Press Release

Mitigasi Potensi Disrupsi, Tugas Kajian Lemhannas

: 01 Februari 2023

Press Release

Nomor : PR/ 5 / II / 2023

Tanggal: 1 Februari 2023

Jakarta – Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memberi arahan Lemhannas untuk mengkaji mitigasi potensi disrupsi dari sisi global yang berdampak terhadap Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani menyebut ada empat disrupsi, antara lain, Digital Technology, Climate Change, Pandemi Covid-19, dan Geopolitik. Empat disrupsi tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lemhannas RI T.A. 2023 di Lemhannas RI pada Rabu (01/02/2023).

“Digital technology, kita semuanya tahu adalah disruptor, men-disrupt behavior orang, kebiasaan orang, cara orang bekerja, cara berproduksi, cara marketing, kemudian cara orang membeli barang,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, digital technology memberikan tantangan baru berupa kesenjangan di masyarakat. Bagi mereka yang bisa mengakses internet, akan maju lebih cepat, sedangkan yang tertinggal akan makin tertinggal, sehingga situasi ini bisa menimbulkan ancaman nasional.

Selanjutnya, Menkeu Sri Mulyani menyebut climate change sebagai disrupsi yang kedua. Perubahan iklim (climate change) dapat dengan mudah menghancurkan segala upaya yang dibangun Indonesia, baik dari segi pertanian maupun ketahanan pangan.

Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada desain infrastruktur, urbanisasi, dan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan kerusakan akibat frekuensi perubahan iklim.

“Disruptor ketiga, ada pandemi ini, yang selama tiga tahun kita lihat, yang jelas memporak porandakan ekonomi dunia,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Proses pemulihan pasca pandemi bukan perjalanan yang sederhana, mulus, dan mudah, karena dalam perjalanannya muncul scarring effect yang tidak sama di setiap sektor. Apalagi didukung dengan fenomena distribusi logistik dan munculnya perang di ukraina.

Menkeu Sri Mulyani menilai disrupsi keempat yaitu dinamika geopolitik sangat mempengaruhi konstelasi dunia, karena menambah komplikasi serta kerumitan pemulihan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia.

Meski demikian, Indonesia termasuk negara yang dinilai mampu untuk menangani pandemi sebagai tantangan kesehatan dan juga mampu memulihkan ekonomi serta memitigasi potensi risiko yang sangat dalam secara beriringan.

Hal ini dilihat dari sisi kemampuan memahami implikasi pandemi terhadap ancaman kemanusiaan dan ancaman perekonomian sosial bahkan politik.

Kegiatan Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lemhannas RI T.A. 2023 dilaksanakan selama satu hari dan diikuti oleh 129 orang peserta internal Lemhannas RI yang terdiri dari, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohammad Sabrar Fadhilah, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., para Deputi Lemhannas RI, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI, serta para pejabat struktural di Lemhannas RI.

Turut hadir sebagai narasumber, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan pada Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lemhannas RI T.A. 2023.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Gubernur Lemhannas RI: Pemimpin Nasional Wajib Memegang Tiga Pilar

: 31 Januari 2023

Press Release

Nomor : PR/03/I/2023

Tanggal: 31 Januari 2023

Jakarta – Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto meminta peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 65 Lemhannas RI menjadi pemimpin nasional yang memegang tiga pilar usai menjalani pendidikan, yakni berbasis kebangsaan, memiliki wawasan geopolitik, dan berpikir strategis.

“Tolong dipegang tiga pilar itu, karena itulah yang akan menjadi kebanggaan saya nanti di bulan Agustus saat Saya mewisuda Ibu Bapak sebagai pemimpin nasional,” kata Andi Widjajanto saat memberikan sambutan pada Pembukaan PPRA 65 di Lemhannas RI pada Selasa (31/01).

Tiga pilar tersebut merupakan arahan khusus Presiden RI Joko Widodo dalam penyiapan pemimpin nasional.

Gubernur Lemhannas RI menyebutkan pilar pertama yang perlu dimiliki adalah berbasis kebangsaan. Pemimpin nasional yang menyadari prinsip-prinsip kebangsaan akan membawa Indonesia kembali berpegang kepada Pancasila.

Pilar kedua adalah memiliki wawasan geopolitik yang kuat, sesuai mandat Presiden Soekarno ketika mendirikan Lemhannas RI. Pemimpin nasional harus paham tentang pertarungan negara-negara besar, baik konsekuensinya maupun cara Indonesia memperkuat ketahanan nasional untuk bisa bernavigasi ketika pertarungan itu terjadi.

