Lemhannas RI menyelenggarakan Seminar Nasional 2019 dengan mengangkat tema “Pengembangan SDM Unggul untuk Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi Menuju Indonesia Maju Pada RPJMN 2020-2024” bertempat di Auditorium Gadjah Mada Gedung Pancagatra lantai 3, Jumat (20/9).
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pendorong tercapainya sasaran pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesinambungan kehidupan umat manusia secara menyeluruh,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya. Menurut Agus, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia saat ini secara garis besar masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang berakibat pada rendahnya keterampilan dan daya saing modal manusia Indonesia.
Kemudian Agus menjelaskan bahwa dalam Seminar Nasional tersebut dihadirkan narasumber dari 3 provinsi dengan karakter berbeda yang akan mewakili 34 provinsi di Indonesia. Karakter pertama adalah provinsi yang mendapatkan bonus demografi berasal dari para pendatang, sedangkan penduduk aslinya keluar dari daerah tersebut karena kalah bersaing dengan para pendatang, di antaranya adalah provinsi Banten. Kemudian karakter kedua, yaitu provinsi yang periode terjadi peluang bonus demografi relatif pendek dengan sumber daya manusianya yang relatif maju, di antaranya adalah provinsi Jawa Tengah. Terakhir adalah karakter provinsi yang mempunyai rasio ketergantungan yang tinggi terhadap angkatan kerja sehingga tidak mengalami peluang bonus demografi, di antaranya adalah provinsi NTT.
Tidak hanya menghadirkan narasumber dari provinsi, dihadirkan juga narasumber yang mengelola pemanfaatan bonus demografi pada ketiga model provinsi tersebut yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kesehatan.
“Bonus demografi adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi suatu bangsa” kata Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro mengawali paparannya. Lebih lanjut Bambang menjelaskan mengenai persiapan dan intervensi kebijakan untuk menghadapi bonus demografi di bidang kependudukan dan kesehatan yaitu diperlukan upaya untuk menjaga penurunan fertilitas melalui peningkatan demand creation dan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, meningkatkan kelangsungan hidup anak, serta meningkatkan jaminan dan keselamatan kerja. Hal tersebut akan meningkatkan status gizi agar anak tumbuh dan berkembang menjadi angkatan kerja yang sehat, cerdas, dan produktif.
Selanjutnya Bambang juga menjelaskan persiapan dan intervensi kebijakan untuk menghadapi di bidang pendidikan yaitu melalui perluasan pelayanan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan keterampilan angkatan kerja termasuk pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, meningkatkan kualifikasi dan standar kompetensi, serta meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja. Hal tersebut dinilai akan memperluas akses pendidikan menengah, menyelaraskan bidang studi dengan kegiatan ekonomi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi.
Bambang juga menyebutkan 7 arah kebijakan meningkatkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tujuh arah tersebut adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R. Agus Sartono menyatakan bahwa manusia harus dilihat sebagai modal manusia, bukan sebagai sumber daya. Lebih lanjut Agus menjelaskan mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 “Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dalam RKP 2020 tersebut terdapat 5 Prioritas Nasional (PN) yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Konektivitas dan Pemerataan, Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, serta Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Menurut Agus, pengembangan modal manusia adalah proses yang terus menerus dan tidak bisa hanya melihat satu sumber saja. “Pengembangan modal manusia adalah proses yang tidak pernah berakhir,” tutup Agus.
Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek melihat pembangunan modal manusia dari sisi kesehatan. “Manusia unggul dimulai dari manusia sehat,” ujar Nila. Menurut Nila dengan memiliki masyarakat yang sehat, maka akan menciptakan masyarakat yang berpendidikan kemudian akan menciptakan naiknya perekonomian. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan RI membuat strategi pembangunan kesehatan. Strategi tersebut terdiri dari 5 upaya, yaitu Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB, dan Kesehatan Reproduksi, Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat, Peningkatan Pengendalian Penyakit, Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidu Sehat, serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Dan Makanan.
