Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima audiensi PT. Media Nawacita Indonesia, Selasa (30/03). Rombongan PT. Media Nawacita Indonesia hadir dipimpin oleh Direktur Utama Otoli Zebua, Edward Batubara, Oktavianus Zebua, dan Juniari Laoli.

“Kami menyadari bahwa pers adalah pilar demokrasi,” kata Direktur Utama PT. Media Nawacita Indonesia Otoli Zebua. Lebih lanjut Otoli menyampaikan bahwa PT. Media Nawacita Indonesia memiliki tujuan untuk memberi kontribusi positif bagi bangsa dan negara. PT. Media Nawacita Indonesia juga fokus mengupas kaidah positif dan gerakan aksi nyata dari setiap individu, kelompok organisasi, serta lembaga pemerintah. Otoli juga menyampaikan bahwa PT. Media Nawacita Indonesia sudah memenuhi akreditasi yang menyatakan bahwa PT. Media Nawacita Indonesia media yang faktual.

“Jadikan nawacitapost.com sebagai pilar tempat untuk merujuk dan mencari berita yang benar,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Selanjutnya Agus berpesan agar akreditasi sebagai sebuah media yang faktual tersebut terus dipelihara dan dipertahankan.

Dalam kegiatan tersebut, Lemhannas RI dan PT. Media Nawacita Indonesia saling bertukar informasi mengenai visi, misi, dan sejarah masing-masing lembaga. Kegiatan audiensi dilanjutkan dengan wawancara Gubernur Lemhannas RI oleh PT. Media Nawacita Indonesia.

Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Marsdya TNI Wieko Syofyan didampingi sejumlah pejabat tinggi dan personel Lemhannas RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua selama tiga hari, yakni mulai Senin, 29 Maret 2021 sampai dengan Rabu, 31 Maret 2021. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam menyusun Kajian Strategik Jangka Panjang Lemhannas RI 2021 dengan judul “Mencari Solusi Komprehensif bagi Penyelesaian Masalah Papua”. Selama berada di Papua, rombongan Lemhannas RI melakukan tiga Focus Group Disscusion (FGD) guna mengumpulkan data dan fakta lapangan dalam rangka melengkapi substansi naskah kajian.

Pada hari pertama, sesampainya di Provinsi Papua, rombongan bertolak ke Skouw perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Hari selanjutnya, Lemhannas RI melakukan dua kegiatan, yakni FGD dengan Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan FGD dengan Pemerintah Provinsi Papua. Pada FGD pertama, Polda Papua dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Birgjen Eko Rudi Sudarto, S.IK., M.Si. Hadir juga dalam FGD tersebut Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T, CEO dan Founder of Papua Language Institute (PLI) dan Maga Education Papua Foundation (MEP) Samuel Tabuni, Komandan Resor Militer (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan, Birokrat Senior Papua Musaad, dan Tokoh Perempuan Papua Dorlince Mehue, S.E.

“Masalah Papua terus menjadi bahan yang hangat untuk dibicarakan dan menjadi pusat isu domestik maupun global,” kata Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan dalam sambutannya membuka FGD. Melihat keadaan tersebut, dinilai baik konflik kecil maupun besar terkait masalah papua akan selalu dieksplorasi menjadi bahan yang menarik dan memberi keuntungan kelompok tertentu.

Terkait dengan hal tersebut, Lemhannas RI yang memiliki tugas memberikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden RI, menyusun konsep rekomendasi kebijakan strategis melalui Program Kajian Jangka Panjang Tahun 2021 Tentang “Mencari Solusi Komprehensif Bagi Penyelesaian Masalah Papua”. Sebagai tahapan awal, Kedeputian Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan FGD guna mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Wieko menyampaikan FGD di Lokus Papua merupakan tahap lanjutan dari FGD tahap awal yang telah dilaksanakan di Lemhannas RI sebagai rangkaian dari proses penyusunan naskah kajian untuk menggali informasi dan data yang lebih mendalam terkait langsung dengan substansi kajian. Informasi dan data yang digali melingkupi akar permasalahan dan tuntutan masyarakat Papua, faktor-faktor global yang berpengaruh terhadap kondusifitas Papua, strategi dan solusi yang optimal dalam membangun Papua dengan tetap mengedepankan hak-hak masyarakat Papua sebagai bangsa Indonesia, serta saran dan rekomendasi terhadap permasalahan Papua agar Papua tetap dalam bingkai NKRI.