Selanjutnya pilar ketiga adalah mencetak pemimpin nasional yang mampu memikirkan ratusan langkah strategis. “Menyadari pengalaman-pengalaman sejarah secara ekonomi politik yang terjadi selama ini dan kemudian menggunakan itu untuk mencari proyeksi ke depan, menawarkan langkah-langkah strategis, menawarkan peta jalan untuk Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lemhannas RI juga menyebutkan tiga misi utama Lemhannas RI, yakni Pancasila, geopolitik, dan proyeksi 2045.

“Selama 7 bulan, 3 (hal) itu yang akan bolak-balik kami tekankan, sehingga Ibu Bapak siap untuk mengemban tanggung jawab baru sebagai pemimpin di instansi masing-masing dan suatu saat akan menawarkan terobosan-terobosan yang harus dilakukan Indonesia untuk berjalan 10 sampai 20 tahun ke depan,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Adapun pembukaan PPRA 65 Lemhannas RI akan dilaksanakan selama tujuh bulan, mulai hari Selasa, 31 Januari sampai dengan 29 Agustus 2023 dengan jumlah peserta seratus orang yang berasal dari TNI, Polri, Lembaga Negara, Kementerian, Pemerintah Provinsi, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Badan Usaha, dan Mancanegara.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Gubernur Lemhannas RI saat memberikan sambutan pada Pembukaan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 65 Tahun 2023 Lemhannas RI

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Tiga Upaya Pemerintah dalam Penanganan Korupsi

: 01 Februari 2023

Press Release

Nomor : PR/ 4 / II / 2023

Tanggal: 1 Februari 2023

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. menyebutkan ada tiga upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan korupsi di Indonesia.

Upaya pemerintah meliputi sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, pembinaan SDM, dan digitalisasi pemerintahan. Tiga hal tersebut disampaikan Menko Polhukam dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lemhannas RI T.A. 2023 di Lemhannas RI pada Rabu (01/02/2023).

Menurut Menko Mahfud, banyak peraturan yang tumpang tindih di Indonesia, sehingga perlu diatur dalam satu wadah aturan, yaitu Omnibus Law. “Omnibus law, satu wadah aturan yang mengatur banyak hal di dalam satu tempat,” kata Menko Mahfud.

Metode atau sistem Omnibus Law merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam penataan regulasi atau sinkronisasi perundang-undangan di Indonesia.

Kemudian upaya kedua adalah pembinaan SDM. Pembinaan SDM dilakukan agar masyarakat Indonesia mampu bekerja secara efisien dan efektif, serta mampu menguasai teknologi.

“Lalu yang ketiga digitalisasi, kalau yang ketiga ini jalan di pemerintah, korupsi itu bisa (dihilangkan),” tambah Menko Mahfud.

Meski demikian, dalam hal digitalisasi pemerintahan, Menko Mahfud menyayangkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang kurang optimal.

Oleh sebab itu, Menko Mahfud setuju dengan arahan Presiden Joko Widodo yakni memperbaiki birokrasi untuk menghilangkan korupsi di Indonesia, antara lain melalui tiga upaya tersebut.

Pada kesempatan itu, turut hadir sebagai narasumber, yakni Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. saat memberikan paparan pada Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lemhannas RI T.A. 2023.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI

Lemhannas RI Targetkan Enam Ribu Alumni Kebangsaan

: 17 Januari 2023

Press Release

Nomor : PR/ 002 / I /2023

Tanggal: 16 Januari 2023

Jakarta –Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menyebutkan bahwa Lemhannas RI menargetkan enam ribu kader kebangsaan yang akan menjadi alumni kebangsaan.

“Pada tahun 2023, kami menargetkan sekitar enam ribu kader kebangsaan yang akan menjadi alumni kebangsaan Lemhannas dengan juga melibatkan kader Paskibra, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional,” kata Gubernur Lemhannas RI saat membuka Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pejabat Eksekutif dan Legislatif Pemerintahan Aceh Angkatan I dan II Tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh pada Senin (16/01/2023).

Melalui kegiatan ini, Gubernur Lemhannas juga menyampaikan tentang risiko yang akan dihadapi Indonesia sepanjang tahun 2023, baik nasional maupun global. “Diharapkan pemerintah daerah di Aceh bisa menyiapkan mitigasi, sehingga skenario buruk tahun 2023 bisa kita antisipasi secara bersama-sama,” kata Gubernur Lemhannas.

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi para pejabat Aceh bertujuan untuk memberikan penguatan kebangsaan pada setiap jejaring instansi di Aceh.

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan ini, meliputi materi empat konsensus dasar bangsa dan materi spesifik tentang kewaspadaan nasional, wawasan nusantara, geopolitik, serta aspek kepemimpinan.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Kebangsaan Laksda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., M.Tr. Opsla., menjelaskan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan ini terdiri dari dua angkatan dengan masing-masing peserta 100 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 29 Januari 2023 dan mengangkat tema “Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa Guna Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara”.

Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan ini juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pejabat Eksekutif dan Legislatif Pemerintahan Aceh Tahun 2023.

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI