Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menjadi narasumber dalam Town Hall Meeting yang diselenggarakan Kemenko Bidang Polhukam. Mengangkat tema “Tut Wuri Handayani: Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik Ala Anak Muda dalam Menyongsong Pemilu Tahun 2024”, kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada pada Rabu (8/3).
“Skor demokrasi Indonesia berada di atas rata-rata, tapi (Indonesia) belum diidentifikasikan sebagai negara demokrasi matang,” kata Gubernur Lemhannas RI. Indeks demokrasi yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2022 menyatakan bahwa skor demokrasi Indonesia berada di angka 6,71, sedangkan rerata global berada di angka 5,29.
Guna memantangkan demokrasinya, Indonesia harus melaksanakan 7 kali pemilu demokratik secara berturut-turut. Hal tersebut direkomendasikan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu ke-5 Indonesia, berarti Pemilu Tahun 2024 dan 2029 merupakan pemilu ke-6 dan ke-7. “Pada (Pemilu Tahun) 2029 ini konsolidasi demokrasi kita dianggap tuntas, lalu di 2034 demokrasi (Indonesia) akan matang,” ujar Gubernur Lemhannas RI.
Mencermati hal itu, Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut akan melihat dan mengawal bagaimana konsolidasi demokrasi dilakukan pada tahun 2024 dan 2029 untuk mencapai demokrasi matang pada tahun 2034. Jika berhasil mencapai demokrasi matang pada tahun 2034, Indonesia akan menjadi negara ke-41 di dunia yang demokrasinya matang.
Di sisi lain, tantangan terbesar yang dihadapi adalah adanya tren kemunduran demokrasi atau regresi demokrasi yang terjadi pada tahun 2019 sampai tahun 2022. “Ada tren regresi demokrasi, menariknya regresi demokrasi ini terjadi di negara-negara yang demokrasinya sudah matang,” tutur Gubernur Lemhannas RI.
Skor demokrasi Indonesia juga cenderung mengalami regresi, terutama pada 3 indeks, yakni indeks budaya politik, indeks partisipasi publik, dan indeks kebebasan berpendapat. “Kita harus betul-betul mewaspadai tren regresi demokrasi ini,” pungkas Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)
