Seluruh Personel Lemhannas RI pagi ini mengikuti sosialisasi terkait adanya perubahan struktur organisasi lembaga, sesuai dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI yang di sampaikan oleh Dirprog dan Bangtap Debidtaplaikbs Brigjen Pol. Drs. Rafli, S.H., di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI, Senin (30/4) pagi. “Ini yang sudah kita sesuaikan dan sudah disetujui oleh PAN RB, dan terakhir sudah ditandatangani oleh gubernur, artinya struktur organisasi ini dinyatakan sudah berlaku,” ujar Rafli.
Disampaikan bahwa terdapat beberapa perubahan di dalam struktur organisasi lembaga di antaranya struktur organisasi di Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional terdiri dari empat direktorat, yakni Direktorat Program Pengambangan Pendidikan, Direktorat Operasional Pendidikan, Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan, dan Direktorat Materi dan Penilaian Pendidikan. Sedangkan pada Kedeputian Bidang Pengkajian Strategis terdiri atas lima Direktorat, yakni Direktorat Program Pengembangan Pengkajian, Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik, Direktorat Pengkajian Ekonomi dan SKA, Direktorat Pengkajian Sosbud dan Demografi, serta Direktorat Pengkajian Hankam dan Geografi. Kemudian pada Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Debidtaplaikbs) jika sebelumnya berjumlah lima direktorat namun kini menjadi empat direktorat, yakni Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Direktorat Pembinaan dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, serta Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
Brigjen Pol. Rafli berharap agar seluruh peserta sosialisasi dapat membuat struktur organisasi di masing-masing unit kerjanya hingga tengat waktu yang diberkan yakni sampai bulan Mei 2018, kemudian membuat job description terkait dengan tugas masing-masing sampai dengan bulan Septermber 2018, kemudian dibuat jabaran jobdesc kedalam bentuk SOP, yang terkait dengan jabatan/kegiatan hingga Oktober 2018, serta pengawasan terkait penugasan dengan struktur baru hingga November 2018.
