Press Release

Nomor  : PR/    59   /XII/2021

Tanggal :  31 Desember 2021

Jakata –  Pemerintah pusat sampai daerah harus serius  mengantisipasi stunting dan kurang gizi pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akibat resesi ekonomi. Apalagi, Bank Dunia mencatat bahwa 54 persen tenaga kerja Indonesia  pernah mengalami stunting di masa pertumbuhan.

“Hal ini tak boleh terulang di masa depan agar sumber daya manusia kita mampu bersaing di tingkat dunia,” kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2021 secara daring pada Jumat (31/12). Tantangan untuk serius mengantisipasi stunting, karena Indonesia memasuki revolusi industri 4.0. Ini berarti, tekad menjadi bangsa maju dan persaingan antarbangsa  semakin ketat di masa depan.

Lemhannas mengusulkan pemerintah pusat dan daerah  harus memprioritaskan pemberian makanan bergizi dan protein yang cukup untuk ibu hamil dan janinnya, serta   bayi sampai usia 12 tahun. Mereka yang pernah mengalami kelaparan, kurang gizi dan stunting sewaktu janin dan masa pertumbuhan akan sulit mencapai potensi manusia unggul. “Mereka akan tercecer di di era revolusi industri 4.0 dalam persaingan sengit antar-bangsa,” kata Agus.

Karena itu, tambah Agus, menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara bersama untuk mendukung anak-anak Indonesia agar dapat terbang tinggi dan sejajar dengan yang terbaik di dunia dalam tempo 25 tahun mendatang. Pada 25 tahun mendatang, Indonesia genap 100 tahun merdeka dari penjajahan.

Selain masalah kesehatan, Lemhannas juga menyoroti bidang pendidikan dalam pernyataan akhirnya. Lemhannas meminta pemerintah wajib memprioritaskan program membangun kompetensi para ibu dan guru tentang keterampilan dan sikap yang perlu diajarkan kepada anak-anak.  Ini  diperlukan agar anak-anak mampu menghadapi disrupsi dan memenuhi tuntutan dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Lemhannas memandang perlu  penyesuaian kurikulum agar kemampuan anak didik di bidang teknologi meningkat. “Supaya mereka tak hanya piawai mengakses dan menggunakan teknologi tapi juga mampu mendesain dan membuat program sendiri,”kata Agus.  

Dalam penyampaian Pernyataan Akhir Tahun Lemhannas RI kali ini, Agus Widjojo didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan,  Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto M.Si., Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Ending Fadjar, S.E., M.A. dan sebagai moderator Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han.

Narahubung : Maulida (082229125536)

Caption Foto : Foto Gubernur Lemhannas RI pada Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2021 di Lemhannas RI.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor  : PR/    62   /XII/2021

Tanggal:  31 Desember 2021

Jakarta – Lemhannas RI meminta  Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP)  yang mulai berlaku 1 Januari 2022 tidak disikapi secara skeptis, khususnya pasar tenaga kerja Indonesia. Justru, Indonesia perlu melihat potensi besar yang menguntungkan Indonesia dalam hal investasi dan ekspor atas pemberlakuan RCEP.

“Terbukanya pasar bagi tenaga kerja tidak seharusnya disikapi  dengan skeptis karena dianggap mengurangi pasar tenaga kerja Indonesia,” kata  Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2021 secara daring pada Jumat (31/12).

Menurut Agus, perjanjian RCEP sebagai peluang menciptakan iklim akselerasi alih teknologi bagi tenaga kerja Indonesia  melalui akses perolehan modal pengetahuan dan keterampilan dengan keterlibatan aktif pada dunia usaha yang dijalankan oleh para investor asing.  

Kalaupun ada yang perlu diantisipasi, ujarnya, keberpihakan investor asing pada penggunaan tenaga kerja asing dengan tingkat kemampuan keterampilan yang cenderung kompetitif dengan tenaga kerja lokal. “Karena itu kita perlu  mengambil langkah nyata bagi tenaga kerja lokal  mengikuti program pelatihan keterampilan tahun 2022,” ujar Agus Widjojo.

Indonesia juga perlu melirik potensi perjanjian RCEP tersebut. Perjanjian ekonomi komprehensif yang melibatkan lebih dari 50 persen negara di seluruh dunia itu justru bisa dimanfaatkan sebagai ruang promosi yang menawarkan peluang ekspor dan potensi investasi.

“Untuk mendukung peluang tersebut,  perlu  pembenahan iklim usaha dan investasi guna meningkatkan daya saing dan pemanfaatan implementasi perjanjian RCEP,” kata Agus.  Caranya melalui perbaikan peningkatan ease of doing business dan global competitiveness index.

