Memahami ancaman keamanan maritim Indonesia dan membangun profesionalitas TNI diperlukan untuk pembangunan kekuatan pertahanan dalam konteks poros maritim dunia. Indonesia yang luas wilayahnya didominasi oleh laut, membutuhkan kekuatan pertahanan yang handal. Pada kegiatan diskusi yang bertajuk Round Table Discussion Kajian Jangka Panjang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara Dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional”, Selasa (14/5), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tantangan pembangunan kemaritiman Indonesia adalah untuk memahami ancaman yang ada, salah satunya adalah tantangan luar negeri. Di tengah situasi geopolitik kawasan yang sedang bergejolak, Indonesia harus mampu menempatkan diri dan menjembatani sesuai dengan prinsip bebas aktif.
“Bebas-Aktif mengharuskan Indonesia untuk berpikir dan bertindak strategis sesuai postur ekonomi politik dan kepentingan nasional. Indonesia harus bisa memposisikan diri dan memainkan peran sebagai middle power”, ungkap Luhut.
Luhut juga menegaskan perlunya profesionalitas TNI untuk memenuhi kekuatan esesnsial, terutama angkatan laut dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman di laut. “Pemenuhan kekuatan esensial minimum angkatan laut harus betul-betul dipenuhi seperti pembangunan kapal sendiri dan membangun TNI yang profesional”, kata Luhut.
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Analisa Strategi (Diranstra) Ditjen Strahan Kemhan RI Marsma TNI Adityawarman, S.E., M.M., yang menyatakan pembangunan postur pertahanan maritim diperlukan untuk menghadapi segala ancaman maritim. “Postur pertahanan maritim diperlukan untuk menghadapi segala ancaman, termasuk menjaga kedaulatan dan kekayaan alam, menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim di wilayah yurisdiksi nasional; serta memelihara situasi damai di wilayah samudera Hindia dan Pasifik”, jelasnya.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang juga hadir sebagai narasumber pada diskusi ini mengungkapkan untuk membangun postur pertahanan maritim tersebut penting untuk menciptakan menciptakan TNI AL yang profesional dan modern. “Profesional artinya adalah TNI AL dilatih, dididik, dilengkapi, dan diperhatikan kesejahteraannya. Sedangkan modern artinya dilengkapi dengan alutsista yang mampu menghadapi ancaman terkini dan memiliki 4 karakter kekuatan angkatan laut (ready, flexible, mobile, sustained)”, kata Siwi.
Sementara itu, dalam diskusi ini juga dibahas tentang pengelolaan sektor kelautan dalam upaya mendukung Indonesia menjadi poros maritime dunia. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ir. Nilanto Perbobo, M.Sc yang mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan menyoroti tentang keekonomian penyelenggaraan pengelolaan hasil laut yang belum optimal. “Inefisiensi biaya logistik dengan tingginya biaya angkut dari kawasan Indonesia Timur ke kawasan Indonesia Barat dan masih rendahnya sarana prasarana pasca panen menjadi tantangan dalam pengelolaan hasil ikan di Indonesia”, jelas Nilanto.
