reni, sektor pengembangan industri kelapa sawit sangat strategis bagi pembangunan perkebunan di Indonesia karena mampu menjadi pengungkit dan pelopor pembangunan agrobisnis nasional. Terlebih lagi ada 2 potensi energi yang dapat dihasilkan dari kelapa sawit, yaitu biodiesel dan biopower. “Tentu saja ini akan berkontribusi dalam ketahanan daerah, bahwa ketahanan-ketahanan yang ada di daerah spasial akan menjadi ketahanan nasional,” tutur Reni.

Industri sawit juga berkontribusi dalam pembangunan daerah, sebagai sumber daya penting untuk pengentasan kemiskinan. Minyak sawit juga merupakan produk perkebunan yang paling siap sebagai sumber energi terbarukan. Kehadiran minyak sawit menjadi biodiesel, lanjut Reni, dinilai sangat strategis untuk mendukung upaya pemerintah mengantisipasi krisis energi di masa depan serta membantu menekan subsidi BBM yang berasal dari energi minyak mentah.

“Efek pasar global sangat bagus, kita melihat tren sawit di dunia saat ini cukup stabil,” kata Reni. Meskipun terjadi penurunan di awal tahun 2020, tetapi di Juni sampai Desember masih terjadi peningkatan konsumsi minyak sawit. Dari sisi oleokimia terjadi peningkatan yang signifikan karena digunakan untuk hand sanitizer dan sabun karena terjadi peningkatan konsumsi di dalam negeri yang disebabkan oleh pandemi. Sisi biodiesel juga terjadi peningkatan dari B20 menjadi B30. Data juga menunjukkan bahwa total konsumsi tahun 2020 sebesar 17,35 juta ton, yakni meningkat 3,6% dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau kita melihat produksi dan konsumsi ekspor dan impor kelapa sawit 2015-2020, kita melihat bahwa terjadi penurunan volume tinggi untuk ekspor,” ujar Reni. Minyak sawit Indonesia pada tahun 2020 memang turun 9,05% dibandingkan 2019. Namun, nilai ekspornya mengalami peningkatan dari 20,22 M pada 2019, menjadi 22,97 M pada 2020. “Jadi di saat pandemi ini meskipun terjadi penurunan di berbagai negara namun terjadi peningkatan ekspor dari wasit. Ini menunjukan sawit Indonesia sangat menjanjikan meskipun dalam kondisi yang sangat rentan di pandemi ini,” kata Reni.

Pada kesempatan tersebut, Reni juga menyampaikan mengenai perkembangan konsumsi domestik kelapa sawit tahun 2015 sampai 2020. Dapat dikatakan bahwa secara umum konsumsi domestik kelapa sawit untuk biodiesel mengalami tren peningkatan. Dari sisi perkembangan konsumsi biodiesel 2010 sampai 2019, Reni menyampaikan bahwa tren peningkatan konsumsi domestik terhadap biodiesel menunjukkan konsumen Indonesia semakin sadar dengan pentingnya pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peluang lebih besar untuk memanfaatkan konsumsi kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan dibandingkan diekspor ke luar negeri. Hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, di antaranya adalah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dapat menurunkan dan mengurangi defisit neraca perdagangan, serta dapat menurunkan dan mengurangi polusi udara di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Reni juga menyampaikan hal yang dipandang perlu guna optimalisasi pemanfaatan kelapa sawit. Reni memandang perlu dibentuknya Badan Otoritas Sawit. “Meskipun kita tahu ada BPDPKS yang sudah melaksanakan fungsi-fungsinya, kami melihat perlu diperluas, apakah itu pembentukan badan tersendiri atau memperluas jangkauan apa yang sudah dilakukan oleh BPDPKS,” kata Reni. Hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih regulasi dan tumpang tindih baik antarkementerian maupun antara pusat dan daerah untuk mengembangkan industri sawit ke depannya.

Reni juga berharap makin banyaknya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pengolah sawit berskala kecil dan menengah. “Mendorong industri pengolahan berskala kecil terbentuknya klaster-klaster dari turunan sawit yang kami sebut media factory sharing,” ujar Reni. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pola pembinaan, pelatihan, fasilitas (rumah produksi maupun mesin), dan pemasaran produk terhadap petani sawit dapat didukung oleh program kementerian dan lembaga. “Kementerian dan lembaga yang kami undang untuk harmonisasi kebijakan masih ada yang harus diselesaikan sehingga jalannya masing-masing bisa lebih baik dan tertata lagi. Sehingga kami berharap harmonisasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah secepatnya,” tutur Reni.