Skema RCEP menerapkan sistem global supply chain dapat berpotensi meningkatkan pangsa pasar produk ekspor Indonesia ke dunia dan menarik pangsa investasi asing ke Indonesia. Untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia guna kesiapan ekonomi memasuki RCEP pada 2022, menurut Agus, perlu membenahi  iklim usaha dan investasi. “Antara lain meningkatkan daya saing produk dan daya saing tenaga kerja,” kata Agus.  Selain itu, tambah Agus,  investor asing wajib memberikan akses alih teknologi kepada Indonesia, dan menjadi ketentuan baku untuk diterapkan dalam aturan kerjasama RCEP.

Tantangan yang dihadapi dari RCEP ini adalah berbedanya tingkat kesiapan dari negara-negara peserta. Indonesia memerlukan kesiapan diri untuk memenuhi tuntutan skema kerjasama regional yang nyatanya masih terdapat perbedaan pada tingkat kesiapan ekonomi dari negara-negara peserta.

Sebagai contoh, kondisi ekspor Indonesia berada pada posisi ke-empat di kawasan Asean, sedangkan aspek impor Indonesia menempati negara ktiga setelah Singapura dan Malaysia. Dari segi kesiapan Indonesia masih perlu melakukan pembenahan diri, mengingat posisi Indonesia yang berada pada posisi ke-34 dari 144 negara pada indeks daya saing global.

Indeks tersebut menggambarkan rendahnya daya saing, minimnya infrastruktur dan konektivitas serta rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Produk dan barang yang sudah sesuai standar nasional Indonesia juga masih terbatas sehingga tidak akan banyak membantu dalam menyaingi barang-barang impor pada saat RCEP berlaku.

Dalam penyampaian Pernyataan Akhir Tahun Lemhannas RI kali ini, Agus Widjojo didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan,  Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto M.Si., Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Ending Fadjar, S.E., M.A. dan sebagai moderator Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han.

Narahubung : Maulida (082229125536)

Caption Foto : Foto Gubernur Lemhannas RI pada Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2021 di Lemhannas RI.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor  : PR/    58   /XII/2021

Tanggal :  31 Desember 2021

Jakarta– Lemhannas RI mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Usulan pembentukan Lembaga ini muncul dari Lemhannas RI lantaran belum ada Lembaga politik yang merumuskan kebijakan nasional  dalam fungsi keamanan dalam negeri.

“Dibutuhkan lembaga politik setingkat kementerian yang diberi mandat portofolio untuk  merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri,” ungkap Gubernur Lemhannas RI  Agus Widjojo dalam pernyataan akhir tahun 2021, yang diselenggarakan secara hybrid (31/21).   Dengan pembentukan kementerian keamanan  ini, maka diharapkan Agus Widjojo Indonesia akan  memiliki  bagian dari pembangunan sistem nasional yang efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas kelembagaan.

Agus menilai belum adanya Lembaga yang mengurusi keamanan negeri ini saat ini seperti terjadi kevakuman dalam bidang keamanan dalam negeri. “Padahal penting untuk merumuskan kebijakan keamanan dalam negeri,” kata Agus.

Selain mengusulkan Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Gubernur Lemhannas RI juga menyarankan pemerintah pusat menggagas  Dewan Keamanan Nasional yang didayagunakan untuk menjamin keterpaduan perumusan dan pengawasan sebuah kebijakan nasional. Dewan ini fokusnya mengawasi kebijakan-kebijakan  terkait keamanan nasional juga  dapat didayagunakan untuk merumuskan dan mengendalikan  kebijakan secara umum.

Menurut Gubernur, menata  peran dan fungsi kelembagaan akan memberi sumbangan meningkatkan  daya saing bangsa melalui kesempatan pengambilan keputusan, perumusan kebijakan yang cepat, terintegrasi secara vertikal dan horizontal. Meski demikian agar  menghilangkan duplikasi peran antar lembaga, sebaiknya diwaspadai adanya kekosongan dalam menjamin keterpaduan dan merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan. “Pembangunan kapasitas kelembagaan menjadi salah satu program prioritas demi menghindari adanya tumpang tindih peran dan fungsi antar Lembaga,” ujarnya.

Dalam pernyataan akhir tahunnya, Agus Widjojo juga menyoroti peran strategis Polri sesuai UU No. 2 Tahun 2002. Agus mengingatkan, peran  Polri masih meliputi perlindungan terhadap masyarakat, penegakan hukum, pencegahan pelanggaran hukum, serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. “Bukan untuk merumuskan keamanan dalam negeri,”ujarnya. 

Hal yang sama juga berlaku terhadap TNI yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer,  ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta menegakkan kedaulatan negara juga mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Bukan sebagai penentu kebijakan strategis terkait keamanan dalam negeri,” ujar Agus.

