Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tengah mempersiapkan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) 2021. Berbagai persiapan dilakukan, salah satunya adalah Rapat Koordinasi secara virtual pada Senin, 12 Juli 2021 yang dihadiri oleh Gita Wirjawan, M.B.A., M.P.A., Dr. Karlina Leksono Supelli, dan Tri Agung Kristianto.

Pada kesempatan tersebut Gita Wirjawan, M.B.A., M.P.A. menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan JGF 2021 membahas konteks peradaban dan perceraian hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam konteks peradaban, peradaban Tiongkok adalah yang tertua dan untuk bisa menjembatani peradaban Tiongkok dan Amerika Serikat diperlukan usia peradaban yang sama dengan Tiongkok, misalnya Eropa dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Gita berpendapat bahwa diperlukan perwakilan kedua peradaban yang bisa memahami kepentingan Tiongkok dan menjadi jembatan ke Amerika Serikat.

Sejalan dengan Gita, Dr. Karlina Leksono Supelli menyampaikan bahwa penting untuk mengenali ancaman-ancaman yang akan muncul pada masa mendatang di tengah perceraian hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Pada kesempatan tersebut, Karlina menyampaikan bahwa peradaban dibangun di atas human security, maka perlu difokuskan hal apa yang perlu diangkat. Menurut Karlina dapat dipertimbangkan kembali ke pembangunan manusia atau pemberdayaan dan dikemas dengan human security dan dignity. Karlina juga mengatakan bahwa struktur dunia saat ini ditandai dengan ketimpangan, kondisi tersebut tentu akan berpengaruh pada peradaban yang berpusat pada manusia.

Tri Agung Kristianto sependapat dengan Karlina, menurut Kristianto manusia adalah sentral. Kristianto juga berpendapat adanya pandemi menyadarkan bahwa budaya sudah semakin berkembang. Namun, setiap orang tetap membutuhkan orang lain misalnya sehebat apa pun seorang ahli teknologi, akan tetap membutuhkan orang lain saat sakit. Hal tersebut menyadarkan betul bahwa kebudayaan yang dibangun di masa depan perlu menempatkan manusia sebagai sentral karena manusia tidak bisa hidup sendirian, tidak seperti mesin yang bisa didigitalisasi.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang memimpin rapat tersebut menyampaikan bahwa arah JGF harus jelas. Agar JGF memiliki manfaat untuk kehidupan masa depan, bukan hanya sekedar berbagi pemikiran saja.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Dr. Kaharuddin Djenod M.Eng memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23, Kamis (08/07). Pada kesempatan tersebut, Kaharuddin menyampaikan Peran PT. PAL Indonesia (Persero) dalam Pembangunan Nasional. “Kita adalah negara maritim yang terbesar di dunia,” kata Kaharuddin. Lebih lanjut Kaharuddin menyampaikan bahwa keadaan tersebut juga diiringi potensi ekonomi maritim. Saat ini potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan kurang lebih sebesar USD 1,3T per tahun.

Kondisi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia juga harus diimbangi dengan pertahanan dan keamanan maritim. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Namun, Kaharuddin menyayangkan bahwa sampai saat ini ALKI yang memiliki 9 corong dapat dikatakan masih perlu peningkatan pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan. seperti jalan tol bebas hambatan. “Sembilan corong ALKI ini sampai sekarang masih sangat mudah ditembus. Kita belum memiliki sistem pertahanan keamanan yang mampu menjaga sembilan corong ALKI,” ujar Kaharuddin.

 “PT PAL sekarang ini sudah mengekspor kapal ke beberapa negara di Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Asia Tenggara,” tutur Kaharuddin. Saat ini PT PAL (Persero) sebagai BUMN yang awalnya hanya sebagai galangan kapal, sedang melakukan transformasi melalui proses pengubahan PT PAL (Persero) menjadi industri maritim sebagaimana industri-industri maritim yang ada di dunia. PT PAL (Persero) bertransformasi dengan memulai mengimplementasikan sistem industri 4.0 yang disebut dengan Indonesian Maritime 4.0. Sistem tersebut bukan hanya dalam ranah digitalisasi, tapi hampir keseluruhan unit PT. PAL (Persero) akan melakukan kontrol di seluruh titik, mulai dari personel hingga mesin akan terkontrol secara real time.

