Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Marsdya TNI Wieko Syofyan didampingi Tenaga Profesional Bidang SKA dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. dan Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP serta Perencana Ahli Madya Direktorat Pertahanan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Firdini melakukan audiensi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bertempat di Gedung Arimurti, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Purnawarman, Jakarta, Jumat (7/5). Dalam kesempatan tersebut, LPDP dipimpin langsung oleh Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto yang didampingi oleh Direktur Keuangan dan Umum LPDP Emmanuel Agust Hartono dan Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso.
Mengawali audiensi, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan audiensi yang diberikan. Selanjutnya, Wieko menjelaskan bahwa Lemhannas RI di samping merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada langsung di bawah Presiden, memiliki tugas sebagai lembaga pendidikan untuk calon-calon pimpinan bangsa. “Dapat dikatakan bahwa Lemhannas RI menjadi salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter seorang pemimpin nasional. Oleh karena itu, Lemhannas RI berharap dapat semakin memaksimalkan program Lemhannas-Inter Universities Network (L-IUN),” ujar Wieko.
“Kami mendapat informasi bahwa ini semua sudah diarahkan ke LPDP untuk kegiatan beasiswa pasca sarjana S2. Kami juga membuat komunikasi dengan pihak Bappenas, bahwa kegiatan kerja sama program pasca sarjana S2 untuk ketahanan nasional di Bappenas merupakan satu prioritas,” ujar Wieko.
“Kami di Bappenas mendukung Lemhannas RI, melalui L-IUNnya, untuk bisa mendapatkan dukungan pembiayaan menggunakan mekanisme LPDP,” kata Perencana Ahli Madya Direktorat Pertahanan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Firdini. Lebih lanjut Firdini menyampaikan bahwa program tersebut berhubungan dengan Prioritas Nasional nomor tiga, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Firdini berpendapat bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki pemahaman substansi terkait ketahanan nasional sangat dibutuhkan.
Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa LPDP menyelenggarakan 3 jenis beasiswa. Pertama untuk publik yang terbuka untuk umum di mana setiap warga negara boleh mengikuti seleksi dan akan diarahkan kepada universitas-universitas terbaik di dunia maupun di Indonesia. Kedua adalah jenis dengan target yang mengarah kepada area-area yang dianggap memberikan dampak langsung bagi pembangunan bangsa, seperti profesi PNS, TNI, Polri, dan pelaku-pelaku kewirausahaan. “Saya pikir ini nanti programnya Lemhannas RI saat ini masuk juga di area-area seperti ini, di mana kita menarget spesifik sasaran kemudian memberikan pengayaan,” kata Dwi.
Menurut Dwi, Lemhannas RI dapat memberikan pengayaan tentang ketahanan nasional yang berbeda dengan siswa-siswa yang reguler sehingga ada pengayaan silang antaruniversitas. “Ini menurut saya program-program yang memang harus kita arahkan untuk prioritas,” ujar Dwi. Jenis beasiswa ketiga adalah jenis afirmasi yang terdiri dari difabel, prasejahtera, dan daerah-daerah yang perlu diafirmasi untuk mengurangi kesenjangan.
Pada kesempatan tersebut Direktur Keuangan dan Umum LPDP Emmanuel Agust Hartono menyampaikan beberapa catatan agar program tersebut dapat sejalan dengan skema LPDP, seperti apakah program ini akan terbuka untuk umum atau kekhususan dengan membutuhkan persetujuan dari dewan penyantun dan hal lainnya. Emmanuel juga menyampaikan bahwa agar data-data dapat disusun lebih dalam sehingga tercipta konsep yang tepat.
