Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) melalui Direktorat Pengkajian Ideologi Dan Politik Kedeputian Bidang Pengkajian Strategik menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) kajian Urgent dan Cepat (jurpat) dengan judul “Konstitusionalitas Haluan Negara Guna Menjaga Kesinambungan Pembangunan Nasional” pada Senin (28/8), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI, .
Lemhannas RI memandang perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai gagasan haluan negara. Selain itu, mengenai kemungkinan implikasi dari penerbitan dari haluan negara terhadap ketatanegaraan Indonesia di masa mendatang dan perihal pengaturan kondisi kedaruratan dalam konstitusi yang dapat berimplikasi terhadap jalannya pergantian pimpinan lembaga negara juga perlu didiskusikan dalam FGD tersebut.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menyampaikan bahwa FGD tersebut dilaksanakan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan terkait konstitusionalitas haluan negara sehingga dapat menjaga kontinuitas dalam pembangunan nasional
“Untuk hari ini kita akan membahas tentang haluan negara, dengan melihat bahwa Indonesia sebetulnya diproyeksikan oleh banyak lembaga, oleh banyak pemikir akan menjadi negara utama di dunia di tahun 2050 bahkan sampai 2075,” ujar Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat memberikan sambutan.
Andi Widjajanto menekankan pertanyaan besar tentang hal yang harus disiapkan di tahun 2045 dan tahun 2075. Dengan hadirnya beberapa narasumber pada FGD tersebut, dirinya berharap dapat memberikan pencerahan untuk memperdalam tentang kebutuhan haluan negara pembangunan kedepan.
Pada acara yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si. tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A. bertindak sebagai salah satu narasumber yang hadir.
Bambang Soesatyo menyampaikan urgensi hadirnya sebuah haluan negara. Pada hakikatnya berangkat dari sebuah kebutuhan akan hadirnya prinsip-prinsip yang bersifat direktif yang akan menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam konstitusi menjadi kebijakan dasar politik negara sebagai panduan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
Menurut Bambang Soesatyo, hal yang terpenting hari ini adalah bagaimana Indonesia bisa sepakat memiliki kebutuhan untuk menentukan arah Indonesia kedepan agar tidak mengalami maju mundur. Hal tersebut terlihat peraturan yang kian berubah tiap adanya pergantian pemimpin, baik itu presiden, gubernur, walikota, maupun bupati. Hal tersebut sangat penting agar cita-cita Indonesia emas 2045 benar-benar dapat terwujud. “Saya yakin dan percaya apa yang dikaji Lemhannas ini penting untuk kita kedepan,” ujar Bambang Soesatyo.
Adapun beberapa narasumber lain yang turut hadir, yakni Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ir. H. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, M.H.P., dan Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. (SP/BIA)
