Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 melaporkan hasil kegiatan Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) pada Rabu, 7 Juli 2021 sampai Kamis, 8 Juli 2021. SLISN PPRA 62 mengangkat tema Penanganan Isu-Isu Strategis Nasional di Daerah dalam Mendukung Pembangunan Nasional. Pelaksanaan SLISN dilaksanakan pada 5 tujuan, yaitu PT. Inalum di Sumatera Utara, PT. Adaro di Kalimantan Selatan, PT. Indonesia Morowali Industry Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, PT. Aneka Tambang di Maluku Utara, dan Pembangunan Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Sebelum dimulainya pelaporan SLISN PPRA 62 oleh masing-masing kelompok, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan SLISN PPRA 62 berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. “Peserta PPRA 62 telah melaksanakan kegiatan dengan serius dan penuh dengan rasa tanggung jawab,” kata Sugeng.
Pada hari pertama, kelompok yang melaporkan hasil SLISN PPRA 62 adalah kelompok PT. Inalum di Provinsi Sumatera Utara dan kelompok PT. Adaro Provinsi di Kalimantan Selatan. Kelompok PT. Inalum Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Marsda TNI Sri Mulyo Handoko, S.I.P. Peserta Kelompok PT. Inalum Provinsi Sumatera Utara memaparkan laporan hasil SLISN diwakili oleh Dr. Ernalem Bangun, MA. dengan judul Penanganan Isu-Isu Strategis Nasional Terkait Keberadaan PT. Inalum dalam Mendukung Pembangunan Nasional.
Selanjutnya, paparan dilanjutkan dengan laporan SLISN PPRA 62 kelompok PT. Adaro Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI Irjen Pol. Drs. Sumadi, M.Si. BErtindak sebagai pemapar laporan, yaitu Kolonel Arm. Budi Suwanto dengan judul paparan Dampak Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia guna Kesinambungan Pembangunan Nasional.
Pada hari kedua pelaporan SLISN PPRA 62, kelompok ketiga yang melaporkan hasil kegiatan SLISN adalah kelompok PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kewaspadaan Nasional Mayjen TNI Fajar Setiawan, S.I.P, dan Tenaga Ahli Mayjen TNI (Purn) Hari Mulyono, S.E., M.M. Pada kelompok tersebut, Kolonel Penerbangan Aldrin Petrus Mongan, St, M.Hum. memaparkan laporan berjudul Penanganan Isu-Isu Strategis Nasional di Kabupaten Morowali dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan (SDG).
Kelompok keempat yang melaporkan hasil kegiatan SLISN adalah kelompok PT. Antam Maluku Utara, yang dipimpin oleh Tenaga Profesional Bidang SKA, Geopolitik, dan Wawasan Nusantara Laksda TNI (Purn) Bambang Darjanto, S.H., S.Pi., M.Sc. Bertindak sebagai pemapar pada kelompok tersebut adalah Kombes Pol H. Muhammad Arif Sugiarto, S.I.K., M.P.P., M.H. dengan paparan berjudul Hilirisasi Tambang Nikel guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dalam rangka Pembangunan yang Berkelanjutan.
Kelompok terakhir yang melaporkan hasil kegiatan SLISN adalah kelompok Sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh Laksda TNI Suratno, S.H., M.H. Kelompok Sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat melaporkan hasil SLISN yang berjudul Evaluasi Terhadap Implementasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sirkuit MotoGP Mandalika, yang dipaparkan oleh Laksma TNI Didong Rio Duta Purwokuntjoro.
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan apresiasi kepada seluruh peserta PPRA 62 atas keberhasilan pelaksanaan SLISN. Namun, Agus juga menyampaikan evaluasi dan menegaskan bahwa saat peserta PPRA 62 melakukan SLISN dan berangkat ke tujuan, harus membawa isu nasional dan mendapatkan temuan yang baru atas isu nasional tersebut. Agus menyampaikan bahwa tiap-tiap kelompok harus fokus terhadap suatu isu strategis yang menjadi keresahan dan kritik di tengah masyarakat kemudian memberikan rekomendasi konkret langkah solusi yang perlu dilakukan.
“Anda ke lapangan, dengan membawa isu strategis nasional, itu harus mendapatkan temuan-temuan yang baru,” ujar Agus. Jangan temuan dan rekomendasi yang diberikan adalah temuan dan rekomendasi yang sudah dicakup oleh kebijakan pemerintah, sehingga tidak memberikan hal yang baru. Agus juga menegaskan bahwa setiap solusi dan temuan baru atas isu strategis yang diambil harus berdasarkan fakta yang ada dan dipertajam dengan data.
