Press Release

Nomor  : PR/  3 /II/2021

Tanggal :   2  Februari 2021

Jakarta - “Jangan lagi ada yang berpikir untuk menggunakan militer untuk memperbaiki keadaan betapapun argumen ketidaksukaan kita pada situasi yang berlaku. Masalah politik hendaknya diselesaikan  secara politik, tanpa campur tangan militer,” kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam diskusi terbatas tentang Pilkada Serentak di kantor Lemhannas RI, Kamis (11/2). Lemhannas  bermaksud  menganalisis warna politik dan kekuatan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas.

Kendati berlangsung di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2020 lalu dapat dikatakan berjalan sukses. Ada 270 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten  dan  37 kota.

Menurut Agus, Indonesia perlu mengidentifikasi praktik negatif dalam pilkada serentak yang mempengaruhi implementasi kaidah demokrasi melalui gejala yang terjadi di masyarakat. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi dengan segala implementasinya. Hal ini penting karena demokrasi telah menjadi pilihan strategis rakyat Indonesia sejak reformasi. 

Agus mengambil contoh dua negara yaitu Myanmar dan Amerika Serikat dalam melihat pentingnya kekuatan masyarakat (civil society) dan tetap menggunakan kaidah demokrasi dalam  jalur politik tanpa campur tangan militer. Menurutnya, masyarakat AS yang prihatin dengan gaya kepemimpinan Presiden Trump berusaha untuk mengembalikan demokrasi di jalur yang semestinya. Dengan kekuatan Civil Society maka demokrasi ini bisa diselamatkan melalui kaidah-kaidah demokrasi juga. “Di sini kita melihat pentingnya kita percaya pada demokrasi dan selalu berusaha berjalan dalam rambu demokrasi,” kata Letjen (Purn) Agus Widjojo.

Sementara itu di Myanmar terjadi pengambilalihan kekuasaan oleh  junta militer. Mereka menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara sah melalui pemilu. Kalaupun Tiongkok, sebagai negara sandaran Myanmar, menggunakan hak veto di PBB untuk membela junta militer Myanmar mereka menyesalkan terjadinya kudeta di Myanmar. “Tapi saya rasa itu bukan cerminan Tiongkok menyetujui junta. Mereka lebih menjaga manuver perimbangan tata global. Sementara menghadapi protes politik di Hong Kong, betapapun lama dan kerasnya, Tiongkok tetap menggunakan penegakan hukum,” Agus Widjojo menambahkan.

Kedua negara tersebut, menurut Agus, dapat  menjadi catatan bagi Indonesia seandainya ada pihak yang memiliki pikiran untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan militer. “Walaupun dengan dalih untuk memperbaiki keadaan, pengambilan kekuasaan seperti itu kurang memberikan hasil untuk menuju keadaan yang lebih baik,” ujarnya. “Sejarah menunjukkan perbaikan itu tidak pernah terbukti. Pengambilalihan kekuasan secara paksa justru menghasilkan keadaan yang kurang baik dan malah kembali pada garis nol,” ujar Agus menambahkan.

Sebagai penyaji utama dalam diskusi terbatas tersebut adalah Ignatius Kristanto dan Bambang Kristanto dari Litbang Kompas. Arya Fernandes M.Si, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and  International Studies (CSIS) menjadi pembanding. Adapun pembahas menghadirkan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Tri Agung Kristanto, Wawan Ichwannuddin M.Si. dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan  Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dari Center for  Political Studies Universitas Indonesia (UI).

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka acara diskusi yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan, dan para deputi. Diskusi dimoderatori oleh Nugroho Dewanto, mantan Redaktur Pelaksana Majalah Tempo.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menerima rombongan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang datang untuk beraudiensi bertempat di Ruang Rapat Nusantara II, Kamis, 11 Februari 2021. Hadir pada audiensi tersebut Ketua Fraksi PKS DPR RI yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. didampingi oleh Ketua Dewan Syariah DPP PKS yang juga Anggota Komisi II DPR RI Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A. dan Anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta.

