Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo didampingi sejumlah pejabat dan personel Lemhanas RI bertolak ke Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan Lemhannas RI dalam menyusun Kajian Strategik Jangka Panjang Lemhannas RI Tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi Indonesia”. Dilaksanakan selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, 17 dan 18 Maret 2021, kegiatan tersebut bermaksud untuk menggali dan mengumpulkan bahan kajian terkait politik identitas yang ada di Indonesia. Selama dua hari berada di Medan, rombongan Lemhannas RI menyelenggarakan empat Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak.
Pada FGD pertama, Lemhannas RI berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Selanjutnya, pada FGD kedua Lemhannas RI berdiskusi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) yang dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut) Brigjen Pol. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. Kemudian FGD ketiga, Lemhannas RI berdiskusi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan yang dipimpin oleh Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapok Sahli) Pangdam I/Bukit Barisan Brigjen TNI John Sihombing, S.H., M.M. FGD keempat, Lemhannas RI berdiskusi dengan Universitas Sumatera Utara (USU) yang dipimpin oleh Wakil Rektor III USU Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan S.Si., M.Si., Apt.
“Kehidupan bangsa Indonesia menghadapi tantangan, salah satunya adalah merebaknya politik identitas” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat membuka FGD tersebut. Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa politik identitas yang merebak adalah politik identitas yang mengedepankan identitas golongan atau simbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik. Agus juga mengatakan bahwa saat ini politik identitas tidak dapat dihindari di dalam demokrasi. Bahkan politik identitas merupakan sebuah fenomena politik yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya dengan pola dan karakteristik sesuai dengan konteks yang terjadi di negara tersebut.
Dalam demokrasi, politik identitas merupakan tindakan pengorganisasian identitas tertentu secara politis yang sering kali digunakan dalam rangka penyaluran aspirasi untuk memengaruhi baik kebijakan maupun tujuan kekuasaan. “Bila politik identitas digunakan secara berlebihan dan dimanipulasi dengan cara membenturkan identitas lain, tentunya akan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat,” tutur Agus. Menurut Agus, politik identitas yang berlebihan akan bermuara pada konflik SARA, tidak saja berimplikasi pada kualitas demokrasi tapi juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. “Hendaknya identitas yang dibawa ke dalam politik tersebut diperankan dalam koridor etika dan moral, sehingga tidak ada hak orang lain yang dilanggar serta tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Agus.
Agus juga berpendapat jika melihat kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya melek politik dan hukum, ditambah lagi derasnya arus informasi tanpa filter, maka dikhawatirkan merebak sikap emosional yang mudah tersulut sehingga berakibat timbul konflik vertikal maupun horizontal yang justru akan merugikan keutuhan bangsa Indonesia. “Kondisi Indonesia yang multi identitas jangan sampai menjadi sumber disintegrasi. Beragam identitas yang ada di Indonesia justru merupakan kekuatan utama bagi kemajuan bangsa,” tutur Agus.
Fenomena politik identitas yang merupakan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia harus dicari solusinya agar keran demokrasi yang ada dapat dipergunakan dengan sesuai koridor hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Kedeputian Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI memandang perlu dilakukan Kajian Strategik Jangka Panjang tentang Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia.