“Dengan penerapan Indonesian Maritime 4.0 diharapkan proses produksi PT PAL dari jam-per jam dari menit-per menit itu terkontrol secara keseluruhan,” kata Kaharuddin. Nantinya sistem tersebut akan digabungkan dengan sistem optimasi yang sudah Kaharuddin rancang, sehingga menghasilkan suatu proses optimasi dari lini produksi yang jauh lebih optimal.

Guna mendukung PT PAL (Persero) menuju Indonesian Maritime, PT PAL (Persero) telah bekerja sama dengan badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam hal tersebut, BRIN akan mendukung melalui tenaga-tenaga dari dalam negeri maupun luar negeri untuk sama-sama membangun industri maritim. Kemudian PT PAL (Persero) berencana akan menjadi koordinator hampir seluruh galangan-galangan kapal di Indonesia agar seluruhnya menerapkan sistem yang sama dan mampu bersaing. “PT PAL juga akan mengkoordinir hampir seluruh galangan-galangan kapal di Indonesia untuk menerapkan sistem yang sama sehingga harapannya galangan-galangan kapal di Indonesia itu bukan hanya menjadi jago di kandang sendiri. Harapannya, dengan sistem seperti ini mereka akan mampu bersaing di luar negeri,” kata Kaharuddin.

Ketua Umum PB IDI Dr. Daeng Mohammad Faqih, S.H., M.H., Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Dr. Ir. Gatot Dwianto, M.Eng., dan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, Asean Eng. menjadi narasumber dalam diskusi panel Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 pada Jumat, 9 Juli 2021. Diskusi Panel tersebut mengangkat topik “Peningkatan Kualitas SDM untuk Mewujudkan Good Governance dan Clean Government”.

Dr. Daeng Mohammad Faqih, S.H., M.H., mengawali paparannya dengan menyampaikan bahwa elaksanaan pelayanan kesehatan yang menerapkan Good dan Clean Goverment akan mendapatkan tujuan akhir mutu pelayanan yang akan terus terjaga. “Jadi kalau pelaksanaan good dan clean governance itu kita kerjakan maka sebenarnya tujuan globalnya, tujuan akhirnya, tujuan komprehensifnya adalah mutu pelayanan itu akan kita capai,” kata Daeng.

Namun, ada 2 variabel yang mempengaruhi, yakni secara Variabel Objektif dan Subjektif. Daeng menyebutkan bahwa secara Variabel Objektif yang perlu dikerjakan, yaitu melakukan Tatalaksana Klinis/Medis sesuai Kompetensi dan Kewenangannya. Sedangkan Variable Subjektif adalah tentang keandalan, kecepatan, dan ketanggapan SDM dalam menghadapi masalah kesehatan dan hal ini masih menjadi problem yang ada saat ini.

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, Asean Eng. melanjutkan diskusi dengan mangatakan bahwa, saat ini ekonomi dunia bergeser dari Barat ke Timur yang berarti pada abad ke-21 ini menjadi abadnya Asia untuk memimpin perkembangan dunia.  Indonesia mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat banyak, namun harus juga diiringi dengan pengelolaan yang baik. “SDA tidak serta-merta membawa kemajuan dan kesejahteraan jika kita tidak bisa mengelola SDA dengan baik. Karena SDA akan diperebutkan oleh berbagai negara yang memiliki Sumber Daya Manusia, kekuatan politik dan ekonomi,“ kata Prof. Nizam menjelaskan pentingnya pengelolaan SDM. Oleh karena itu, Indonesia membuat satu program yakni Kampus Merdeka. Program Kampus Merdeka bertujuan untuk membantu menyiapkan SDM yang berkualitas dan unggul.

Dr. Ir. Gatot Dwianto, M.Eng. sebagai narasumber terakhir menyampaikan bahwa perkembangan teknologi, digital, dan internet sangat pesat. Maka, untuk kemajuan Indonesia harus dibuat strategi untuk mewujudkan SDM yang unggul yang dapat menguasai IPTEK agar bisa bersaing dengan negara lain. “Yang terpenting menjalankan Strategi IPTEK-Inovasi untuk bisa mendorong kualitas suatu bangsa,“ ujar Gatot. Lebih lanjut Gatot juga menyampaikan bahwa UU No.11 Tahun 2019 menyatakan IPTEK harus digunakan untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, jika anak bangsa berhasil menghasilkan suatu produk, produk tersebut harus didukung dan dimanfaatkan.

