Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian Pan RB Drs. Teguh Wijinarko memberikan paparan terkait peningkatan wawasan aparat birokrasi pemerintahan sebagai abdi negara kepada para peserta PPRA LVII di ruang NKRI, Senin (16/4) pagi. Ia mengawali paparannya berbicara mengenai manajemen sistem nasional yakni pemerintahan dalam bernegara, dimana terdapat empat unsur didalamnya yang terbagi menjadi outer setting (tata kelola kehidupan masyarakat dan tata politik nasional), dan inner setting (tata laksana pemerintahan dan tata administrasi negara). “Sistem manajemen nasional adalah governance dari kita bernegara, ada unsur kemasyarakatan, pemerintahan, politik nasional, dan administrasi negara,” ujar Teguh.
Menurutnya tanpa dukungan birokrasi yang baik, akan berimbas pada pembangunan yang juga tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu birokrasi selalu menjadi prioritas pembangunan pemerintah. Budaya kerja menjadi bagian penting yang sulit untuk dirubah karena berkaitan dengan mental model. Seperti yang termuat dalam salah satu Nawacita Presiden Jokowi yang di antaranya berisi tentang bagaimana membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dan seterusnya. Salah satu aspek yang berkaitan dengan Nawacita tersebut yakni dengan menjalankan reformasi birokrasi.
Teguh menjelaskan bahwa Kemenpan RB memiliki tiga tujuan utama yang termuat dalam roadmap reformasi birokrasi, yaitu membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel, kemudian menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta menghadirkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Berbicara mengenai peningkatan SDM dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Teguh menegaskan bahwa kunci dari birokrasi adalah SDM-nya, jika SDM-nya tidak berkualitas, maka birokrasinya pun tidak akan berkualitas. Menurutnya 60 persen tenaga kepegawaian pemerintah saat ini diisi oleh pegawai negeri yang terkait dengan tugas-tugas administratif, dan 40 persen terkait tugas teknis. “Itu ini menjadi kelemahan kita yang akan kita perbaiki secara perlahan lahan, meskipun kita bebrapa tahun ini sudah melakukan moratorium, dan tahun lalu kita sudah mulai di pusat, dan tahun ini, serta tahun depan akan kita mulai di pemerintah daerah. Sekitar 200 ribu yang pensiun mungkin kita akan menerima kurang dari 200 ribu,” katanya.
Kaitannya dengan meningkatkan wawasan ASN, Lemhannas turut andil sebagai pelaksana harian dalam melatih 1000 technopreneurs dalam hal dipersiapkan untuk mampu menghadapi revolusi industri 4.0. “Kita harus bersiap menghadapi, menyesuaikan elektabilitas kita terhadap perkembangan teknologi. Lemhannas juga dilibatkan dalam melatih 1000 techopreneurs, ikut dalam proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara nasional. Lemhannas sebagai pelaksana teknisnya,” ujarnya.
