Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto memberikan ceramah kepada perwira siswa Pendidikan Reguler 51 Sekolah Staf dan Komando TNI tahun 2023 pada Selasa (30/8), di Grha Widya Adibrata Sesko TNI, Bandung.
Pada kesempatan tersebut, Andi Widjajanto berbicara tentang institusionalisasi keamanan nasional dari kacamata geopolitik. Andi Widjajanto menyampaikan bahwa kini geopolitik telah memasuki era Geo 5.0 yang fokusnya adalah konektivitas.
“Kami di Lemhannas sekarang betul-betul memikirkan apa dampak dari program-program, (dan) projek-projek konektivitas untuk dunia,” kata Andi Widjajanto. Dari hal tersebut, dapat disadari bahwa konektivitas inilah yang menjadi national security di banyak negara utama.
Lebih lanjut, Andi Widjajanto menyampaikan industri semikonduktor menjadi salah satu representasi dari konektivitas rantai pasok global. Terdapat tujuh kawasan, yakni Eropa, Amerika Serikat (AS), China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang yang terlibat di tahap berbeda dalam rantai pasok. Meskipun terdapat ketergantungan yang erat antar satu tahap dengan lainnya, hal tersebut tidak menutup ruang terjadinya kompetisi antar hegemoni, seperti yang saat ini berlangsung antara AS dan China.
Selanjutnya, Andi Widjajanto menyampaikan perspektif Lemhannas RI tentang keamanan nasional yang seharusnya itu dibangun dan diperkuat untuk mematahkan skenario terburuk. Keamanan nasional tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan kontribusi untuk Indonesia menjadi negara maju tahun 2045.
“Keamanan nasional dirancang untuk mencegah Indonesia stagnan terjebak dalam middle income trap. Keamanan nasional dirancang untuk mencegah Indonesia jatuh menjadi negara gagal,” ujar Andi Widjajanto. Keamanan nasional juga turut ditegaskan agar Indonesia tidak mengalami pendadakan seperti bom bahkan Covid-19.
Hal yang menjadi kunci dari keamanan nasional adalah institusi. Hal yang harus diperkuat dari institusi keamanan nasional adalah doktrin, regulasi, kualitas pimpinan, alokasi sumber anggaran, adopsi teknologi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Beberapa hal tentang fungsi institusional keamanan nasional turut dipaparkan dalam kegiatan tersebut, yakni koordinasi dan analisis risiko, prioritas keamanan, distribusi sumber daya, pemantauan evaluasi, serta mitigasi kedaruratan.
Indonesia telah memiliki mekanisme koordinasi keamanan nasional lintas institusi untuk mengatasi beberapa permasalahan strategis, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Masih terpisahnya mekanisme ini menunjukkan integrasi keamanan nasional mengalami diferensiasi dan terfragmentasi berdasarkan isu (differentiated-fragmentation integration).
Diakhir paparannya, Andi Widjajanto menyampaikan bahwa Lemhannas RI menyarankan pembentukan institusi baru untuk keamanan nasional karena posisi Indonesia tidak dalam kondisi yang ideal. (SP/BIA)