“Melalui kegiatan diskusi yang akan dilaksanakan pada hari ini, diharapkan dari para narasumber, pembahas dan seluruh peserta diskusi sekalian dapat diperoleh ide-ide cerdas dan pemikiran strategis dan komprehensif yang akan memperkaya substansi naskah yang sedang disusun oleh tim pengkaji Lemhannas RI,” kata Wieko menutup sambutannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan FGD kedua bersama Pemerintah Provinsi Papua. Hadir dalam FGD tersebut Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, S.E., M.Si., Walikota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tommy Mano, M.M, Ketua FKUB Papua Pdt. Lipiyus Biniluk, Mantan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, S.E, Majelis Pertimbangan Organisasi Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (GEMAPI) Habelino Sawaki, S.H., M.Si (Han), dan Tokoh Papua Herman Yoku, S.IP, dan Tokoh Agama Papua Pdt. Mpa Mauri.

FGD ketiga dilakukan dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih Papua. Hadir dalam diskusi tersebut Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) XVII Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi, Dosen Universitas Cenderawasih Dr. Bernarda Meteray, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, S.E, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kum & HAM) Papua Antonius Matius Ayorbaba, S.H., M.Si., Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) X Jayapura Laksma TNI Yeheskiel Katiandagho, S.E., M.M, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Silas Papare Jayapura Marsma TNI Dr. Budi Achmadi, Ketua IKAL Komisatiat Provinsi Papua Emi Enembe, dan Tokoh Adat Papua George Arnold Awi.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima empat mahasiswa Program Doktoral Universitas 17 Agustus 1945 untuk audiensi pada Selasa, (30/03). Rombongan tersebut dipimpin oleh AKBP dr. Adi Purnomo Sp.B., yang didampingi oleh David Maharya Ardyantara, S.T., M.H., Ontran Sumantri Riyanto, S.H., M.H., dan Agus Suprihanto, S.H., M.Si. Tujuan audiensi tersebut adalah untuk berkoordinasi terkait Webinar Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 yang direncanakan akan diadakan pada 8 April 2021.

Pada kesempatan tersebut, AKBP dr. Adi Purnomo, Sp.B., selaku ketua pelaksana Webinar Nasional Menuju Indonesia Emas 2045, juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Gubernur Lemhannas RI sebagai salah satu narasumber pada Webinar Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. Selain Gubernur Lemhannas RI, dalam webinar tersebut akan hadir pula Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.S.T. M.K, dan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Rajes Khana, S.Kom., M.Sc. selaku narasumber.

“Universitas 17 Agustus 1945 ini memang sudah dicanangkan bahwa berpedoman ke arah nasionalisme dan Pancasila,” kata AKBP dr. Adi Purnomo Sp.B. Ia menyampaikan bahwa webinar nasional tersebut bertujuan menegaskan komitmen  Universitas 17 Agustus 1945 untuk mendukung kemajuan bangsa dan juga memperkenalkan Universitas 17 Agustus 1945.

”Harus ada fokus yang mana yang mau dicari dalam rangka tujuan webinar ini,” kata Agus Widjojo. Selanjutnya Agus mengingatkan bahwa seminar harus menghasilkan suatu produk sebagai saran pengambilan kebijakan.

