Kepala BMKG dan Ketua Umum IGI menjadi Narasumber pada Diskusi Panel PPSA 23

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. dan Ketua Umum Ikatan Geografi Indonesia Dr. Muhammad Dimyati, M.Sc. memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23, Selasa (13/07). Pada kesempatan tersebut Dwikorita mengangkat tema “Fenomena Perubahan Iklim sebagai Basis Kebijakan dan Kepentingan Nasional” dan Dimyati mengangkat tema “Ekologi sebagai Basis Kebijakan dan Kepentingan Nasional”.

“Dari posisi letak Indonesia saat ini, memberikan dampak berupa dinamika iklim,” kata Dwikorita. Lebih lanjut Dwikorita mengatakan hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara yang dikontrol oleh posisi gerak semu matahari. Lalu Dwikorita mencontohkan kasus fenomena La Nina sebagai akibat dari kondisi suhu di Samudera Pasifik yang lebih dingin dari pada di perairan Indonesia, sehingga terjadi Aliran Masa Udara Basah dari Samudera Pasifik menuju kepulauan Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya intensitas curah hujan ekstrem mencapai 40% dari batas normal.

Salah satu upaya yang dilakukan BMKG atas fenomena La Nina adalah melakukan peringatan dini di bulan Oktober agar masyarakat bisa mempersiapkan diri. Fenomena La Nina terjadi pada bulan November, Desember, dan puncaknya bulan Januari. Hal tersebut bisa mengakibatkan bencana alam berupa banjir dan longsor. “Fenomena alam dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia namun diperparah dengan fenomena perubahan iklim global,” kata Dwikorita.

Berdasarkan data yang ditampilkan Dwikorita mengenai La Nina dan El Nino, secara statistik periode ulang terjadinya La Nina dan El Nino pada tahun 1981-2020 mempunyai kecenderungan berulang semakin cepat dibandingkan periode 1950-1980. Periode ulang anomali iklim global La Nina dan El Nino sebelum 1980 adalah 5 sampai 7 tahun sekali, namun 40 tahun terakhir menjadi 2 sampai 3 tahun sekali.

Sementara itu, Ketua Umum IGI Dr. Muhammad Dimyati, M. Sc yang mengangkat tema “Ekologi Sebagai Basis Kebijakan dan Kepentingan Nasional” lebih berfokus pada analisis interaksi antara organisme (manusia) dan dengan lingkungan biotik maupun abiotik pada wilayah geografis serta memanfaatkan secara berkelanjutan dengan berbagai akibat yang ditimbulkan.

“Ada lima masalah lingkungan hidup yang cukup besar di dunia ini, yang pertama adalah polusi udara, pembabatan hutan, pemusnahan biodiversitas, erosi tanah subur, dan tekanan ledakan populasi,” kata Dimyati. Lebih lanjut, Dimyati mengatakan deforestasi di Indonesia pada tahun 2012 – 2013 adalah 727.981 hektar/tahun dan Sebagian besar deforestasi untuk hutan produksi.

Sebanyak 31% daratan di Indonesia didominasi dengan hutan, 80% makhluk hidup di darat menggantungkan hidupnya di hutan. Degradasi hutan yang terjadi mengakibatkan 18,7 juta hektar hutan/tahunnya hilang. “Ini akan sangat berpengaruh pada apa yang ada di Indonesia dan sangat dikhawatirkan oleh beberapa para ahli,” kata Dimyati.

Diskusi panel tersebut dihadiri 60 peserta PPSA 23 yang terdiri dari TNI, Polri, MPR RI, Kementerian, Lembaga Non Struktural, Lembaga Pemerintahan, Partai Politik, dan Organisasi Masyarakat.



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749