Lemhannas RI kembali menyelenggarakan kegiatan Intellectual Exercise dengan tema “Manajemen Industri Strategis Pertahanan yang Efektif dan Efisien Menuju Daya Saing Alutsista”, Selasa (25/6), di Ruang Auditorium Gadjah Mada, Gedung Pancagatra Lantai III. Tema ini sengaja dipilih untuk mendukung kegiatan studi strategis dalam negeri (SSDN) PPRA 59 ke tempat-tempat strategis di Indonesia, seperti ke Bandung dengan adanya PT. Pindad, ke Surabaya dengan PT. PAL. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan Intellectual Exercise kali ini berbeda dari biasanya.
“Kegiatan ini (biasanya) dilaksanakan kedeputian pengkajian, dengan perserta yang tidak terlalu banyak. Kali ini, Intellectual Exercise bentuknya kuliah umum seperti di perguruan tinggi, mencakup semua bagian di Lemhannas, termasuk seluruh peserta pendidikan”, ungkap Agus. Materi yang dibahas juga merupakan topik-topik yang sedang mengemuka dalam lingkup tataran nasional. “Itulah sebabnya kita membahas industri strategis pertahanan”, kata Agus.
Narasumber yang hadir dalam kegiatan kali ini cukup beragam yaitu Direktur Utama PT. DI (Persero) Elfien Goentoro, Direktur Bisnis Produk Hankam PT. Pindad Heru Puryanto, Ketua Perkumpulan Industri Pertahanan Nasional (Pinhantanas) sekaligus Dirut PT. Bhimasena R&D Evi Lusviana, Ketua Pokja Industri Strategis dan Teknologi Tinggi dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Andri B.S. Sudibyo, mantan Dirut PT. DI Dr. Budi Santoso, dan mantan Dirut PT. Pindad Dr. Adik Avianto Soedarsono. Dimoderatori oleh Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dr. Ir. Mochammad Yunus, M.Eng, para narasumber memaparkan tentang perkembangan industri pertahanan dalam negeri yang kini tengah berbenah dan melakukan perbaikan baik dari segi kebijakan, perusahaan, hingga teknis pelaksanaan.
Seperti yang diungkapkan oleh Dirut PT. DI Eldien Geentoro, kini PT. DI tengah melakukan transformasi pola pikir (mindset), organisasi, dan operasional perusahaan. PT. Pindad juga sedang melakukan perubahan dengan menderivasi jenis produk, yaitu produk industri pertahanan (indhan) dan produk non indhan. Derivasi ini merupakan strategi untuk mengatasi sumber dana operasional perusahaan. “Kalau hanya produk hankam, mengandalkan APBN. Dengan adanya produk non hankam, dapat mendukung PT. Pindad. Konsumennya tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta sehingga tidak terlalu tergantung pada APBN”, jelas Direktur Bisnis Produk Hankam PT. Pindad Heru Puryanto.
Isu lain yang diangkat adalah tentang perang BUMS indhan dari swasta yang seakan dinomorduakan dan sinergitas antara BUMN dan BUMS dalam indhan. Evi Lusviana mengungkapkan KKIP belum memfasilitasi peran BUMS dalam industri pertahanan. “Karena ada Pasal 11 UU 16/2012 yang menyatakan alat indhan hanya boleh dilakukan oleh BUMN, padahal itu tidak konsisten dengan apa yang diamanahkan oleh UU 1945 yang berisi indhan adahal BUMN dan BUMS baik secara perseorangan ataupun berkelompok”, jelas Evi.
Selain narasumber-narasumber di atas, pada diskusi ini hadir pula sejumlah penanggap yang memberikan tanggapan atas materi yang disampaikan para narasumber yaitu Staf Ahli Bid Irstek Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Dr. Ir. Marzan Azis Iskandar, M.Si., Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Agung Prasetiawan, Taprof Bid SKA Dan Tannas Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Anggota Pokja Industri Strategis dan Teknologi Tinggi Komite Ekonomi Dan Industri Nasional (KEIN) Derry Pantjadarma, dan Anggota Pokja Indsutri Strategis Dan Teknologi Tinggi Dr. Wimbo Heryanto.
