Gubernur Lemhannas RI: Memindahkan Ibu Kota Juga Memindahkan Pusat Kendali

“Pada dasarnya dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, kita sebetulnya memindahkan center of gravity,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhannas RI saat menjadi narasumber dalam Webinar IKN Series #4: “IKN dalam Dinamika Keamanan Regional dan Refleksi Identitas Global Indonesia" yang diselenggarakan Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Kamis, 12 Mei 2022.

Lebih lanjut Gubernur Lemhannas RI menyampaikan mengenai tantangan geopolitik nusantara. Nusantara memiliki kerawanan eksternal tinggi di seluruh matra, baik darat, maritim, maupun udara. Sebagai catatan, Indonesia sampai hari ini tidak memiliki gelar pertahanan anti rudal. Jangankan Indonesia, bahkan AS, NATO, dan China sampai hari ini tidak punya kemampuan untuk menangkal rudal hypersonic. Oleh karena itu, kendali ruang dirgantara nasional menjadi wajib dan komando operasi udara nasional akan menjadi signifikan karena pertempuran utama akan bersifat dirgantara.

Pada segi perbatasan darat, ibu kota akan semakin mendekat ke perbatasan darat dengan Malaysia. Dalam aspek maritim, TNI Angkatan Laut akan mengkoordinasikan gelar baru di Armada I, II, dan III. Untuk aspek maritim juga mendekati ALKI III di mana menjadi tempat lalu lalang kapal-kapal perang dan kapal-kapal selam. “Nusantara akan mendekati pangkalan-pangkalan militer negara-negara besar yang ada, terutama di utara kita,” tutur Gubernur Lemhannas RI.

Mencermati hal di atas, pertahanan ibu kota cenderung akan membuat Indonesia memodifikasi paradigma pertahanan. Menurut Gubernur Lemhannas RI, yang dapat dilakukan adalah mengembangkan indeks pertahanan dan strategi pertahanan dengan mementingkan kemampuan untuk melakukan mobilisasi strategis atau evakuasi. Sehingga jika ibu kota ada indikasi diserang oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari Indonesia, maka evakuasi dapat dilakukan untuk memastikan komando dan kendali politik militer tetap ada.

“Sebagian besar negara sekarang menyiapkan infrastruktur-infrastruktur vital cadangan untuk memastikan komando dan kendali politik militer tetap ada walaupun ibu kotanya, misalnya, tidak lagi bisa efektif menjadi pusat kendali,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Oleh karena itu, secara doktrin harus benar-benar disiapkan. Supaya jika ibu kota sedang tidak bisa dikendalikan, tidak dianggap sebagai kekalahan dan tidak dianggap sebagai kemenangan lawan. Karena strategi dasarnya adalah pertahanan dalam dan berlapis yang menyiapkan ruang manuver dalam. “Yang bisa dilakukan adalah doktrin kemenangan dan kekalahannya betul-betul harus disiapkan untuk menjaga semangat militansi perjuangan dalam kerangka pertahanan berlapis dan perang berlarutnya,” pungkas Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749