Dalam penyampaian Pernyataan Akhir Tahun Lemhannas RI kali ini, Agus Widjojo didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan,  Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto M.Si., Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Ending Fadjar, S.E., M.A., dan sebagai moderator Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han.

Narahubung: Endah (081316072186)/ Maulida  (082229125536)

Caption Foto : Foto Gubernur Lemhannas RI pada Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2021 di Lemhannas RI.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Press Release

Nomor  : PR/57/XII/2021

Tanggal :  13/12/2021

Jakarta- Era disrupsi teknologi yang saat ini terjadi, telah memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk bergerak lebih maju. Namun di sisi lain, disrupsi teknologi ini juga menjadi tantangan untuk mengukur kemampuan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Merupakan hal yang tidak mudah bagi kita dalam menghadapi disrupsi teknologi ini, sementara diri kita sendiri masih  belum dibekali dengan literasi dan pengetahuan yang cukup," kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI Agus Widjojo saat memberikan sambutan pada Puncak Semarak HUT ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lemhannas RI, (13/12). 

Bangsa Indonesia, khususnya ASN harus selalu mengembangkan diri dengan Inovatif, Open Mind, kerja efektif dan efisien, memanfaatkan teknologi, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadapi disrupsi teknologi.

Selain itu, di usia setengah abad KORPRI ini, Presiden RI Joko Widodo juga mendorong ASN agar tangguh, profesional, dan inovatif dalam bekerja untuk Indonesia Maju. Dalam amanat Presiden RI pada upacara HUT KORPRI ke-50, setiap anggota KORPRI harus berada pada garda terdepan dalam reformasi birokrasi, memangkas regulasi yang menghambat pelayanan, menyederhanakan organisasi sehingga bergerak lebih lincah, dan meninggalkan sekat-sekat ego sektoral, serta membuat prosedur yang  rumit  menjadi mudah, membuat yang lambat menjadi cepat.

KORPRI Lemhannas RI Siap Berikan Pelayanan Terbaik

Sejalan dengan amanat dari Presiden RI, Gubernur Lemhannas RI berharap setiap anggota KORPRI memiliki nilai dasar yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, memegang teguh profesionalitas sebagai aparatur sipil negara, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Generasi muda perlu mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan-tantangan di masa depan, dengan cara memiliki kemampuan dan pengetahuan. "Kita patut mengetahui bahwa jajaran aparatur sipil negara telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi motor penting dalam pembangunan nasional. Untuk itu, maka ASN dituntut untuk menjadi teladan bagi masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika, dan profesionalisme," kata Gubernur Lemhannas RI.

Oleh sebab itu, salah satu kegiatan pada Puncak Semarak HUT ke-50 KORPRI adalah pemberian beasiswa bagi putra/putri berprestasi. Pemberian beasiswa tersebut merupakan kontribusi KORPRI Lemhannas RI dalam mendorong putra/putri ASN di lingkungan Lemhannas RI agar lebih meningkatkan prestasi, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi pada bangsa dan negara.

Adapun rangkaian kegiatan Puncak Semarak HUT ke-50 KORPRI antara lain, Pemberian Beasiswa bagi Putra/Putri Berprestasi, Senam bersama dan syukuran, Pengumuman    pemenang    lomba-lomba, dan pembagian doorprize, souvenir  bibit  tanaman, serta pemberian goodiebag dan kalender. Sedangkan kegiatan yang telah berlangsung antara lain, Seminar Motivasi dengan tema “Menggali Potensi, Menyatukan Visi, Membangun Negeri”, Lomba Tiktok , Lomba yel-yel di Instagram, dan Lomba paduan suara di IG TV. Kegiatan ini diikuti oleh 350 personel Lemhannas RI yang terdiri dari ASN, serta perwakilan TNI, dan Polri. Kegiatan ini juga didukung oleh SatuMed Solusi Kesehatan Anda, J-Forces, Pertamina, PT. Lundin Industry West, PINHANTANNAS (Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional), Bank Mandiri, SRITEX, WEBA, Bank BRI, PT. Sapta Inti Perkasa, Kopprim Lemhannas, PPRA 56 Lemhannas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan PT. Sidomuncul.

Pelaksanaan Puncak Semarak HUT ke-50 KORPRI ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan sesama pegawai Lemhannas RI, memeriahkan HUT ke-50 KORPRI, memupuk  jiwa sportivitas dalam berlomba, meningkatkan semangat juang dalam meraih prestasi di antara anak-anak Pegawai Lemhannas RI, dan memupuk  semangat  kebangsaan. Sehingga dapat terwujud kekompakan dan kerjasama antar pegawai, serta meningkatkan kinerja Lemhannas RI.

Narahubung: Maulida  (082229125536)

Caption : Kegiatan Puncak Semarak HUT ke-50 KORPRI di Lemhannas RI

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI