Press Release

Nomor  : PR/001/I/2023

Tanggal :  12 Januari 2023

Jakarta- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan 21 institusi di Ruang Dwi Warna Purwa Lemhannas RI (12/01/2023). “Kami menyadari bahwa kami harus berkolaborasi merangkul banyak pihak, karena itu acara kerja sama baik MoU maupun PKS-nya sengaja berkali-kali kami lakukan,” kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto.

Lemhannas RI menandatangani nota kesepahaman dengan 11 institusi, antara lain, Pemerintah Provinsi Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Komisi Nasional Disabilitas, LPP RRI, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, UPN “Veteran” Jakarta, Universitas Surabaya, ADEKSI, Ikatan Dokter Indonesia, dan PT Huawei Tech Investment.

Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan dengan 10 institusi, antara lain, PT Timah Tbk, PT INKA, PT Transportasi Jakarta, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa NaKaL (Nasionalisme Radikal), Indonesia Financial Group (IFG), Smandel Business Network (SBN), Perhimpunan Tionghoa Kalbar Indonesia, Masyarakat Pertanahan Indonesia (MPI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan PT ARA Indonesia.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, kerja sama antar semua institusi perlu dikuatkan. Tidak hanya membuat jejaring, tetapi juga membuat jejaring itu bekerja. “Setelah ini yang harus kita kuatkan adalah network-nya, kalau dalam bahasa inggris diterjemahkan itu bagus, jejaring yang bekerja, net and work. Tidak hanya sekedar menggambar jejaringnya tapi bagaimana membuat jejaring itu bekerja,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Sinergitas antara Lemhannas RI dengan 21 institusi ini, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya bersama dalam memperkuat wawasan kebangsaan. Hal tersebut merupakan prasyarat mutlak dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, berdaya saing tinggi serta memiliki karakter kebangsaan yang mampu memperkuat kebangsaan Indonesia dan mewujudkan Indonesia maju di 30 tahun ke depan.

Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Banten, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ketua Umum Komisi Nasional Disabilitas, Direktur Utama LPP RRI, Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Universitas Andalas, Wakil Rektor Bidang Kerja sama Universitas Negeri Padang, Rektor UPN “Veteran” Jakarta, Rektor Universitas Surabaya, Ketua Umum ADEKSI, Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia, Director of Indonesia PACD Department PT Huawei Tech Investment, Direktur Utama PT Timah Tbk, Direktur Utama PT INKA, Direktur Keuangan PT Transportasi Jakarta, Ketua Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa NaKaL (Nasionalme Radikal), Direktur SDM Indonesia Financial Group (IFG), Ketua Umum Smandel Business Network (SBN), Ketua Umum Perhimpunan Thionghoa Kalbar Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Pertanahan Indonesia (MPI), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Direktur PT ARA Indonesia.

Hadir pula pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Marsda TNI Andi Heru Wahyudi, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Edi Sucipto, M.M., M.Tr.Opsla., dan para pejabat struktural Lemhannas RI.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption: Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama antara Lemhannas RI dengan 21 institusi.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

Tiktok: @lemhannas_ri

Press Release

Nomor : PR/ 63 / XII /2022

Tanggal: 21 Desember 2022

Jakarta- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menyebutkan ada tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia di tahun 2023—2024, antara lain, politik identitas, misinformasi, dan hate speech (ujaran kebencian).

“Tantangan terbesarnya secara eskalasi isu itu ada tiga, pertama politik identitas, yang kedua misinformasi, misinformasi yang terkait dengan hoaks, yang ketiga adalah tentang hate speech, ujaran-ujaran kebencian terutama yang terkait dengan politik identitas,” kata Gubernur Lemhannas RI saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022 di Lemhannas RI pada Kamis, (21/12/2022).

Tantangan-tantangan tersebut biasanya muncul pada platform-platform digital yang digunakan oleh masyarakat.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, ada bermacam-macam solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini. Pertama adalah ketegasan pemerintah dalam regulasi-regulasinya. Pemerintah bisa mengendalikan infrastruktur digitalnya dengan memperkuat regulasi dan perannya tanpa menabrak prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat dan seterusnya.

“Lalu nomor dua yang paling penting, yang paling mendasar adalah literasi digital,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Literasi digital menjadi kunci bagi Indonesia untuk melakukan mitigasi eskalasi politik yang terkait dengan identitas, misinformasi, dan ujaran kebencian (hate speech) di tahun politik 2023 menuju pemilu 2024.

Lemhannas RI mencatat ada kecenderungan terjadinya regresi demokrasi di dunia dan itu juga terjadi di Indonesia. Jika melihat indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian seperti Freedom House Index, maka regresi demokrasi ini memang cenderung terjadi.

Tantangan Indonesia adalah memperkuat konsolidasi demokrasi, sehingga demokrasi Indonesia bisa semakin matang menuju Pemilu 2024 di tengah kecenderungan regresi demokrasi ini.

Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI ini dilaksanakan secara hibrida. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., dan Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Youtube: Lemhannas RI

Press Release

Nomor : PR/ 64 / XII /2022

Tanggal: 21 Desember 2022

Jakarta-Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto memberikan pernyataan akhir tahun sekaligus membahas kemungkinan risiko yang terjadi di tahun 2023.

Pada Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 yang dilaksanakan hari Kamis (21/12/2022), Gubernur Lemhannas RI menyebutkan bahwa di tahun 2022, kajian Lemhannas RI fokus pada lima isu, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Tranformasi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dari lima fokus kajian tersebut, Lemhannas RI telah menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan.

“Misalnya untuk demokrasi, kami mencatat ada kecenderungan terjadinya regresi demokrasi di dunia dan itu juga terjadi di Indonesia,” kata Gubernur Lemhannas RI. Tantangan Indonesia adalah memperkuat konsolidasi demokrasi sehingga bisa semakin matang menuju pemilu 2024 di tengah kecenderungan regresi demokrasi.

Kajian kedua tentang transformasi digital. Presiden Joko Widodo meminta Lemhannas untuk melakukan kajian agar Indonesia bisa melompat masuk ke era digitalisasi demokrasi.

Lemhannas juga menyadari bahwa transformasi digital di Indonesia masih harus ditingkatkan kualitas infrastruktur digitalnya, terutama pemerataan infrastruktur digital ke wilayah-wilayah terpencil terutama pulau-pulau kecil di Indonesia.

Isu ketiga dan keempat sangat terkait dengan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Saat ini, ekonomi hijau mendapatkan peluang yang sangat tinggi, terutama di masa pandemi covid-19 dan disrupsi pasokan komoditas energi akibat pandemi serta perang Rusia dan Ukraina.

Volatilitas harga di komoditas negeri ini membuat banyak pihak semakin serius memikirkan transisi energi hijau ke depan.

“Kami perhatikan bahwa kapasitas Indonesia untuk melakukan transisi energi hijau ini relatif masih berada di skala menengah,” kata Gubernur Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI menilai dari rentang skor 1 sampai 5, Indonesia kira-kira bergerak dari 2 ke 3 dan itu akan membutuhkan beberapa hal untuk mempertinggi kapasitas ekonomi hijau di Indonesia. Paling dasar adalah inovasi dalam bentuk Research and Development.

Selanjutnya, energi biru atau ekonomi biru bertumpu pada Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan industri perikanan, konservasi biru, mangrove atau terumbu karang, serta penyelamatan pantai dan pesisir di Indonesia dapat berjalan beriringan.

“Paradigma utama dari ekonomi biru yang sedang dikembangkan, yang kami amati adalah Ocean Health, kesehatan samudra atau kesehatan lautan, dimana lagi-lagi skor Indonesia masih berada di skala menengah,” kata Gubernur Lemhannas RI

Topik selanjutnya yang dikaji Lemhannas adalah Ibu Kota Nusantara. Ada 2 kajian utama, pertama adalah tentang pertahanan Ibu Kota Nusantara.

Perpindahan Jakarta ke Ibu Kota Nusantara akan mengubah center of gravity Indonesia. Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat dari kekuatan di Indonesia yang akan memberikan kerawanan-kerawanan strategis baru. Kerawanan-kerawanan strategis ini harus segera dimitigasi dengan melakukan gelar-gelar baru terutama gelar udara yang sifatnya eccentric warfare.

Selanjutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya sekedar pembangunan kota, tapi menjadikannya simbol pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia. Simbol Indonesia bergerak ke arah smart economy, digital economy, green economy, serta menjadi bagian dari regional dan global hub.

Lemhannas RI Kembali ke Mandat Bung KarnoKajian lain yang dilakukan Lemhannas RI, selain melaksanakan lima kajian arahan Presiden adalah kembali ke mandat Bung Karno ketika mendirikan Lemhannas, yakni harus menjadi sekolah geopolitik. Oleh sebab itu, Lemhannas mengamati dinamika geopolitik yang terjadi, salah satunya perang Rusia-Ukraina yang secara signifikan merubah dinamika politik. Upaya Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, transformasi ekonomi terutama di bidang digital biru dan hijau, serta peningkatan konsolidasi demokrasi mendapatkan tekanan global yang signifikan.

“Tekanan globalnya ada beberapa, ada tentang friksi hegemoni yang terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat Tiongkok, Amerika Serikat dan Rusia, lalu kita masih berada dalam residu perang dagang, perang teknologi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Kemudian, pandemi covid-19 itu secara signifikan menghadirkan disrupsi rantai pasok global, terutama komoditas energi dan pangan yang sampai hari ini belum selesai. Beberapa estimasi memperlihatkan bahwa normalisasi rantai pasok global mungkin baru akan selesai di 2026 bahkan sampai 2027,karena efek pandemi yang diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina.

Tekanan-tekanan global ini yang kami nilai menjadi tantangan paling besar untuk Indonesia di 2022-2024,” kata Gubernur Lemhannas RI

Saat ini, Indonesia Berada di Kuadran 4Lemhannas RI sebagai lembaga kajian strategis harus memikirkan strategi jangka panjang, karena hari ini dunia berada di kuadran yang negatif akibat adanya friksi global, patahan global, dan kontraksi ekonomi berada di kuadran 4 yang negatif.

“Saat ini kita masih berada di kuadran 4 yang tidak ideal bahkan kuadran terburuk dari 4 kuadran yang mungkin diramalkan,” Kata Gubernur Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI menyebutkan bahwa tugas Lemhannas adalah memikirkan dan menawarkan strategi mitigasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Strategi mitigasi ini untuk membuat Indonesia maupun dunia bergerak ke kuadran 1 yang lebih ideal pada saat terjadi stabilitas global, pertumbuhan ekonomi global, ketahanan Indonesia lebih tangguh, ekonomi Indonesia menjadi lebih positif, serta Indonesia bisa melakukan konsolidasi demokrasi terutama di pemilu 2024 dan pemilu 2029.

Gubernur Lemhannas RI juga menambahkan bahwa Indonesia idealnya bergerak dulu ke kuadran 2, lalu akhirnya ideal bersama dunia berada di kuadran 1.

Kegiatan Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI dilaksanakan secara hibrida di Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., dan Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Youtube: Lemhannas RI

Press Release

Nomor  : PR/  56   / X /2022

Tanggal: 11 Oktober 2022

Jakarta – Perekonomian di tahun 2023 penuh dengan ketidakpastian, namun berbagai lembaga dunia, yakni Bank Dunia dan OECD tetap memperkirakan pertumbuhan Indonesia antara 4,8 sampai 5,2%.

“Indonesia bersyukur bisa mengalami pertumbuhan ekonomi 5,44% di triwulan kedua tahun ini dan ini sudah konsisten dalam 3 kuartal. Diperkirakan ke depan juga kita bisa mempertahankan pertumbuhan di atas 5%,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato kunci Seminar Nasional PPRA 64 Lemhannas RI pada Selasa, (11/10/2022).

Menurut Menko Airlangga, neraca perdagangan surplus selama 28 bulan berturut-turut. Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut bersamaan dengan inflasi yang relatif moderat dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan juga negara G20, bahkan di ASEAN-5. Kinerja tersebut didorong oleh kebijakan pemerintah yang terintegrasi di sektor perdagangan, investasi, dan industri serta peran dari fiskal moneter yang berimbang.

Pemerintah terus memperbaiki berbagai masalah logistik dan rantai pasok nasional agar menjadi efektif dan efisien. Beberapa hal yang ditempuh antara lain, pertama, prioritas pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional agar menjamin ketahanan rantai pasok, mulai dari jalan, rel kereta api, pelabuhan, serta bandar udara.

Kedua, pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk meningkatkan konektivitas antar pemangku kepentingan logistik. Ketiga, pengembangan sistem terintegrasi nasional logistik ekosistem, yaitu platform ekonomi logistik nasional yang mengintegrasikan lalu lintas barang dan dokumen mulai dari kedatangan kapan sampai dengan end customer secara digitalisasi.

Selanjutnya yang keempat adalah mendorong peningkatan logistik dengan e-commerce dan inisiasi dari start up untuk berkolaborasi dalam logistik marketplace.

“Sebagai Presidensi G20, Indonesia telah bekerja sama dengan anggota G20 lain untuk menetapkan arah strategis, untuk memastikan konektivitas dan rantai pasok global dapat berjalan tanpa hambatan,” kata Menko Airlangga.

Sehingga, Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat memberikan solusi pada permasalahan global dan memastikan soliditas G20 guna mencapai hasil konkret di tengah tantangan global yang saat ini sedang dihadapi. Oleh sebab itu, Indonesia, khususnya Menko Airlangga menantikan kontribusi nyata dari para peserta PPRA 64 Lemhannas RI.

“Ini adalah ladang yang tepat bagi Bapak Ibu untuk mengimplementasikan pengabdian dan kontribusi nyata tidak hanya di lingkup nasional dan regional tetapi juga di tingkat global,” kata Menko Airlangga.

Adapun Seminar Nasional PPRA 64 Lemhannas RI dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI pada Selasa, 11 Oktober 2022 dengan menampilkan dua pidato kunci dan dua narasumber, yakni Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A. Ph.D.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Gubernur Lemhannas RI periode 2011—2016 Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, C.E.S., D.E.A., Duta Besar Indonesia untuk Negara Filipina dan Gubernur Lemhannas RI periode 2016—2022 Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Plt. Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Marsda TNI Andi Heru Wahyudi, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., M.Tr. Opsla., beserta para pejabat Lemhannas RI.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Seminar Nasional PPRA 64 Lemhannas RI di Auditorium Gadjah Mada.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI