Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bertolak ke Provinsi Jawa Barat untuk mendampingi 20 peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Tahun 2021 Lemhannas RI. Pada kesempatan tersebut turut serta Plt. Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Lemhannas RI Mayjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, S.H. dan Direktur Operasional Pendidikan Lemhannas RI Marsma TNI Maman Suherman, M.A.P., M.Han.
SSDN adalah metode pembelajaran dengan melakukan peninjauan langsung ke daerah baik ke pemerintahannya, tokoh, dan para pemangku kepentingan lainnya, serta objek/produk unggulan dari suatu daerah/provinsi di Indonesia. Dengan diselenggarakannya SSDN, diharapkan para peserta sebagai kader pimpinan tingkat nasional diharapkan akan memiliki kepekaan terhadap spesifikasi dan kearifan lokal suatu wilayah yang merupakan bagian integral dari NKRI, meningkatkan wawasan kebangsaan, mendapat gambaran tentang kondisi ketahanan nasional serta mengetahui lebih dekat tentang perkembangan pembangunan nasional di daerah/provinsi yang dikunjungi.
Tujuan diselenggarakannya SSDN adalah membekali para peserta PPRA 62 Lemhannas RI, berupa suatu pengalaman meneliti secara langsung terhadap berbagai persoalan di daerah melalui kunjungan studi, audiensi, dan diskusi bersama para narasumber, sesuai topik permasalahan yang dipilih. Kemudian tujuan diselenggarakannya SSDN agar meningkatkan kapasitas dan kapabilitas peserta PPRA Lemhannas RI selaku kader dan pimpinan tingkat nasional yang senantiasa berpikir komprehensif, holistik, dan integratif.
Sesampainya di Provinsi Jawa Barat, rombongan SSDN mengunjungi Gedung Sate yang menjadi Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut rombongan diterima oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Kemudian Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan ceramah kepada aparatur Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat.
SSDN hari kedua diisi dengan kunjungan ke DPRD Jawa Barat yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, S.H., M.H. Kemudian rombongan melanjutkan SSDN dengan kunjungan ke Markas Komando Daerah (Makodam) Militer III/Siliwangi dan diterima oleh Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P.
Selanjutnya pada hari ketiga rombongan akan mengunjungi PT. Pindad dan dilanjutkan dengan meninjau lokasi PT. Pindad. Setelah itu, rombongan SSDN bertolak ke Kepolisian Daerah Jawa Barat dan diterima oleh Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol. Brigjend Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan,M.Si. Pada hari keempat, rombongan mengunjungi UMKM Kota Bandung dan para peserta diberikan waktu untuk menyusun data yang telah didapatkan.
“Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden RI,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa keberadaan Lembaga Ketahanan Nasional RI sejak awal berdirinya pada tahun 1965 hingga saat ini, merupakan lembaga yang secara konsisten telah mengabdikan dirinya pada tujuan dan cita-cita bangsa. Hal tersebut tidak terlepas dari komitmen dan urgensi nasional untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam bingkai NKRI ditengah-tengah kuatnya persaingan global dan regional dari waktu ke waktu.
“Studi strategis dalam negeri, merupakan salah satu program kegiatan yang dirancang untuk memberi kesempatan kepada para peserta dalam mempelajari, memahami dan mengkaji potensi daerah dan berbagai permasalahan yang dihadapi,” tutur Agus. Lebih lanjut potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi daerah akan ditinjau dari aspek pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam dalam sudut pandang ketahanan nasional. Lemhannas RI memilih provinsi Jawa Barat dengan harapan bisa mengetahui tata kelola pemerintahan daerah dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga para peserta memiliki pemikiran tentang tata kelola pemerintahan daerah di provinsi Jawa Barat dan kaitannya dengan ketahanan nasional.
