Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu pembicara dalam Workshop Kedeputian IPSK-LIPI yang mengangkat tema “Prediksi Kondisi Strategis Indonesia dalam Kerangka 100 Tahun Indonesia”, Kamis (21/12) Pagi di Ruang Seminar PDII LIPI. Agus Widjojo berbicara mengenai Politik Keamanan Nasional. Hadir pula tiga orang narasumber lain yakni Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., dan Dr. Syarif Hidayat. Pada sesi pertama, membahas mengenai politik, keamanan dan kewilayahan.
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu pembicara dalam Workshop Kedeputian IPSK-LIPI yang mengangkat tema “Prediksi Kondisi Strategis Indonesia dalam Kerangka 100 Tahun Indonesia”, Kamis (21/12) Pagi di Ruang Seminar PDII LIPI. Agus Widjojo berbicara mengenai Politik Keamanan Nasional. Hadir pula tiga orang narasumber lain yakni Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., dan Dr. Syarif Hidayat. Pada sesi pertama, membahas mengenai politik, keamanan dan kewilayahan.
Konstelasi politik nasional menuju satu abad Indonesia tepatnya jatuh pada tahun 2045. Kontelasi sendiri bermakna gambaran situasi politik dalam suatu waktu. Yang menjadi tantangan terbesar saat ini, dimana bangsa Indonesia sedang berada pada masa Multi-Transisi. Transisi politik, demokrasi, kultural, generasi, dan lingkungan strategis internasional. Menurut Agus Widjojo, yang terpenting yakni bagaimana masyarakat mampu mewujudkan nilai-nilai luhur dimasa lalu, yang kemudian dibawa hingga masa sekarang. “Bagaimana untuk mentrasformasikan, menterjemahkan doktrin-doktrin nilai-nilai yang kita bawa di masa lalu tetapi dalam bentuk yang sudah disesuaikan dengan perubahan jaman,” ujar Agus Widjojo. Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia yakni membentuk manusia yang berpikir komprehensif, berpikir kreatif dan berani berkompetisi tetapi tetap patuh pada kewajiban, serta membentuk bangsa yang memiliki yang disiplin diri.
Agus Widjojo memandang masyarakat sekarang mudah puas dengan jargon dan slogan-slogan semata. “Masalahnya kita cukup puas dengan jargon dan slogan-slogan. Sebagai contoh jargon Revolusi Mental. Kita mampu mengucapkan tetapi tidak pandai dalam mengimplementasikannya. Contoh lain slogan “Saya Pancasila”, tetapi kita tidak tahu cara mewujudkan Pancasila kedalam kehidupan sehari-hari. Konkretnya apa?,” ungkap Agus Widjojo.
Sedangkan menurut Prof. Haris ketika diminta untuk memetakan konstelasi politik nasional dalam rentang waktu yang cukup panjang yakni menuju satu abad Indonesia di tahun 2045, dirinya memfokuskan pada beberapa pertanyaan. Yang pertama bagaimana gambaran kehidupan politik ideal yang dibayangkan terwujud pada 2045. Menurutnya secara umum, rakyat berharap praktik sistem demokrasi ke depan tentu tidak lagi terperangkap sebagai demokrasi elektoral yang bersifat prosedural seperti sekarang. “Artinya, pemilu dan pilkada tidak sekadar menjadi momentum sirkulasi kekuasaan di antara para elite politik belaka, melainkan juga menjadi wadah bagi rakyat menunjukkan kedaulatannya, dalam arti memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan politik,” ujar Haris.
Selanjutnya bagaimana dengan realitas politik kontemporer yang dialami oleh Indonesia dimasa sekarang. Indonesia pasca-Orde Baru adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia sesudah India dan Amerika Serikat. Kondisi lain yang sedang terjadi di Indonesia yakni di tengah meriahnya perayaan terhadap demokrasi, NKRI sebagai negara kebangsaan berdasarkan Pancasila serta berfondasikan keberagaman, diakui atau tidak, tengah mengalami ujian dan bahkan mungkin ancaman dari berbagai gerakan radikal berbasis agama. Serta yang terakhir yakni dimana profesionalisme antara tentara, polisi, dan intelejen acapkali terganggu oleh godaan kekuasaan dan kepentingan politik jangka pendek para perwira.