Selain hal tersebut Nila juga menjelaskan bahwa saat ini beban paling besar adalah penyakit yang ditimbulkan karena gaya hidup, bukan jenis penyakit menular. Hal tersebut juga mendukung Kementerian Kesehatan untuk membuat Program Indonesia Sehat yang terdiri dari Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
“Bonus demografi hanya akan terwujud jika penduduk produktif sehat dan terdidik dengan baik,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Totok Suprayitno mendukung pernyataan Menteri Kesehatan RI. Totok menegaskan bahwa bonus demografi akan terwujud hanya jika penduduk produktif terdidik dengan baik. Untuk menciptakan penduduk yang terdidik dengan baik, Kemendikbud memiliki 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024. Agenda tersebut adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI Bambang Satrio Lelono menegaskan bahwa Indonesia merdeka karena sama-sama memiliki komitmen untuk menjadi negara maju. “Hasil survey Bappenas menyatakan bahwa sekarang ini tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,01% yang merupakan angka penggangguran terendah dalam 20 tahun ke belakang,” ujar Bambang Satrio. Selanjutnya Bambang Satrio juga mengungkapkan bahwa sebanyak 52,6% juta tenaga kerja potensial tergantikan akibat otomatisasi. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kemennaker membuat strategi peningkatan kompetensi yaitu dengan membuat pelatihan kemampuan baru yang mendukung otomatisasi, pembuatan program magang, meningkatkan softskill, serta peningkatan produktivitas.
Untuk mendukung strategi peningkatan kompetensi tersebut, Kemennaker membuat 7 program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Program tersebut adalah pengembangan standarisasi kompetensi dan program pelatihan, peningkatan kapasitas lembaga pelatihan, peningkatan kompetensi instruktur, pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi kompetensi, pengembangan dan peningkatan produktivitas, serta dukungan manajemen dan teknis.
“Ada tantangan yang kita hadapi dalam bonus demografi,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tampil sebagai narasumber selanjutnya. Lebih lanjut Ganjar menjelaskan bahwa di Jawa Tengah usia penduduk produktif memang lebih besar daripada usia penduduk non produktif, namun peluang bonus demografi Jawa Tengah relatif dalam waktu pendek yaitu mulai tahun 2015 sampai tahun 2030. Oleh sebab itu, Provinsi Jawa Tengah memiliki 7 isu strategis, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA, kedaulatan pangan dan energi, kesenjangan wilayah, serta tata kelola pemerintahan.
Selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar menyatakan bahwa “Saat ini pengangguran di Provinsi Banten sekitar 8%, tetapi tingkat kemiskinan mengalami penurunan,”. Menurut Muktabar, kondisi Provinsi Banten saat ini adalah sedang menghadapi tantangan pemulihan ekonomi regional dan persaingan global. Dalam konteks persaingan global, masalah yang dihadapi Banten dan Indonesia adalah rendahnya tingkat produktivitas dan daya saing. Dalam merespon keadaan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Banten membuat “Banten Merespon Masa Depan” yang berisikan 5 strategi. Strategi pertama adalah komitmen peningkatan investasi pada pengembangan kemampuan digital, menerapkan teknologi terbaru, menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi dalam ranah peningkatan kemampuan digital, kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat dalam mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan kemampuan bagi era digital, serta menyusun kurikulum pendidikan.
Narasumber terakhir adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi. Dalam kesempatan tersebut, Josef menyatakan beberapa tantangan pembangunan SDM di NTT. Beberapa tantangan tersebut adalah akses penduduk miskin terhadap pendidikan, rendahnya usia harapan hidup, minimnya infrastruktur, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Lebih lanjut Josef juga menyatakan bahwa NTT memiliki 7 prioritas pembangunan daerah. Prioritas tersebut adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, kelestarian lingkungan, pariwisata dan industri wisata, pemantapan infrastruktur jalan, air, energi, dan transportasi, aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan, serta reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. “Kalau NTT diberi kesempatan untuk maju, maka negara juga akan maju,” tutup Josef.
Lemhannas RI menaruh harapan besar, agar kegiatan seminar nasional tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan modal manusia unggul untuk memanfaatkan peluang bonus demografi menuju Indonesia maju pada RPJMN 2020-2024, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
