Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto beraudiensi dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. di Jakarta pada Senin, 25 April 2022.
Melansir dari bambangsoesatyo.info dalam audiensi tersebut direncanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara MPR RI, Lemhannas RI, dan BPIP untuk berkolaborasi dalam memasifkan sosialisasi Pancasila ke berbagai kalangan, melakukan survei wawasan kebangsaan, serta penanganan radikalisme dan intoleransi di berbagai wilayah Indonesia.
MPR RI, Lemhannas RI, dan BPIP akan bekerjasama mencegah sekaligus menanggulangi penyebaran radikalisme dan intoleransi. Antara lain dengan memetakan daerah mana saja yang rawan dan memiliki tingkat radikalisme dan intoleransi yang tinggi.
Dalam audiensi tersebut juga didiskusikan pelaksanaan yang direncanakan tidak hanya secara tatap muka, tapi juga melalui media sosial. Penyebaran nilai-nilai Pancasila akan dilakukan secara masif melalui sosial media hingga dunia virtual Metaverse. Hal tersebut akan dikoordinir oleh BPIP sebagai leading sector. Hal tersebut bertujuan untuk melawan narasi radikalisme dan intoleransi yang saat ini banyak berkeliaran di sosial media.
Melalui Nota Kesepahaman tersebut, lembaga kajian dan penelitian masing-masing institusi akan bersinergi satu sama lain. Dalam hal tersebut, Lemhannas RI melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, MPR RI melalui Badan Pengkajian MPR RI, dan BPIP melalui Bidang Pengkajian dan Materi.
Dalam mewujudkan hal tersebut, ketiga instansi akan melakukan survei Wawasan Kebangsaan yang bekerja sama dengan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Hasil survei tersebut diharapkan bisa menggambarkan kondisi wawasan kebangsaan secara nasional, sehingga bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan.
Ketua MPR RI usai menerima Gubernur Lemhannas RI dan Kepala BPIP, mengatakan bahwa MPR RI, Lemhannas RI, dan BPIP akan turun langsung ke daerah-daerah yang dinyatakan rawan untuk mengajak berbagai kelompok masyarakat agar kembali kepada jati diri ke-Indonesiaannya, sebagai manusia Indonesia yang ber-Pancasila. (NA/CHP)