Adi kemudian menyampaikan bahwa tema webinar yang diambil akan menjadi gerbang masuk pertanyaan besar apakah Republik Indonesia bisa sampai 100 tahun. Melihat dari sejarah, lanjut Adi, banyak negara-negara besar yang tidak melewati 100 tahun. Dengan adanya webinar tersebut, diharapkan akan mendukung pewujudan Indonesia 2045.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Rahmat Pribadi, Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P., serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi dosen tamu di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Senin, 29 Maret 2021. Kegiatan tersebut mengangkat tema Studi Ketahanan Nasional Menjawab Tantangan Pandemi Covid-19.

Pada kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa ketahanan nasional bersifat spesifik untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda. Agus juga menegaskan bahwa secara kultur tradisional, Indonesia memang cepat merasa puas dengan definisi-definisi dan gagasan-gagasan, termasuk pada ketahanan nasional. Namun, Indonesia masih kurang cermat dan terampil untuk mentransformasikan dan menjabarkan definisi-definisi dan gagasan-gagasan  tersebut ke dalam sebuah bentuk yang konkret dan aplikatif untuk bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ketahanan nasional bukan merupakan sebuah disiplin ilmu tunggal,” ujar Agus. Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa ketahanan nasional diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Dalam perjalanan mencapai tujuan nasional, pasti akan menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Diharapkan dengan adanya ketahanan nasional dapat mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang.

“Ketahanan nasional adalah sebuah keadaan, sebuah kondisi, yang dihasilkan oleh sebuah proses,” tutur Agus. Proses pertama melalui pendekatan panca gatra, yakni ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Apabila ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan politik, ketahanan sosial budaya, serta ketahanan pertahanan dan keamanan dalam keadaan baik, maka dapat dikatakan keadaan ketahanan nasional dalam keadaan baik. Namun, jika salah satu gatra dalam keadaan tidak baik, maka dapat dikatakan ketahanan nasional tidak baik karena mengalami pelemahan. Proses kedua dapat ditarik melalui pendekatan berdasarkan keadaan spasial geografis setiap provinsi. Jika ketahanan DKI Jakarta baik, ketahanan Sulawesi Utara baik, ketahanan Papua baik, ketahanan Aceh baik, dan ketahanan seluruh provinsi dalam keadaan baik, maka bisa dikatakan ketahanan nasional dalam keadaan baik. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membangun ketahanan spasial geografis tiap provinsi, harus menggunakan pendekatan gatra ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Agus juga menegaskan bahwa membangun ketahanan nasional harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan dari masing-masing disiplin ilmu. Selanjutnya ilmu tersebut harus dapat diwujudkan menjadi sebuah kebijakan publik agar bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Kebijakan yang disusun juga harus dilandasi pengetahuan dan kompetensi serta didasarkan pada 4 Konsensus Dasar Bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. “Semua harus didasarkan kepada konsensus dasar kebangsaan,” tutur Agus.

“Ketahanan bersifat spesifik untuk krisis tertentu,” ujar Agus. Oleh karena itu, langkah ketahanan nasional dalam pandemi Covid-19 juga harus spesifik. Mulai dari kemampuan inti sektor publik harus membuat keputusan yang lebih cepat dengan menggunakan data dan analitik, menumbuhkembangkan cara yang lebih produktif dan cerdas bagi lingkungan pegawai pemerintah, dan mengembangkan bentuk baru kemitraan dengan sektor swasta. Kemudian operasi pemerintahan yang lebih berketahanan dengan mewujudkan pemerintah nirsentuh dan melembagakan praktik terbaik untuk respons dan bersiap menghadapi krisis yang akan datang. Selanjutnya dibudayakan masyarakat yang lebih memiliki ketahanan dengan pengendalian virus dan pemikiran ulang pelayanan kesehatan, revolusi pembelajaran, pembentukan rantai logistik dan perdagangan yang memiliki ketahanan, dan adanya distribusi tindakan stimulus yang efektif. “Membangun ketahanan sulit karena setiap ancaman punya karakteristik yang spesifik, berbeda satu sama lain,” kata Agus.