Ketua Fraksi PKS DPR RI/Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan audiensi tersebut. Kemudian Jazuli menyampaikan bahwa audiensi tersebut diadakan karena Lemhannas RI dan PKS sama-sama menaruh perhatian untuk berpikir tentang kebangsaan. Lebih lanjut Jazuli menyampaikan bahwa Dewan Syariah DPP PKS akan membuat Sekolah Etik dan Fraksi PKS akan menyelenggarakan Mimbar Demokrasi yang diselenggarakan tiap dua pekan. Oleh karena itu, PKS merasa personel Lemhannas RI adalah Sumber Daya Manusia yang tepat sebagai narasumber. “Mudah-mudahan kemitraan kita bukan saja di parlemen, di partai, difraksi dan seterusnya, kita bermitra dalam segala hal dalam mengokohkan ketahanan dan wawasan kebangsaan,” kata Jazuli.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab PKS untuk menjaga warisan para pendiri bangsa, agar generasi yang datang juga memiliki wawasan kebangsaan yang utuh dan integral. “Kita ingin mata rantai sejarah perjuangan anak bangsa dipahami secara utuh, dengan pemahaman yang utuh nanti bisa mengilhami serta didikan dan ajaran yang disampaikan oleh para senior bisa menjadi karakter bagi generasi bangsa kita,” ujar Jazuli.

“Indonesia, buat kami di PKS, adalah rumah kita bersama,” tutur Jazuli. Jazuli juga berpandangan bahwa Indonesia yang besar tidak bisa hanya dijaga oleh sebagian anak bangsa, tapi seluruh anak bangsa harus bahu membahu menjaga negara. PKS hadir dalam sebuah partai politik karena ingin mengokohkan nilai-nilai kebangsaan. “Kebangsaan adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Jazuli.

Menanggapi hal tersebut, Agus menerima kunjungan tersebut sebagai pertemuan dalam rangka membangun wawasan kebangsaan. “Saya menyampaikan apresiasi atas pemikiran dan visi yang ada pada pimpinan PKS untuk membangun sekolah etik, untuk juga menempatkan diri sebagai bagian dari keluarga besar kebangsaan,” kata Agus. Dalam kesempatan tersebut, Agus memberikan gambaran dan sejarah mengenai Lemhannas RI. Agus menyampaikan bahwa Lemhannas RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berisfat independen dan non partisan. Oleh karena itu, di dalam setiap melaksanakan peran dan fungsi konstitusionalnya, Lemhannas RI tidak pernah menempatkan diri untuk bersifat partisan dengan partai politik mana pun dan menempatkan diri berfungsi sebagai lembaga independen. Lemhannas RI juga belum pernah melakukan kerja sama dengan partai politik mana pun. Namun, jika Lemhannas RI dibutuhkan dalam rangka mengisi materi dalam acara apapun yang diperlukan oleh PKS, yang termasuk dalam bidang-bidang yang menjadi inti Lemhannas RI, Agus merasa akan selalu siap memberikan pembekalan dan pelatihan.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan, Plt. Sekretaris Utama Lemhannas RI yang juga merupakan Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Laksdya TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc, Wakil Koordinator Tenaga Profesional Mayjen TNI (Purn.) Imam E. Maksudi, S.E, Tenaga Profesional Bidang SKA dan Ketahanan nasional Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihanim D.E.A., Tenaga Profesional Bidang Ekonomi dan Strategi Dr. Rosita S. Noer, M.A., Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ideologi Mayjan TNI (Purn.) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.I.P., M.Sc, serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menerima rombongan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang datang untuk beraudiensi bertempat di Ruang Rapat Nusantara II, Kamis, 11 Februari 2021. Hadir pada audiensi tersebut Ketua Fraksi PKS DPR RI yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. didampingi oleh Ketua Dewan Syariah DPP PKS yang juga Anggota Komisi II DPR RI Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A. dan Anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta.

Ketua Fraksi PKS DPR RI/Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan audiensi tersebut. Kemudian Jazuli menyampaikan bahwa audiensi tersebut diadakan karena Lemhannas RI dan PKS sama-sama menaruh perhatian untuk berpikir tentang kebangsaan. Lebih lanjut Jazuli menyampaikan bahwa Dewan Syariah DPP PKS akan membuat Sekolah Etik dan Fraksi PKS akan menyelenggarakan Mimbar Demokrasi yang diselenggarakan tiap dua pekan. Oleh karena itu, PKS merasa personel Lemhannas RI adalah Sumber Daya Manusia yang tepat sebagai narasumber. “Mudah-mudahan kemitraan kita bukan saja di parlemen, di partai, difraksi dan seterusnya, kita bermitra dalam segala hal dalam mengokohkan ketahanan dan wawasan kebangsaan,” kata Jazuli.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab PKS untuk menjaga warisan para pendiri bangsa, agar generasi yang datang juga memiliki wawasan kebangsaan yang utuh dan integral. “Kita ingin mata rantai sejarah perjuangan anak bangsa dipahami secara utuh, dengan pemahaman yang utuh nanti bisa mengilhami serta didikan dan ajaran yang disampaikan oleh para senior bisa menjadi karakter bagi generasi bangsa kita,” ujar Jazuli.

