Lemhannas RI kembali menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bertempat di Ruang Nusantara Gedung Trigatra, Senin (9/12).
Nota kesepahaman dengan BPIP bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Lebih lanjut nota kesepahaman tersebut mengatur mengenai koordinasi dan kerjasama penggunaan kepakaran, pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila, melakukan harmonisasi materi pembinaan ideologi Pancasila, pengukuran indeks ideologi kepancasilaan, penyiapan bahan ajar, penetapan kualifikasi pengajar, metode serta penyelenggaraan pendidikan Pancasila.
Sedangkan nota kesepahaman dengan BPS bertujuan untuk meningkatkan hubungan dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan negara. Nota kesepahaman tersebut mengatur dalam ruang lingkup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, pelaksanaan pengkajian dan penelitian yang akan dilakukan, dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei, serta penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang ketahanan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala BPIP Prof. Hariyono menyampaikan bahwa Pancasila bukan diciptakan untuk masa lalu, tapi diciptakan untuk masa depan, sehingga Pancasila merupakan ideologi harapan bagi Bangsa Indonesia yang merdeka. Namun untuk tetap menjadi bangsa yang merdeka, Bangsa Indonesia harus tetap bersatu. “Sejarah membuktikan Bangsa Indonesia bisa merdeka karena bersatu dan akan bisa mempertahankan kemerdekaan karena bersatu,” ujar Hariyono. Namun, Hariyono juga menegaskan bahwa bersatu saja tidak cukup kalau tidak ada prestasi dan inovasi.
Kemudian Hariyono menyampaikan harapannya bahwa kerjasama yang dijalin dapat membuat Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat menjadikan Pancasila diwarnai prestasi dan inovasi. “Semoga kerjasama ini bisa memperkokoh Pancasila sebagai sebuah dasar negara sekaligus sebagai penuntun bangsa untuk menatap masa depan,” kata Hariyono. Selanjutnya Hariyono juga menegaskan agar nota kesepahaman tersebut tidak berhenti pada penandatanganan yang sifatnya teknis dan formal. “Lemhannas RI dan BPIP memiliki tanggung jawab bersama bagaimana Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa yang bisa menjadikan Bangsa Indonesia maju,” tutup Hariyono.
Inspektur Utama BPS Ahmad Jaelani yang mewakili Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan bahwa Lemhannas RI merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas sangat penting dan strategis. Salah satu tugas tersebut adalah menyelenggarakan pengkajian yang menghasilkan konsep kebijakan yang dalam perkembangannya telah disepakati bersama sebagai paradigma nasional dalam rangka pembangunan nasional.
Keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan kondisi ketahanan nasional dan sebaliknya semakin tangguh kondisi ketahanan nasional akan sanggup mengakselerasi pembangunan nasional. Namun dalam meningkatkan ketahanan nasional dan mengakselerasi pembangunan nasional ditemui banyak tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dihadapi. “Tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan di era globalisasi tidak hanya muncul secara fisik, tetapi lebih banyak berubah bentuknya dan hampir menyatu dengan pola serta dinamika hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Ahmad.
Lebih lanjut Ahmad menjelaskan bahwa untuk menjawab tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan tersebut, pada tahun 2007 Lemhannas RI membangun Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pembangunan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtannas) juga diciptakan dalam upaya mewujudkan akselerasi pembangunan nasional serta meningkatkan ketahanan nasional. “Bagi BPS, siskurtannas menjadi tonggak sejarah dalam model pelayanan informasi kepada pengguna data. Lemhannas RI melalui aplikasi tersebut telah menstimulasi BPS untuk bertransformasi menuju era interoperabilitas data,” lanjut Ahmad. Siskurtannas juga menjadi aplikasi pertama yang sukses menerapkan pertukaran data elektronik dengan BPS.
“Saya berharap nota kesepahaman yang telah disepakati dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen oleh kedua belah pihak serta dapat menjadi awal yang baik bagi jalinan kerja sama kedua institusi di masa mendatang,” kata Ahmad sekaligus menutup sambutannya.
“Kerjasama ini tentu memiliki arti penting bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas ketiga institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban masing-masing,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka sambutannya.
Penandatanganan nota kesepahaman kali ini merupakan perpanjangan nota kesepahaman sebelumnya yang telah habis masa waktunya serta sekaligus mengembangkan isi nota kesepahaman berdasarkan kebutuhan para pihak. Lemhannas RI dan BPS sebelumnya sudah melakukan penandatangan nota kesepahaman yakni pada tahun 2012. Tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut telah dilakukan melalui beberapa kegiatan nyata dan bermanfaat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pemanfaatan data dan informasi statistik yang dapat memperkuat data Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas). “Diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi antara Lemhannas RI dengan Badan Pusat Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing,” lanjut Agus.
Sedangkan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2017, saat BPIP masih UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila). Namun, sampai dengan adanya perubahan nama tersebut belum ada kegiatan atau tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani. “Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman antara Lemhannas RI dan BPIP yang baru diharapkan untuk segera ditindaklanjuti dengan kegiatan yang konkret, guna menjalankan kewajiban dalam merawat bangsa,” ujar Agus.
Agus memandang kerja sama ini sebagai suatu kehormatan dan kepercayaan yang harus diimplementasikan melalui program-program kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Dengan komitmen dan kapasitas yang dimiliki oleh ketiga instansi, Agus yakin kerja sama ini akan memberikan manfaat dan kontribusi besar bagi pembangunan sumber daya manusia indonesia yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat sehingga dapat mewujudkan ketahanan nasional. “Saya berharap dan menekankan kembali bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini tidak sekedar menjadi acara seremonial semata, namun perlu diimplementasikan dalam kerangka kerja yang lebih nyata secara konsisten,” tutup Agus.
