Direktorat Ekonomi dan SKA Kedeputian Bidang Pengkajian Strategik (Debidjianstrat) Lemhannas RI mengadakan round table discussion (RTD) Kajian Jangka Panjang, Senin (29/04), bertempat di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4. Mengangkat materi “Optimalisasi Pengelolaan Tambang Secara Berkelanjutan Dalam Rangka Ketahanan Nasional”. RTD dimoderatori oleh Direktur Ekonomi dan SKA Debidjianstrat Lemhannas RI Brigadir Jenderal TNI Ramses Lumban Tobing, S.T.
Sebelum diskusi dimulai Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Inspektur Jenderal Polisi Drs. Basuki, M.M. dalam laporannya menyampaikan harapan akan adanya masukan, saran, dan penghayatan data serta fakta sebagai bahan penyempurnaan naskah kajian yang akan disampaikan kepada Presiden RI.
Narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Satry Nugraha, S.H. LL.M yang hadir mewakili Menteri ESDM menyatakan menyatakan bahwa kegiatan pertambangan secara umum akan memberikan dampak berupa penerimaan negara, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan nilai tambah yang apabila dilaksanakan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan Indonesia sejahtera dan makmur.
Hadir pula sebagai narasumber Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Hilirisasi Sumber Daya Alam, R. Sukhyar. Sukhyar menyampaikan bahwa komoditi hasil tambang (SDA) rentan mengalami volatilitas harga, dimana hal ini dapat dikontrol oleh negara industri. “Makin ke hilir, dampak volatilitas harga terhadap suatu barang akan semakin kecil,” ungkap Sukhyar. Hal ini menjadi bukti bahwa sudah saatnya Indonesia untuk serius dalam pengolahan barang tambang dari hulu sampai ke hilir, sampai barang tambang menjadi barang siap pakai.
Selanjutnya Bupati Morowali Drs. Taslim, yang juga didampingi Wakil Bupati Morowali, menjelaskan bagaimana pengelolaan tambang di morowali, potensi, peluang, dan permasalahannya. Taslim mengungkapkan Morowali memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam bidang sumber daya mineral logam nikel. “Kalau benar-benar tambang dikelola dengan bagus, pasti mensejahterakan” ujar Taslim.
Namun potensi dan peluang tersebut juga diikuti dengan permasalahan mulai dari masalah lingkungan, tenaga kerja dan pendidikan. Sebagian besar pelaku usaha kegiatan pertambangan tidak dan belum melakukan pengelolaan lingkungan berupa melakukan reklamasi dan revegetasi serta belum mengimplementasikan isi dokumen lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL.
Dari aspek sosial kemasyarakatan, Ketua Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia Dra. Francisia Saveria Sika Ery Seda, M.A., Ph.D menjelaskan dalam kenyataan di lapangan adanya kecemburuan sosial antar kelompok marginal, konflik bukan terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan tetapi diantara kelompok marginal yang satu dengan yang lainnya.
RTD ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan paparan narasumber dengan pembahas antara lain Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLH Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr., Ketua Bidang Kebijakan Publik Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Ir. Singgih Widagdo, M.H., Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Ir. Simon Felix Sembiring.
Turut hadir dalam RTD tersebut para tenaga profesional dan tenaga ahli Lemhannas RI, pejabat struktural Lemhannas RI, serta perwakilan peserta PPSA 22 Lemhannas RI.