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 melaporkan hasil kegiatan Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) pada Rabu, 7 Juli 2021 sampai Kamis, 8 Juli 2021. SLISN PPRA 62 mengangkat tema Penanganan Isu-Isu Strategis Nasional di Daerah dalam Mendukung Pembangunan Nasional. Pelaksanaan SLISN dilaksanakan pada 5 tujuan, yaitu PT. Inalum di Sumatera Utara, PT. Adaro di Kalimantan Selatan, PT. Indonesia Morowali Industry Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, PT. Aneka Tambang di Maluku Utara, dan Pembangunan Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

Sebelum dimulainya pelaporan SLISN PPRA 62 oleh masing-masing kelompok, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan SLISN PPRA 62 berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. “Peserta PPRA 62 telah melaksanakan kegiatan dengan serius dan penuh dengan rasa tanggung jawab,” kata Sugeng.

Pada hari pertama, kelompok yang melaporkan hasil SLISN PPRA 62 adalah kelompok PT. Inalum di Provinsi Sumatera Utara dan kelompok PT. Adaro Provinsi di Kalimantan Selatan. Kelompok PT. Inalum Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Marsda TNI Sri Mulyo Handoko, S.I.P. Peserta Kelompok PT. Inalum Provinsi Sumatera Utara memaparkan laporan hasil SLISN diwakili oleh Dr. Ernalem Bangun, MA. dengan judul Penanganan Isu-Isu Strategis Nasional Terkait Keberadaan PT. Inalum dalam Mendukung Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, paparan dilanjutkan dengan laporan SLISN PPRA 62 kelompok PT. Adaro Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI Irjen Pol. Drs. Sumadi, M.Si. BErtindak sebagai pemapar laporan, yaitu Kolonel Arm. Budi Suwanto dengan judul paparan Dampak Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia guna Kesinambungan Pembangunan Nasional.

Pada hari kedua pelaporan SLISN PPRA 62, kelompok ketiga yang melaporkan hasil kegiatan SLISN adalah kelompok PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kewaspadaan Nasional Mayjen TNI Fajar Setiawan, S.I.P, dan Tenaga Ahli Mayjen TNI (Purn) Hari Mulyono, S.E., M.M. Pada kelompok tersebut, Kolonel Penerbangan Aldrin Petrus Mongan, St, M.Hum. memaparkan laporan berjudul Penanganan Isu-Isu Strategis Nasional di Kabupaten Morowali dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan (SDG).

Kelompok keempat yang melaporkan hasil kegiatan SLISN adalah kelompok PT. Antam Maluku Utara, yang dipimpin oleh Tenaga Profesional Bidang SKA, Geopolitik, dan Wawasan Nusantara Laksda TNI (Purn) Bambang Darjanto, S.H., S.Pi., M.Sc. Bertindak sebagai pemapar pada kelompok tersebut adalah Kombes Pol H. Muhammad Arif Sugiarto, S.I.K., M.P.P., M.H. dengan paparan berjudul Hilirisasi Tambang Nikel guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dalam rangka Pembangunan yang Berkelanjutan.

Kelompok terakhir yang melaporkan hasil kegiatan SLISN adalah kelompok Sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh Laksda TNI Suratno, S.H., M.H. Kelompok Sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat melaporkan hasil SLISN yang berjudul Evaluasi Terhadap Implementasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sirkuit MotoGP Mandalika, yang dipaparkan oleh Laksma TNI Didong Rio Duta Purwokuntjoro.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan apresiasi kepada seluruh peserta PPRA 62 atas keberhasilan pelaksanaan SLISN. Namun, Agus juga menyampaikan evaluasi dan menegaskan bahwa saat peserta PPRA 62 melakukan SLISN dan berangkat ke tujuan, harus membawa isu nasional dan mendapatkan temuan yang baru atas isu nasional tersebut. Agus menyampaikan bahwa tiap-tiap kelompok harus fokus terhadap suatu isu strategis yang menjadi keresahan dan kritik di tengah masyarakat kemudian memberikan rekomendasi konkret langkah solusi yang perlu dilakukan.

“Anda ke lapangan, dengan membawa isu strategis nasional, itu harus mendapatkan temuan-temuan yang baru,” ujar Agus. Jangan temuan dan rekomendasi yang diberikan adalah temuan dan rekomendasi yang sudah dicakup oleh kebijakan pemerintah, sehingga tidak memberikan hal yang baru. Agus juga menegaskan bahwa setiap solusi dan temuan baru atas isu strategis yang diambil harus berdasarkan fakta yang ada dan dipertajam dengan data.