Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 secara virtual, Jumat, 25 Juni 2021.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun 2020 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini kepada Kementerian dan Lembaga. Pemberian opini tersebut memperhatikan empat kriteria, yaitu kesesuaian atas standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Lebih lanjut Agung menyampaikan guna mendukung pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), termasuk pemeriksaan pada tingkat kuasa pengguna anggaran BUN dan Badan Usaha Operator Belanja Subsidi.
Rincian opini terhadap LKKL dan LKBUN, yakni 2 LKKL dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) serta 84 LKKL dan 1 LKBUN dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lemhannas RI merupakan salah satu dari 84 LKKL dengan opini WTP. Hal tersebut menjadikan Lemhannas RI meraih opini WTP selama 5 tahun berturut-turut. Agung juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2020, menunjukan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga opininya adalah WTP.
“Penyampaian LHP LKPP Tahun 2020 dan IHPS II 2020 dilaksanakan dengan semangat accountability for all atau akuntabilitas untuk semua. Semangat ini dilandaskan pada komitmen untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan khsusunya dalam rangka mewujudkan tujuan negara,” kata Agung.
“Di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP kita. Karena itu, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 dengan tepat waktu,” kata Presiden Ir. H. Joko Widodo. Presiden Jokowi bersyukur atas opini WTP yang kembali berhasil dicapai. Opini WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat dan opini WTP kali ini menjadi opini WTP kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, yang selalu diinginkan adalah mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan countercyclical, dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi, dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur.
“Saya minta kepada para Menteri, para Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah, agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” kata Presiden Jokowi mengakhiri sambutannya.