“Indonesia, buat kami di PKS, adalah rumah kita bersama,” tutur Jazuli. Jazuli juga berpandangan bahwa Indonesia yang besar tidak bisa hanya dijaga oleh sebagian anak bangsa, tapi seluruh anak bangsa harus bahu membahu menjaga negara. PKS hadir dalam sebuah partai politik karena ingin mengokohkan nilai-nilai kebangsaan. “Kebangsaan adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Jazuli.

Menanggapi hal tersebut, Agus menerima kunjungan tersebut sebagai pertemuan dalam rangka membangun wawasan kebangsaan. “Saya menyampaikan apresiasi atas pemikiran dan visi yang ada pada pimpinan PKS untuk membangun sekolah etik, untuk juga menempatkan diri sebagai bagian dari keluarga besar kebangsaan,” kata Agus. Dalam kesempatan tersebut, Agus memberikan gambaran dan sejarah mengenai Lemhannas RI. Agus menyampaikan bahwa Lemhannas RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berisfat independen dan non partisan. Oleh karena itu, di dalam setiap melaksanakan peran dan fungsi konstitusionalnya, Lemhannas RI tidak pernah menempatkan diri untuk bersifat partisan dengan partai politik mana pun dan menempatkan diri berfungsi sebagai lembaga independen. Lemhannas RI juga belum pernah melakukan kerja sama dengan partai politik mana pun. Namun, jika Lemhannas RI dibutuhkan dalam rangka mengisi materi dalam acara apapun yang diperlukan oleh PKS, yang termasuk dalam bidang-bidang yang menjadi inti Lemhannas RI, Agus merasa akan selalu siap memberikan pembekalan dan pelatihan.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan, Plt. Sekretaris Utama Lemhannas RI yang juga merupakan Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Laksdya TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc, Wakil Koordinator Tenaga Profesional Mayjen TNI (Purn.) Imam E. Maksudi, S.E, Tenaga Profesional Bidang SKA dan Ketahanan nasional Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihanim D.E.A., Tenaga Profesional Bidang Ekonomi dan Strategi Dr. Rosita S. Noer, M.A., Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ideologi Mayjan TNI (Purn.) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.I.P., M.Sc, serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP.

“Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana dalam memilih pemimpin, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum baik dalam hal memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional maupun di tingkat daerah”, ungkap Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo saat memberikan sambutan dalam acara Seminar dengan tema “Kekuatan Partai Politik dan Warna Politik dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020” di Auditorium Gadjah Mada pada Kamis, 11 Februari 2021.

Kegiatan yang dimoderatori oleh mantan Redaktur Pelaksana Majalah Tempo Nugroho Dewanto tersebut, bertujuan untuk menganalisis warna politik dan kekuatan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas.

Kendati berlangsung di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2020 lalu secara keseluruhan berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Ada 270 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan  37 kota.

Melihat hasil yang ada, terdapat beberapa fenomena menarik yang dapat dianalisis, antara lain menguatnya dinasti politik, masih kuatnya praktik politik uang, dan indikasi adanya 21 kasus pelanggaran netralitas ASN. Terkait kondisi demokrasi fenomena Pilkada yang mungkin terus terulang, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam Pilkada untuk dapat menyukseskan demokrasi di Indonesia.

Kendati banyak catatan negatif terhadap pelaksanaan Pilkada serentak dan hasilnya, Letjen (Purn) Agus Widjojo menekankan pentingnya tetap percaya kepada proses demokrasi. “Memang perlu ada perbaikan tapi demokrasi tetap harus dirawat. Apalagi belum ada sistem lain yang terbukti lebih baik,” kata Letjen (Purn) Agus Widjojo.

Penyaji utama dalam diskusi terbatas tersebut adalah Ignatius Kristanto dan Bambang Setiawan dari Litbang Kompas, serta Arya Fernandes M.Si, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and  International Studies (CSIS) menjadi pembanding. Adapun pembahas menghadirkan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Tri Agung Kristanto, Wawan Ichwannuddin M.Si. dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dari Center for  Political Studies Universitas Indonesia (UI), dan Cecilia Sumarlin dari Lemhannas RI.