Lemhannas RI adakan Roundtable Discussion (RTD) kajian jangka panjang berjudul Antisipasi Dampak Urbanisasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka Ketahanan Nasional (8/5). Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Krishna, Gedung Astagatra, Lemhannas RI. Diskusi menghadirkan empat narasumber yaitu Sonny Harry B. Harmadi (Kepala Lembaga Demografi FEB UI), Kabaharkam Polri Komjen Pol. Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum. yang diwakili oleh Direktur Kabaharkam Polri, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir. Diah Indrajati, M.Sc.
Menurut UNFPA (2014), pertumbuhan penduduk perkotaan di negara-negara Asia Pasifik umumnya lebih banyak disebabkan oleh pertambahan alamiah (natural increase)—yaitu pertumbuhan karena adanya selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Meski demikian, kecepatan dan ukuran pertumbuhan perkotaan di wilayah ini sangat bervariasi antar wilayah. Terkait dengan berbagai masalah yang ada akibat urbanisasi, Bambang Satrio Lelono mengungkapkan bahwa perpindahan penduduk dari kota kecil ke kota besar atau yang disebut dengan urbanisasi terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu untuk mencari pekerjaan, kurangnya infrastruktur fasilitas di kota kecil, dan rendahnya pendapatan. Saat ini, dari 128,06 juta penduduk Indonesia, jelas Bambang, 7,04 juta orang adalah pengangguran. Penggangguran tersebut didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMK yaitu sebesar 11,41 persen.
Selain itu, Indonesia saat ini juga menghadapi beberapa isu ketenagakerjaan yaitu kualitas/kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna/industri, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, adanya tenaga kerja migran Indonesia, penerapan norma-norma ketenagakerjaan, penerapan hubungan industrial untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta pengendalian tenaga kerja asing.
Menurut Sonny Harry B. Harmadi, Kepala Lembaga Demorafi FEB UI menyebutkan bahwa dalam sejarah kehidupan peradaban manusia, untuk pertama kalinya terjadi gelombang urbanisasi terbesar di tahun 2008. “Pada saat itu, lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di kota menengah dan kota-kota besar. Menjelang tahun 2030, angka ini diramalkan akan semakin membengkak menjadi hampir 5 milyar jiwa, sebagian besar tinggal di benua Afrika dan Asia. Sementara itu, kota-kota yang berskala mega-city menjadi pusat perhatian publik yang memperlihatkan pertumbuhan kota-kota baru berskala kecil maupun menengah, sebagai respons atas besarnya perubahan yang terjadi, meski dianggap memiliki sedikit sumber daya,” kata Sonny. Urbanisasi, menurut Baharkam POLRI, memiliki efek yang negatif terhadap Kamtibmas di desa yang ditinggalkan maupun di kota yang dituju. Efek negatif bagi desa yang ditinggalkan adalah kekurangan tenaga kerja, perilaku yang tidak sesuai dengan norma setempat, hilangnya penduduk yang berkualitas, kesulitan dalam mencari tenaga terdidik sebagai tenaga penggerak pembangunan dan terhambatnya pemangunan di desa.
Ir. Diah Indrajati, M.Sc., dari Dirjen Bina Pembangunnan Daerah Kemendagri menyebutkan bahwa pembangunan desa dan kawsan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dari 72.944 pada tahun 2012 menjadi 74.093 pada tahun 2014. “Jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, sayangnya tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. keterisolasian wilayah karena keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, maupun permukiman, terutama di desa-desa di kawasan perbatasan, daerah tertingal, dan pulau-pulau kecil terluar, menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di desa,” kata Diah Indrajati.