Kemudian Reni menyampaikan beberapa saran. Pertama, Reni merasa diperlukan pengembangan platform terintegrasi mulai dari data petani, data lahan, info saprotan, data panen, data transaksi, data stok, data permintaan, data harga pasar, dan analitik dashboard, Hal tersebut dapat dikembangkan oleh BUMN holding sawit jika nanti terbentuk. Kedua, di sisi pengembangan SDM pengelola sawit, perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi pekebun, tenaga pendamping, dan masyarakat perkebunan kelapa sawit sehingga posisi tawar dari petani sawit dapat diupayakan bersama untuk meningkat. Hal tersebut dapat didukung melalui sertifikasi dan peningkatan keterampilan pekebun sawit dan industriawan sawit.

Ketiga, dengan mengembangkan dan memperluas penelitian tentang produk turunan sawit yang inovatif dan menyesuaikan dinamika pasar. Reni berpandangan bahwa penting untuk mendapatkan hak paten, baik dilingkup nasional maupun internasional. Inovasi produk kelapa sawit di dunia kurang lebih ada 7.456 paten. Namun, dari seluruh paten yang ada Indonesia hanya memiliki 3 inovasi paten Indonesia, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dengan 79 inovasi paten dan Singapura dengan 34 inovasi paten. Keempat, pengambil kebijakan harus menyiapkan tim negosiasi sawit yang andal dari berbagai bidang dan melakukan penguatan peran Indonesia dalam Dewan Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) agar meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam menentukan harga sawit ditingkat internasional. Keanggotaan dalam CPOPC juga harus dimanfaatkan untuk menguatkan diplomasi internasional.


Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam (SKA) Lemhannas RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgent dan Cepat tentang “Proyeksi Perekonomian Indonesia Pasca Perubahan Kepemimpinan Amerika Serikat” bertempat di Ruang Kresna, Rabu (10/02).

Setelah menang dalam pemilu Amerika Serikat, Joe Biden resmi dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat pada 20 Januari 2021. Namun, sebagian kalangan menilai kemenangan Joe Biden untuk kursi presiden tidak berarti kemenangan sepenuhnya bagi Partai Demokrat karena Badan Legislatif Amerika Serikat masih didominasi oleh kursi perwakilan dari partai pesaing, yakni Partai Republik. Dinamika pergantian kepemimpinan tersebut juga diwarnai dengan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, baik untuk Amerika Serikat maupun untuk negara-negara lain yang belum berhasil menekan kasus penyebaran kasus positif Covid-19.

“Berbagai kebijakan-kebijakan dan program yang diusung oleh Joe Biden dalam kemenangan kursi presiden mungkin akan menemui tantangan dan hambatan yang amat besar dalam proses legislatif,” kata Deputi Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. Dalam menghadapi perkembangan dinamika ke depan, Biden berencana untuk melakukan berbagai perubahan, salah satunya perubahan ekonomi untuk mendorong ekonomi Amerika Serikat. Joe Biden akan menjadikan upaya pemulihan ekonomi tersebut menjadi tugas utama dalam menghadapi tingkat jumlah pengangguran di Amerika Serikat yang masih sangat tinggi.

Menyikapi berbagai hal tersebut, Lemhannas RI memandang perlu disusun Kajian Urgent dan Cepat untuk memperoleh masukan mengenai perubahan kebijakan-kebijakan terutama dalam bidang ekonomi untuk prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, diperlukan juga adanya identifikasi peluang dan hambatan untuk Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah Joe Biden menduduki jabatan Presiden AS. “Oleh sebab itu, masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna menghasilkan rumusan kebijakan yang solutif dan implementatif,” tutur Reni.

Hadir dalam kesempatan tersebut, 3 narasumber, yakni Ekonom Reza Yamora Siregar dengan materi “Proyeksi Dampak Kepemimpinan Amerika Serikat yang Baru Terhadap Arus Perdagangan dan Investasi Internasional serta Konstelasi Perekonomian Makro Indonesia”, Menteri Perdagangan RI Kabinet Indonesia Bersatu II Gita Irawan Wiryawan dengan materi “Proyeksi Dampak Kepemimpinan Amerika Serikat yang Baru Terhadap Kemandirian Perekonomian Indonesia”, serta Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI Duta Besar I Gede Ngurah Swajaya dengan materi “Pengaruh Perbedaan Gaya Kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Terpilih Terhadap Konstelasi Geopolitik dan Geoekonomi Internasional”.

 



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749